KPK Periksa Kabag TU RSUD Kardinah Terkait Kasus Suap Wali Kota Tegal Wali Kota nonaktif Tegal, Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno. (Antara/Wahyu Putro A)

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Tegal, Jawa Tengah M Zaenal Abidin.

Dia bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal TA 2017.

"Saksi M Zaenal Abidin ‎diperiksa untuk tersangka SMA (Siti Mashita Soeparno-Wali Kota Tegal nonaktif)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (28/11).

Menurut Febri, selain memeriksa M Zaenal Abidin, penyidik lembaga antirasuah juga mengagendakan memeriksa Wali Kota Tegal nonaktif ‎Siti Mashita sebagai tersangka.

Diketahui dalam kasus yang diawali dengan OTT ini, penyidik juga menetapkan Amir Mirza (AMH) dan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Cahyo Supriyadi sebagai tersangka.

Cahyo Supriyadi berkasnya sudah lengkap dan sudah dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan untuk selanjutnya menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Selain di kasus suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2017, penyidik juga menetapkan Siti dan Amir Mirza ‎sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Tegal, Jawa Tengah.

Bahkan keduanya diduga menerima ‎setoran bulanan dari Kepala Dinas (Kadis) dan rekanan proyek di lingkungan Pemkot Tegal hingga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkot Tegal.

Diduga, Siti Masitha dan Amir Mirza menerima total uang korupsi sebesar Rp 5,1 miliar dari tiga kasus korupsi tersebut dengan jangka waktu delapan bulan sejak Januari-Agustus 2017.

Uang tersebut diduga digunakan untuk pembiayaan pemenangan pasangan Siti Masitha- Amir Mirza, maju Pilkada 2018 mendatang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi
Indonesia
Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Peristiwa penolakan UU Cipta Kerja merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap periode kedua pemerintahan Joko Widodo, tidak bisa dilihat semata-mata karena UU Omnibus Law.

Diklarifikasi 'Kerumunan Petamburan', Wagub DKI Bawa Berkas Pergub Hingga Kepgub
Indonesia
Anies Dipastikan Tak Langkahi Pemerintah Pusat Terapkan PSBB Total
Indonesia
Anies Dipastikan Tak Langkahi Pemerintah Pusat Terapkan PSBB Total

PSBB DKI sudah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok
Indonesia
Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok

Kasus penularan lokal virus corona jenis baru (COVID-19) di Tiongkok menurun ke angka terendah dalam satu bulan terakhir.

Begini Pakaian Petugas Kesehatan 'Sambut' WNI dari Wuhan
Indonesia
Begini Pakaian Petugas Kesehatan 'Sambut' WNI dari Wuhan

3 pesawat TNI sudah bersiaga untuk membawa seluruh WNI dari Wuhan ke Natuna

Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid Istiqlal Digelar Besok
Indonesia
Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid Istiqlal Digelar Besok

"Pemotongan besok, dimulai pukul 8 pagi," kata Wakil Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal, Abu Hurairah

69 Pasien di Jawa Timur Pulih dari COVID-19, Tingkat Kesembuhannya Capai 17 Persen!
Indonesia
69 Pasien di Jawa Timur Pulih dari COVID-19, Tingkat Kesembuhannya Capai 17 Persen!

Secara rinci, jumlah pasien sembuh atau terkonversi negatif adalah 35 orang berasal dari Kota Surabaya

Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang
Indonesia
Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang

Polda Jawa Tengah telah memetakan Kota Solo dan Kota Semarang menjadi dua daerah yang menjadi prioritas pengamanan.

 Ditegur BNN, Pemprov DKI Cabut Penghargaan Untuk Diskotek Colosseum
Indonesia
Ditegur BNN, Pemprov DKI Cabut Penghargaan Untuk Diskotek Colosseum

"Penghargaan Adikarya Wisata kepada Colosseum dibatalkan. Selanjutnya tentu ada prosedur kriteria penilaian Adikarya yang harus ditinjau kembali," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah

Pembahasan APBD-P Rawan Disusupi Anggaran 'Siluman'
Indonesia
Pembahasan APBD-P Rawan Disusupi Anggaran 'Siluman'

KOPEL melihat hal ini sebagai praktik yang tidak selayaknya dilakukan