KPK Periksa Pegawai BUMN Hingga PNS Terkait Kasus Nurdin Abdullah Arsip - Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.

Empat saksi itu terdiri dari dua pegawai BUMN bernama Siti Abdiah Rahman serta M.Ardi, kemudian satu pegawai negeri sipil bernama Sari Pudjiastuti, dan seorang pihak swasta bernama Sri Wulandari.

Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah (NA).

"Keempat saksi akan diperiksa untuk tersangka NA (Nurdin Abdullah)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keteranganny, Rabu (14/4).

Logo KPK. Foto: ANTARA

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari para saksi. Namun, belakangan KPK tengah mendalami aliran uang kepada Nurdin Abdullah.

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pegawainya Positif COVID-19, Kantor LPSK Lockdown Lima Hari
Indonesia
Pegawainya Positif COVID-19, Kantor LPSK Lockdown Lima Hari

Kantor LPSK akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum pada hari Senin, 14 September 2020.

Diskusi UGM Diteror, Pengamat: Kejahatan Demokrasi
Indonesia
Diskusi UGM Diteror, Pengamat: Kejahatan Demokrasi

pemerintah harus memastikan bahwa jaminan kebebasan berpendapat dan mengemukakan pikiran itu terlindungi dan terawat baik.

Penghentian Bansos sampai Pidana Menanti Penolak Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Penghentian Bansos sampai Pidana Menanti Penolak Vaksinasi COVID-19

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mulai berlaku sejak 10 Februari 2021.

Kembali Dibuka, Bioskop di Tiongkok Raup Pendapatan Rp2 Triliun
Dunia
Kembali Dibuka, Bioskop di Tiongkok Raup Pendapatan Rp2 Triliun

Sejumlah pengelola gedung bioskop di berbagai wilayah Tiongkok panen.

Lansia di Zona Merah Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Lansia di Zona Merah Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi tahap dua rencananya dimulai pada Kamis (25/2) di masing-masing kantor instansi yang terlibat.

Replika Grand Mosque UEA Segera Dibangun di Solo
Indonesia
Replika Grand Mosque UEA Segera Dibangun di Solo

"Masjid ini hadiah dari Pangeran UEA untuk Prsiden Jokowi.Beliau sahabat dekat dengan pangeran," kata Menteri Agama Fachrul.

Karyawannya Positif COVID-19, 26 Perusahaan Ditutup Sementara
Indonesia
Karyawannya Positif COVID-19, 26 Perusahaan Ditutup Sementara

Sanksi peringatan sudah dikeluarkan hingga dua kali

Erick Thohir Minta Bos-Bos BUMN Belajar Akhlak Jujur dari Pekerja Kontrak KRL
Indonesia
Erick Thohir Minta Bos-Bos BUMN Belajar Akhlak Jujur dari Pekerja Kontrak KRL

Pekerja kontrak KRL mengembalikan temuan uang Rp500 juta.

Vaksinasi Dosis Kedua, Wartawan Diminta Abaikan SMS Blast Suntik di Puskesmas
Indonesia
Vaksinasi Dosis Kedua, Wartawan Diminta Abaikan SMS Blast Suntik di Puskesmas

Pelaksanaan vaksinasi hari esok hanya diperuntukkan bagi jurnalis yang sudah menerima suntikan vaksin dosis pertama pada 25, 26 dan 27 Maret 2021 lalu.

Survei: Tren Elektablitas Agusrin Ungguli Petahana
Indonesia
Survei: Tren Elektablitas Agusrin Ungguli Petahana

Tren kenaikan Agusrin maupun Helmi terjadi, setidaknya, karena tiga faktor yang saling berkaitan