KPK Periksa Pejabat Kemensos Terkait Kasus Suap Eks Mensos Juliari Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan pihaknya membangun aplikasi berbasis online SIMPPSDBS yang sesuai dengan gaya hidup era millennial. (Istimewa)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin.

Pepen bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ardian Iskandar Maddanatja, dalam kasus dugaan suap pengadaan Bansos wilayah Jabodetabek untuk penanganan COVID-19.

Baca Juga

KPK Dalami Fee yang Diterima Juliari dari PT Tigapilar Agro Utama

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AIM (Ardian Iskandar Maddanatja)," kata Plt Juru Bicara KPK. Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/1).

Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Famindo Meta Komunika Ubyt Kurniawan dan pihak swasta Agustri Yogasmara dan Direktur PT Mandala Hamonangan Sude Rajif Bachtiar Amin.

Ubyt dan Agustri akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ardian. Sementara, Bachtiar Amin akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka bekas Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Penyidik disinyalir akan mendalami tim khusus yang dibentuk Juliari dalam memilih vendor atau rekanan Kemensos dalam pengadaan dan distribusi bansos. Pepen diketahui merupakan salah satu anggota tim tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga

Kasus Juliari, KPK Geledah 2 Kantor Vendor Bansos COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bagikan Senter hingga Ban Dalam di 182 RT
Indonesia
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bagikan Senter hingga Ban Dalam di 182 RT

"Kemarin kami distribusikan sarana pendukung tambahan tahap pertama untuk 182 RT dan 31 RW di 14 Kelurahan rawan genangan dan banjir," ucap Sabdo

Wagub DKI Kirim Surat ke Turki Terkait Polemik Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk
Indonesia
Wagub DKI Kirim Surat ke Turki Terkait Polemik Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk

DKI telah bersurat kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Turki terkait penamaan jalan Ataturk salah satu jalan kawasan Menteng, Jakarta.

Kronologi Penangkapan Komplotan Remaja yang Produksi Puluhan Kilogram Ganja Gorila
Indonesia
Kronologi Penangkapan Komplotan Remaja yang Produksi Puluhan Kilogram Ganja Gorila

penangkapan ini dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat akan banyaknya peredaran narkoba. Diketahui, para pengedar narkoba ini disinyalir berasal dari wilayah Jakarta Barat

Pelanggar Aturan Lalu Lintas Bakal Diberikan Poin, Bisa Berujung Hukuman Penjara
Indonesia
Pelanggar Aturan Lalu Lintas Bakal Diberikan Poin, Bisa Berujung Hukuman Penjara

Sambodo pun menilai aturan tersebut akan efektif dalam menindak pelanggar lalu lintas

BOR Pasien COVID-19 di Jakarta Terisi 62 Persen
Indonesia
BOR Pasien COVID-19 di Jakarta Terisi 62 Persen

Kondisi Rumah Sakit (RS) COVID-19 di Jakarta sudah tak lagi membeludak seperti beberapa minggu lalu.

Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia
Indonesia
Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia

H meninggal dunia lantaran trauma inhalasi dan luka bakar grade tiga

ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata
Indonesia
ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata

problematika kewenangan pemberian SP3 di KPK sangatlah dilematis. Hal tersebut lantaran secara jelas aturan yang ada dalam Pasal 40 UU 19/2019 itu bertentangan dengan putusan MK tahun 2004 lalu.

Kapolri: PPKM Desa Bae Bisa Dijadikan Model PPKM Mikro
Indonesia
Kapolri: PPKM Desa Bae Bisa Dijadikan Model PPKM Mikro

Panglima TNI dan Kapolri sendiri sebelumnya meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi terhadap 1.300 karyawan tekstil di Kudus, Jawa Tengah

HNW Tegaskan Penegakan Hukum di Kasus Dugaan Penistaan Agama Muhammad Kece Sangat Penting
Indonesia
HNW Tegaskan Penegakan Hukum di Kasus Dugaan Penistaan Agama Muhammad Kece Sangat Penting

Jangan sampai dengan adanya penistaan Agama Islam semacam ini, dan pembiarannya, maka akan berdampak pada makin terjadinya pembelahan

Larang Mudik, Gibran Persingkat Libur Sekolah Akhir Tahun
Indonesia
Larang Mudik, Gibran Persingkat Libur Sekolah Akhir Tahun

Hasil surveilans pembelajaran tatap muka (PTM) di Solo, Jawa Tengah, masih menunjukkan penambahan angka kasus konfirmasi positif virus Corona atau COVID-19.