KPK Periksa Keluarga Buron Harun Masiku Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang pengacara Daniel Topan Masiku, Selasa (19/1).

Daniel bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat bekas caleg PDIP Harun Masiku.

Berdasarkan informasi, Daniel merupakan keluarga dari Harun yang setahun ini menyandang status buronan.

Baca Juga:

Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia

"Daniel diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HM (Harun Masiku)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Ali belum menjelaskan lebih jauh mengenai materi yang akan didalami penyidik saat memeriksa Daniel Masiku.

Namun, Daniel diduga mengetahui kasus ini karena seseorang yang dimintai keterangan sebagai saksi dianggap mengetahui, melihat atau mendengar rangkaian perbuatan tersangka.

Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj/pri.)
Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj/pri.)

Dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR Fraksi PDIP, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI Fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Baca Juga:

KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup

Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penjara, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan bulan penjara.

Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke lapas untuk menjalankan hukuman pidana. (Pon)

Baca Juga:

'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Densus 88 Temukan Aliran Dana JI ke Perguruan Bela Diri
Indonesia
Densus 88 Temukan Aliran Dana JI ke Perguruan Bela Diri

JI kerap mendanai pelatihan fisik atau bela diri pada tiap anggotanya melalui perguruan formal yang legal.

Santai Hadapi Mediasi dengan Haris Azhar-Fatia KontraS, Luhut: Persiapannya Sudah Kuat
Indonesia
Santai Hadapi Mediasi dengan Haris Azhar-Fatia KontraS, Luhut: Persiapannya Sudah Kuat

Beberapa waktu lalu, tim kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Nelson Nikodemus Simamora menyatakan Fatia sedang berada di luar kota

Anggaran Sumur Resapan Rp 330 Miliar Dicoret, Wagub Riza: Masih Banyak Program Lain
Indonesia
Anggaran Sumur Resapan Rp 330 Miliar Dicoret, Wagub Riza: Masih Banyak Program Lain

Wagub DKI menghormati keputusan dari legislatif Kebon Sirih menghapus anggara drainase vertikal.

Terima Aset Eks BLBI Rp 345 Miliar, Pemkot Bogor Bikin Ibu Kota Baru
Indonesia
Terima Aset Eks BLBI Rp 345 Miliar, Pemkot Bogor Bikin Ibu Kota Baru

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyerahkan aset dari pemilik utang sebagai hibah kepada Pemerintah Kota Bogor.

PPKM Level 3 Diperpanjang, Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Jakarta
Indonesia
PPKM Level 3 Diperpanjang, Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Jakarta

Titik ganjil-genap di Jakarta tak mengalami perubahan. Artinya, ganjil-genap tetap diterapkan di tiga wilayah, yakni di Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan HR Rasuna Said.

Airlangga Dorong Penyelesaian Proyek Prioritas 3 Provinsi pada 2024
Indonesia
Airlangga Dorong Penyelesaian Proyek Prioritas 3 Provinsi pada 2024

“Perlu mendorong dukungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar proyek dapat diselesaikan pada tahun 2024," ucap Airlangga yang dikutip, Rabu (11/5).

Jokowi Minta Pengusutan Insiden Polisi Tembak Polisi Transparan
Indonesia
Jokowi Minta Pengusutan Insiden Polisi Tembak Polisi Transparan

"Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan," kata Presiden Jokowi

Pemprov DKI tidak Setuju Penyaluran Dana Hibah Bamus Betawi Disetop
Indonesia
Pemprov DKI tidak Setuju Penyaluran Dana Hibah Bamus Betawi Disetop

Pemprov DKI Jakarta tidak setuju dengan rekomendasi Komisi A DPRD DKI terkait penyetopan penyaluran anggaran dana hibah untuk Bamus Betawi pada APDB 2023.

Diperiksa sebagai Terlapor, Status Roy Suryo Masih Saksi
Indonesia
Diperiksa sebagai Terlapor, Status Roy Suryo Masih Saksi

Pemeriksaan bekas politisi Partai Demokrat ini terkait dengan meme patung candi Borobudr yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi itu berlangsung selama hampir 10 jam.

KPK Dorong SNANK Jadi Solusi Tata Kelola CPO dan Produk Turunannya
Indonesia
KPK Dorong SNANK Jadi Solusi Tata Kelola CPO dan Produk Turunannya

Integrasi proses bisnis hulu–hilir kelapa sawit melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)