KPK Periksa Pengacara Hotma Sitompul Terkait Kasus Korupsi Bansos Rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (1/2), di gedung KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pengacara Hotma Sitompul, dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Hotma bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Baca Juga:

Legislator PDIP Ihsan Yunus Muncul dalam Rekonstruksi Kasus Bansos di KPK

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (19/2).

Selain Hotma, penyidik juga memanggil Akhmat Suyuti dan istri Matheus Joko Santoso, Elfrida Gusti Gultom. Suyuti bakal diperiksa untuk tersangka Matheus, sementara Elfrida bakal diperiksa untuk tersangka Adi Wahyono.

Rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (1/2), di gedung KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (1/2), di gedung KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Baca Juga:

KPK Tak Hadirkan Eks Mensos Juliari dalam Rekonstruksi Kasus Bansos

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tuntut Keadilan, Korban Investasi Bodong Datangi Polda Metro Jaya
Indonesia
Tuntut Keadilan, Korban Investasi Bodong Datangi Polda Metro Jaya

Sejumlah korban investasi bodong di beberapa lembaga keuangan mendatangi markas Polda Metro Jaya, Rabu (1/9).

Pemkab Sleman Gelar Tour de Merapi Virtual 2021
Indonesia
Pemkab Sleman Gelar Tour de Merapi Virtual 2021

Semua peserta berangkat sendiri-sendiri dari rumah masing-masing

Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil
Indonesia
Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil

Pemprov DKI Jakarta janji, akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut.

Awal Pekan, Penumpang KRL Tembus 129 Ribu Orang
Indonesia
Awal Pekan, Penumpang KRL Tembus 129 Ribu Orang

PT. Kereta Commuter Indonesia mencatat pada Senin (22/11), jumlah penumpang menembus 129.965 orang. Sejumlah stasiun mengalami lonjakan pengguna KRL.

Indonesia Butuh Pusat Pengendalian Ancaman Biologi
Indonesia
Indonesia Butuh Pusat Pengendalian Ancaman Biologi

Karena, menghadapi hal tersebut bukanlah masalah mudah

Kisruh Penunjukan Plh, Gubernur Papua Lukas Enembe Minta Warga Tahan Diri
Indonesia
Kisruh Penunjukan Plh, Gubernur Papua Lukas Enembe Minta Warga Tahan Diri

Lukas Enembe memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan terlebih kondisi pandemi COVID-19 yang kini tengah bereskalasi.

Lantik Pejabat Tinggi, Anies Ingatkan Nurani dan Moral
Indonesia
Lantik Pejabat Tinggi, Anies Ingatkan Nurani dan Moral

Para pejabat yang baru menjadi seorang pemimpin bukan sekadar pejabat. bukan sekadar menggunakan kewenangan saja.

Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana
Indonesia
Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana

"PMI berharap di Bulan Juni sudah mulai, biasanya tiga bulan. Tapi kalau target belum tercapai biasanya ada perpanjangan dua bulan," terang Anto Sumardianto, Senin (26/4).

Jadikan Novel DKK PNS Polri, Mahfud MD: Mari Melangkah ke Depan
Indonesia
Jadikan Novel DKK PNS Polri, Mahfud MD: Mari Melangkah ke Depan

Mahfud menegaskan, persetujuan Presiden Jokowi itu memiliki dasar, yakni Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi, Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Wagub DKI: PPKM Level 2 Strategi Pemerintah Pusat Antisipasi Varian Omicron
Indonesia
Wagub DKI: PPKM Level 2 Strategi Pemerintah Pusat Antisipasi Varian Omicron

Kenaikan level itu terkait turunnya angka tracing (penapisan) anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek.