KPK Periksa Istri dan Anak Lukas Enembe Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (tengah) berada di dalam mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/1/2023). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp)

MerahPutih.com - Istri dan anak Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Yulce Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe sudah hadir di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap istri dan anak Lukas Enembe tersebut terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemprov Papua.

"Pemeriksaan tersebut diagendakan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Baca Juga:

KPK Tidak Akan Fasilitasi Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri

Selain istri dan anak Lukas Enembe, tim penyidik KPK juga memanggil satu orang lainnya lagi untuk diperiksa pada hari ini.

Adapun saksi tersebut adalah Yonater Karomba yang merupakan pegawai PT Cenderawasih Mas.

Diketahui, Lukas Enembe diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Baca Juga:

KPK Duga Korupsi Lukas Enembe Sampai Rp 1 Triliun

Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar Rp 10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.

Dalam mengusut kasus ini, KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar. Diduga rekening itu milik Lukas dan istrinya, Yulce Wenda. (Pon)

Baca Juga:

Lukas Enembe Kembali Dibawa ke RSPAD

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3 BUMN Dapat Suntikan Dana Rp 28,16 Triliun
Indonesia
3 BUMN Dapat Suntikan Dana Rp 28,16 Triliun

Terdapat PMN sebagai Cadangan Investasi sebesar Rp 12,8 triliun kepada BUMN-BUMN lainnya.

Indonesia Dorong Implementasi G20 Pada Ekonomi Lebih Adil dan Akses Setara
Indonesia
Indonesia Dorong Implementasi G20 Pada Ekonomi Lebih Adil dan Akses Setara

Indonesia menegaskan komitmennya sebagai negara yang netral dan berpegang pada tema Presidensi G20 New Delhi, yaitu "One Earth, One Family, One Future".

Kebijakan Kontroversi Anies Baswedan
Indonesia
Kebijakan Kontroversi Anies Baswedan

Kebijakan-kebijakan tersebut mulai dari penyelenggaraan Formula E, penetapan UMP DKI 2022, penggantian puluhan nama jalan, hingga penggantian nama rumah sakit.

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Pindahkan Jaringan Kabel Udara ke Bawah Tanah
Indonesia
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Pindahkan Jaringan Kabel Udara ke Bawah Tanah

DPRD menyarankan agar Pemprov DKI untuk menanam jaringan kabel-kabel tersebut.

Pelimpahan Tahap II Perkara Ferdy Sambo Dilakukan Rabu Mendatang
Indonesia
Pelimpahan Tahap II Perkara Ferdy Sambo Dilakukan Rabu Mendatang

Pelimpahan tahap II sesuai dengan lokasi kejadian tempat perkara yang masuk wilayah hukum Jakarta Selatan

[HOAKS atau FAKTA]: Amerika Halangi Vladimir Putin ke KTT G20
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amerika Halangi Vladimir Putin ke KTT G20

Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang memperlihatkan kapal induk Amerika Serikat dan sejumlah pesawat tempur.

[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Boikot Uni Eropa Dukung Rusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Boikot Uni Eropa Dukung Rusia

Video merupakan hasil suntingan dari berbagai sumber yang tidak berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Tambahan Kasus Harian COVID-19 Ditekan di Bawah Angka 6 Ribu Per Hari
Indonesia
Tambahan Kasus Harian COVID-19 Ditekan di Bawah Angka 6 Ribu Per Hari

Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada Sabtu (26/11) bertambah 5.469 kasus.

2/3 Lahan Untuk Pembangunan IKN Berupa Hutan Tropis
Indonesia
2/3 Lahan Untuk Pembangunan IKN Berupa Hutan Tropis

Pelepasan kawasan hutan akan dilakukan oleh KLHK kepada Otorita IKN melalui penandatanganan berita acara serah terima.

Kejagung Geledah Rumah dan Kantor Johnny Plate
Indonesia
Kejagung Geledah Rumah dan Kantor Johnny Plate

"Selanjutnya setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang lakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas menteri Kominfo, dan di kantor Kominfo," kata Kuntadi.