KPK Periksa Empat Saksi Terkait Kasus Suap Mantan Dirut Perindo Mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Risyanto Suanda (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil empat saksi dalam penyidikan kasus suap terkait kuota impor ikan tahun 2019.

Empat saksi itu diagendakan diperiksa untuk tersangka eks Dirut Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda (RSU).

Baca Juga

KPK Tangkap Petinggi Perum Perindo

"Penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap empat saksi untuk tersangka RSU terkait tindak pidana korupsi suap kuota impor ikan tahun 2019," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (3/12)

Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Empat saksi, sebagaimana dilansir Antara, yakni Direktur PT Malioboro Ensu Sejahtera Bambang Sumantri, Tress Hermeny seorang ibu rumah tangga, Mohamad Wahdan dari unsur swasta, dan Nyimas Syafiqa Maydina seorang pelajar.

Pada Selasa (24/9), KPK telah menetapkan Risyanto dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa (MMU) sebagai tersangka. Untuk Mujib, KPK telah melimpahkan berkas, barang bukti, dan tersangka ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

Baca Juga

Usut Suap Impor Ikan, Dua Sekretaris Dirut Perum Perindo Diperiksa KPK

Direncanakan sidang terhadap Mujib digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dalam kasus itu, KPK menemukan adanya dugaan alokasi "fee" Rp1.300 untuk setiap kilogram "Frozen Pacific Mackarel" yang diimpor ke Indonesia.

KPK menduga Risyanto menerima 30 ribu dolar AS terkait pengurusan kuota impor ikan tersebut.

Kantor Perum Perindo. Foto: perumperindo.co.id
Kantor Perum Perindo. Foto: perumperindo.co.id

Sebagai pemberi, Mujib disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga

Kasus Suap Impor Ikan, KPK Tahan Dirut Perum Perindo

Sedangkan sebagai penerima, Risyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH