KPK Periksa Eni Saragih Jadi Saksi Bos Borneo Lumbung Energy Samin Tan Tersangka kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih (MP/Ponco)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih terkait kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM.

Terpidana kasus suap PLTU Riau-1 ini bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Pemilik PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk, Samin Tan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT (Pemilik PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk, Samin Tan)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (16/4).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MP/Ponco)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MP/Ponco)

Sebelumnya KPK menetapkan Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Samin Tan diduga telah menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Tujuan pemberian suap, agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi oleh PT BORN

Eni menyanggupi permintaan SaminTan. Eni selaku anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI bahkan menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.

Dalam proses penyelesaian, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih.

Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni Maulani Saragih dari Samin Tansebanyak Rp5 miliar.

Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga: KPK Periksa Direktur Produksi Waskita Beton Terkait Korupsi Gedung IPDN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dipindah ke Medan, Pengungsi Rohingya di Aceh Tinggal 10 Orang
Indonesia
Dipindah ke Medan, Pengungsi Rohingya di Aceh Tinggal 10 Orang

Sepanjang tahun 2020 ada 396 warga etnis Rohingya dari Myanmar yang mendarat di dua pantai di Kota Lhokseumawe.

Libur Lebaran, KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi dengan 20 Perjalanan
Indonesia
Libur Lebaran, KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi dengan 20 Perjalanan

Pada pelayan perjalanan KRL Yogya-Solo, kata dia, KAI Commuter tetap mengoperasikan pelayanan perjalanan KRL Yogya-Solo sebanyak 20 perjalanan per harinya, dengan jadwal operasional mulai pukul 05.00 sampai pukul 19.10 WIB pada Stasiun pemberangkatan awal.

Vendor Bansos Akui Serahkan Duit Ratusan Juta ke Anak Buah Eks Mensos Juliari
Indonesia
Vendor Bansos Akui Serahkan Duit Ratusan Juta ke Anak Buah Eks Mensos Juliari

Hal itu disampaikan oleh Direktur PT. Total Abadi Solusindo, M Iqbal, saat bersaksi dalam sidang dugaan perkara korupsi bansos COVID-19 dengan terdakwa Matheus Joko dan Adi Wahyono.

Survei Spektrum Politika: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Lebih dari 65 Persen
Indonesia
Survei Spektrum Politika: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Lebih dari 65 Persen

Kinerja pemerintah di bidang infrastruktur yang menjadi program utama pemerintah saat ini justru menunjukkan angka kepuasan masyarakat yang tertinggi

Negara Tetangga Diklaim Respons 'Red Notice' Harun Masiku, KPK Ogah Sebut Namanya
Indonesia
Negara Tetangga Diklaim Respons 'Red Notice' Harun Masiku, KPK Ogah Sebut Namanya

Dia menyebut pelaku dapat dijerat dengan pasal merintangi penyidikan

Hindari Pungli, BST di Kota Bogor Langsung Diserahkan ke Warga
Indonesia
Hindari Pungli, BST di Kota Bogor Langsung Diserahkan ke Warga

"Kalau di Kota Bogor, BST disampaikan langsung oleh petugas dari PT Pos Indonesia regional Bogor by name by adress dan ada bukti resinya," ucap Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim

Perbedaan Signifikan Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD Dibanding Tahun Lalu
Indonesia
Perbedaan Signifikan Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD Dibanding Tahun Lalu

Menggunakan virtual dengan akses ada sekitar seribu orang

Bertemu PP Persis, Kapolri Listyo Bicara Soal Keberagaman
Indonesia
Bertemu PP Persis, Kapolri Listyo Bicara Soal Keberagaman

Kapolri Sigit mengatakan, dirinya menyampaikan beragam hal terkait program kepolisian dan juga membahas soal moderasi keberagaman.

Ridwan Kamil Perintahkan Rumah Dinas Bupati Wali Kota Jadi Tempat Vaksinasi
Indonesia
Ridwan Kamil Perintahkan Rumah Dinas Bupati Wali Kota Jadi Tempat Vaksinasi

"Kalau Gedung Pakuan dipakai untuk tempat vaksinasi, maka wali kota dan bupati di Jabar dapat melakukan hal yang sama," ucap RK,

Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan lembaga antirasuah tak pernah berpikir memecat penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya.