KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Korupsi Eks Bupati Rahmat Yasin Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antaranews)

MerahPutih.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Siti Nurianty.

Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemotongan uang pembayaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupatem Bogor dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Baca Juga

Jelang Bebas, Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin Kembali Jadi Tersangka KPK

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka RY (Rachmat Yasin)," kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (11/5).

KPK menetapkan Rahmat Yasin sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus.

Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin kembali dijerat KPK dengan dua kasus dugaan korupsi sekaligus (Foto: antaranews)
Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin kembali dijerat KPK dengan dua kasus dugaan korupsi sekaligus (Foto: antaranews)

Untuk kasus pertama, Rahmat Yasin diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8,93 miliar. Uang itu dipergunakan untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Baca Juga

KPK Periksa Eks Bupati Bogor Nurhayanti

Sementara untuk kasus kedua, KPK menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dari seseorang untuk memuluskan perizinan pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri.

Tak hanya itu, KPK juga menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire. Mobil senilai sekitar Rp 825 juta itu diterima Rahmat Yasin dari seorang pengusaha rekanan Pemkab Bogor.

Baca Juga

KPK Cecar Mantan Bupati Bogor Nurhayanti Soal Pengumpulan Uang dari Rachmat Yasin

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sederet Proses yang Harus Dilalui Pengelola Bioskop Agar Dapat Izin Beroperasi
Indonesia
Sederet Proses yang Harus Dilalui Pengelola Bioskop Agar Dapat Izin Beroperasi

Setelah disetujui, Bioskop tidak bisa langsung beroperasi

DPP Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Oleng
Indonesia
DPP Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Oleng

Syahrial meyakini akan ada pihak-pihak lain yang mengambil langkah serupa seperti yang dilakukan Razman Arif Nasution.

 Menko Mahfud Buka-bukaan Isi Laporan Komnas HAM, Laskar FPI Bawa Senpi
Indonesia
Menko Mahfud Buka-bukaan Isi Laporan Komnas HAM, Laskar FPI Bawa Senpi

Laporan Komnas HAM menyatakan tidak pelanggaran HAM dalam kasus penembakan laskar FPI

Kemenhub Terbitkan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Transportasi Laut
Indonesia
Kemenhub Terbitkan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Transportasi Laut

Pengoperasian transportasi laut pada masa adaptasi kebiasaan baru ini telah ditetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang dan operator.

Aceh Beli Pesawat N-219 Nurtanio, Penuhi Kebutuhan Transportasi di Tanah Rencong
Indonesia
Aceh Beli Pesawat N-219 Nurtanio, Penuhi Kebutuhan Transportasi di Tanah Rencong

Selanjutnya, framework agreement tersebut diperbaharui dan ditandatangani Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansya

Kecelakaan helikopter MI-17 Tanggung Jawab TNI AD, Kasad: Puspenerbad Harus 'Ditreatment'
Indonesia
Berikut Data Terkini Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet
Indonesia
Berikut Data Terkini Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet

Rinciannya, pasien terkonfirmasi positif berjumlah 1.543 orang, pasien suspek ada 4 orang.

Kejaksaan Agung Buka Sosok Cleaning Service yang Diduga Terlibat Insiden Kebakaran
Indonesia
Kejaksaan Agung Buka Sosok Cleaning Service yang Diduga Terlibat Insiden Kebakaran

Tanggapan tersebut merupakan respons terhadap pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan.

[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam

Beredar di media sosial unggahan yang menyebut organisasi masyarakat Muhammadiyah menolak memberikan pelayanan vaksinasi kepada pemilik kartu tanda penduduk (KTP) yang beragama non-Islam.

Rizieq Shihab Disarankan Ajukan Praperadilan
Indonesia
Rizieq Shihab Disarankan Ajukan Praperadilan

"Lebih baik mengajukan praperadilan, unjuk rasa dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif," jelasnya.