KPK Periksa Eks Wabup Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Wakil Bupati Lampung Utara, Kamis (26/8). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP perwakilan Provinsi Lampung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (26/8).

Baca Juga:

Sejumlah Alasan Tes Kebangsaan Calon ASN KPK Dinilai Salah Kaprah

Selain Sri Widodo, KPK juga memanggil saksi berprofesi sebagai dokter, yakni Djauhari. Lalu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur CV Dewa Sakti, Dicky Saputra.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi serta penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri itu masih merahasiakan kronologis kasus dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Di sisi lain, KPK sebelumnya juga telah memproses enam orang dalam perkara suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Baca Juga:

Peran BIN Hingga BNPT Dalam Penyusunan Soal Tes Calon ASN KPK

Adapun enam orang itu yakni, mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, mantan Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri, mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbudin, Raden Syahril selaku orang kepercayaan Agung serta dua orang dari unsur swasta Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
10 Orang Diduga Perusak Kantor Persib Bandung Dipulangkan
Indonesia
10 Orang Diduga Perusak Kantor Persib Bandung Dipulangkan

Polisi juga mengamankan enam unit sepeda motor

Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat
Indonesia
Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat

Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara mengangkat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Pengacara BPN Kecewa Majelis Hakim Tolak Dengarkan Keterangan Saksi Ahli
Indonesia
Pengacara BPN Kecewa Majelis Hakim Tolak Dengarkan Keterangan Saksi Ahli

"Kami tim kuasa hukum Paryoto sangat menyayangkan tindakan penolakan," kata kuasa hukum Paryoto, Wardaniman Larosa

 Mudik Dilarang, Organda DIY Minta Pemerintah Awasi Angkutan Liar
Indonesia
Mudik Dilarang, Organda DIY Minta Pemerintah Awasi Angkutan Liar

Selain persoalan tarif, dari sisi keamanan dan kesehatan, tidak akan sesuai standar protokol kesehatan, yang kapasitas tujuh orang dipaksakan menjadi 11 orang.

Empat Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor RRI Solo Lockdown 3 Hari
Indonesia
Empat Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor RRI Solo Lockdown 3 Hari

Sebanyak empat pegawai di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Solo, Jawa Tengah terpapar COVID-19.

Luhut Prediksi Kasus Harian COVID-19 3.000 sampai 7.000 Per Hari
Indonesia
Luhut Prediksi Kasus Harian COVID-19 3.000 sampai 7.000 Per Hari

"Indonesia secara umum kasus konfirmasi sudah turun 88,1 dari tanggal puncak kasus 15 Juli," kata Luhut

Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua

Negara harus memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka dapat memiliki kehidupan yang layak.

Bamsoet Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan dan Pemanfaatan Utang Luar Negeri
Indonesia
Bamsoet Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan dan Pemanfaatan Utang Luar Negeri

Bamsoet berharap dan terus mengingatkan Menteri Keuangan agar tetap berhati-hati

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi, Disusul Gerindra dan Golkar
Indonesia
Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi, Disusul Gerindra dan Golkar

Survei lembaga Paramater Indonesia menempatkan PDIP akan menjadi pemenang pemilu jika dilaksanakan pada tahun ini.

Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat
Indonesia
Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat

Benny menyampaikan, Peraturan MA Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil juga mengatur termohon dalam permohonan uji materiil merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.