KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah / Instagram

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SJT (Suharjito)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Baca Juga

Kasus Suap Benur, Bupati Kaur Bengkulu Mangkir dari Panggilan KPK

Suharjito merupakan tersangka pemberi suap kepada bekas menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari Rohidin.

Pada Senin (11/1) kemarin, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi. Namun, Gusril mangkir atau tidak memenuhi penggilan penyidik lembaga antirasuah.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP, dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)

Baca Juga

Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemda Wajib Hentikan dan Menutup Sekolah di Zona Merah dan Oranye
Indonesia
Pemda Wajib Hentikan dan Menutup Sekolah di Zona Merah dan Oranye

Pembukaan kembali sekolah juga akan diperbolehkan di daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil)

Persediaan Plasma Konvalesen Menipis, Senator Gelar Donor di PMI Jakpus
Indonesia
Persediaan Plasma Konvalesen Menipis, Senator Gelar Donor di PMI Jakpus

Komite III DPD menggelar aksi donor darah dan donor plasma konvalesen di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat, Jalan Pecenongan, Rabu (24/2).

Kepala BNPT Minta Pengurus Masjid Waspadai Penyebaran Paham Radikalisme
Indonesia
Kepala BNPT Minta Pengurus Masjid Waspadai Penyebaran Paham Radikalisme

Sudah semestinya kegiatan di masjid-masjid ini mengedepankan nilai-nilai agama dan menjadikan Masjid menjadi tempat syiar bagi para pemuka agama, santri, dan masyarakat.

Klaster Perkantoran Merebak, Pengusaha Tolak WFH Secara Total
Indonesia
Klaster Perkantoran Merebak, Pengusaha Tolak WFH Secara Total

Para pengusaha memilih pengetatan protokol kesehatan secara disiplin

Akibat Corona, Dana Revitalisasi Trotoar Dipangkas Jadi Rp20 Miliar
Indonesia
Akibat Corona, Dana Revitalisasi Trotoar Dipangkas Jadi Rp20 Miliar

"Ditunda karena COVID-19, kemarin kan Rp1,2 triliun yang ini bisa transaksi paling Rp20 miliar," ungkapnya.

Bersandar di Riau, 4 ABK Warga India Positif COVID-19
Indonesia
Bersandar di Riau, 4 ABK Warga India Positif COVID-19

Sebelumnya, kapten kapal tersebut juga sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19 dengan kondisi "sedang menuju berat". Yang bersangkutan telah pun mendapatkan perawatan khusus di salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru.

Soal Wacana Impor Beras, La Nyalla Soroti Tata Kelola Hasil Komoditas Pertanian
Indonesia
Soal Wacana Impor Beras, La Nyalla Soroti Tata Kelola Hasil Komoditas Pertanian

Menurutnya, masalah ini harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.

Ma'ruf Amin Tegaskan Keselaman Jiwa Harus Didahulukan di Masa Pandemi
Indonesia
Ma'ruf Amin Tegaskan Keselaman Jiwa Harus Didahulukan di Masa Pandemi

Ma'ruf Amin mengapresiasi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menunda pelaksanaan Muktamar ke-34 NU

Tanpa Dapatkan Harun Masiku, Penangkapan Djoko Tjandra Tak Berarti Apa-apa
Indonesia
Tanpa Dapatkan Harun Masiku, Penangkapan Djoko Tjandra Tak Berarti Apa-apa

Dengan kemampuan Korps Bhayangkara seperti saat ini jika Polri tidak bisa segera menangkap, kepercayaan publik akan sangat sulit didapatkan.

Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana
Indonesia
Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana

DPP PDIP menggelar seminar daring dengan tema "Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, hingga Respons Politik Dinasti".