KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19 Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso (MJS) soal program bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Matheus yang juga tersangka, diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kemensos terkait bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020 dengan tersangka Mensos Juliari P Batubara (JPB) dan kawan-kawan.

Baca Juga:

KPK Gandeng PPATK Lacak Aliran Suap Bansos COVID-19

"MJS diperiksa sebagai saksi di mana penyidik mengonfirmasi yang bersangkutan terkait pengetahuan dari saksi selaku PPK tentang program bansos di Kemensos Tahun 2020 khususnya untuk wilayah Jabodetabek," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, di Jakarta, Jumat (18/12).

Ali mengatakan, Rabu (16/12), penyidik telah memeriksa Harry Sidabuke (HS) dari unsur swasta. Seperti halnya Matheus, Harry salah satu tersangka kasus tersebut, namun KPK memeriksanya juga sebagai saksi.

"Penyidik menggali pengetahuan yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan proyek bansos di Kemensos Tahun 2020 yang antara lain juga dikerjakan oleh yang bersangkutan," kata Ali.

KPK telah menetapkan Juliari bersama empat orang lainnya sebagai tersangka, yaitu dua PPK di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono (AW) serta dari pihak swasta Ardian IM (AIM) dan Harry Sidabuke.

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari "fee" pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).
Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang "fee" dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Untuk "fee" tiap paket bansos disepakati oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos. (Pon).

Baca Juga:

Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cuaca Jakarta Hari Ini Diprediksi Cerah Berawan
Indonesia
Cuaca Jakarta Hari Ini Diprediksi Cerah Berawan

"Memperkirakan cuaca cerah berawan akan mewarnai pagi hari di seluruh wilayah DKI Jakarta," tulis BMKG

Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi Bikin Bingung Rakyat
Indonesia
Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi Bikin Bingung Rakyat

Jangan sampai tindakan DPR menjadi sampel Vaksin Nusantara menjadi bentuk intervensi kepada BPOM yang sejauh ini masih menilai vaksin Nusantara belum layak dipakai.

KPK Periksa General Manager Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa General Manager Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya

Ada Tuduhan Buzzer Jokowi Dibalik Perundungan Bintang Emon, PSI: Gegabah
Indonesia
Ada Tuduhan Buzzer Jokowi Dibalik Perundungan Bintang Emon, PSI: Gegabah

PSI menyesalkan terjadinya aksi perundungan terhadap Bintang

KPK Tahan Bos Arta Niaga Nusantara Terkait Kasus Korupsi Jalan di Bengkalis
Indonesia
KPK Tahan Bos Arta Niaga Nusantara Terkait Kasus Korupsi Jalan di Bengkalis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Arta Niaga Nusantara, Handoko Setiono dan Direktur PT Arta Niaga Nusantara, Melia Boentaran, Jumat (5/2).

Disdik DKI Buka Jalur Baru PPDB
Indonesia
Disdik DKI Buka Jalur Baru PPDB

Jalur baru PPDB ini untuk mengakomodir siswa yang tinggal dekat satu RW dengan sekolah.

KPK Harap Imam Nahrawi Dihukum 10 Tahun Penjara
Indonesia
KPK Harap Imam Nahrawi Dihukum 10 Tahun Penjara

Imam juga dituntut pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp19,1 miliar serta pencabutan hak politik.

Polda Metro Jaya Rencanakan Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara
Indonesia
Polda Metro Jaya Rencanakan Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kembali adanya rencana aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Wisata Diperbolehkan, Jadi Alasan Warga Membandel Mudik
Indonesia
Wisata Diperbolehkan, Jadi Alasan Warga Membandel Mudik

“Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut," kata politisi PKS.

Anies Injak Rem Darurat Dinilai karena Kegagalan PSBB Transisi
Indonesia
Anies Injak Rem Darurat Dinilai karena Kegagalan PSBB Transisi

Pengawasan yang tidak ketat membuat kasus COVID-19 terus melonjak.