KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Korupsi Eks Bupati Rahmat Yasin Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antaranews)

MerahPutih.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Siti Nurianty.

Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemotongan uang pembayaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupatem Bogor dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Baca Juga

Jelang Bebas, Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin Kembali Jadi Tersangka KPK

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka RY (Rachmat Yasin)," kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (11/5).

KPK menetapkan Rahmat Yasin sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus.

Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin kembali dijerat KPK dengan dua kasus dugaan korupsi sekaligus (Foto: antaranews)
Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin kembali dijerat KPK dengan dua kasus dugaan korupsi sekaligus (Foto: antaranews)

Untuk kasus pertama, Rahmat Yasin diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8,93 miliar. Uang itu dipergunakan untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Baca Juga

KPK Periksa Eks Bupati Bogor Nurhayanti

Sementara untuk kasus kedua, KPK menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dari seseorang untuk memuluskan perizinan pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri.

Tak hanya itu, KPK juga menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire. Mobil senilai sekitar Rp 825 juta itu diterima Rahmat Yasin dari seorang pengusaha rekanan Pemkab Bogor.

Baca Juga

KPK Cecar Mantan Bupati Bogor Nurhayanti Soal Pengumpulan Uang dari Rachmat Yasin

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penjelasan BMKG soal Suara Dentuman di Jawa Tengah
Indonesia
Penjelasan BMKG soal Suara Dentuman di Jawa Tengah

"Aktivitas seismik tadi malam tidak ada," ujar Widya

Virus Tewaskan Bayi Leopard Kebun Binatang Riau
Indonesia
Virus Tewaskan Bayi Leopard Kebun Binatang Riau

Virus ada di setiap makhluk hidup dan akan menyerang

KPK Periksa Eks Bupati Ponorogo Terkait Kasus Pencucian Uang
Indonesia
KPK Periksa Eks Bupati Ponorogo Terkait Kasus Pencucian Uang

Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan

Wilayah Tak Tersentuh Virus Corona di Indonesia Makin Menyusut
Indonesia
Wilayah Tak Tersentuh Virus Corona di Indonesia Makin Menyusut

Wiku meminta masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan.

 Dua Wilayah ini Jadi Penyumbang Pasien Corona Sembuh Terbanyak
Indonesia
Dua Wilayah ini Jadi Penyumbang Pasien Corona Sembuh Terbanyak

Sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah di DKI Jakarta 632 orang, kemudian di Sulawesi Selatan 199 orang.

Sidak PSBB di Perbatasan, Pangdam Jaya Temukan Bekasi-Tangerang Belum WFH
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Gelar Operasi Yustisi Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Gelar Operasi Yustisi Libur Natal dan Tahun Baru

Masyarakat Jakarta diminta untuk tidak pergi keluar kota saat libur panjang akhir tahun

Pemerintah Keluarkan Aturan SNI Buat Masker Kain
Indonesia
Pemerintah Keluarkan Aturan SNI Buat Masker Kain

Dalam SNI 8914:2020, masker dari kain diklasifikasikan dalam tiga tipe, yaitu Tipe A untuk penggunaan umum, Tipe B untuk penggunaan filtrasi bakteri, dan Tipe C untuk penggunaan filtrasi partikel.

Cek Aktivitas Gunung Merapi, Ganjar Minta 3 Kabupaten Latihan Evakuasi
Indonesia
Cek Aktivitas Gunung Merapi, Ganjar Minta 3 Kabupaten Latihan Evakuasi

Dimulasi pengungsi dilakukan sesuai standar protokol kesehatan COVID-19.

Pemprov DKI Keluarkan Tiga Kebijakan Insentif Pajak Daerah Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Keluarkan Tiga Kebijakan Insentif Pajak Daerah Selama PSBB

Kebijakan tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak.