KPK Periksa Eks Plt Sekda DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Sri Haryati, Kamis (5/8).

Sri yang kini menjabat Asisten Perekonomian & Keuangan Sekda DKI itu akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.

Baca Juga

KPK Dalami Mark Up Harga Tanah di Munjul Lewat Direktur Sarana Jaya

Sri akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar.

"Sri Haryati (Plt Sekda DKI Jakarta 2020) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar) DKK," jata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Selain Sri Haryati, tim penyidik juga turut memanggil Kabid Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan Badan Pembinaan BUMD Prov.DKI Jakarta Ahmad Giffari, dan General Manager KSO Nuansa Cilangkap yang juga Junior Manager sub Divisi Pengembangan Usaha PPSJ periode 2019 - Juni 2020 Maulina.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Ali.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Perusahaan Adonara Propertindo menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah milik Pemerintah DKI Jakarta lewat Sarana Jaya.

Melalui Tommy dan wakilnya Anja, Yoory Corneles mengatur pertemuan hingga sepakat membayar tanah yang ditawarkan Adonara tanpa melakukan kajian terhadap lahan tersebut. Bahkan KPK yakin antara Yoory dengan pihak Adonara, sudah ada pembahasan sebelum proses negosiasi dilakukan.

Baca Juga

KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran lagi kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp43,5 miliar.

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp152,5 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masyarakat Diimbau tidak Mudah Tergiur Tawaran Pinjaman Online
Indonesia
Masyarakat Diimbau tidak Mudah Tergiur Tawaran Pinjaman Online

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur pada penawaran para operator pinjol.

Motif Pelaku Tega Habisi Nyawa Wanita di Hotel Dreamtel
Indonesia
Motif Pelaku Tega Habisi Nyawa Wanita di Hotel Dreamtel

"Motif pelaku (membunuh karena) membutuhkan uang untuk menutupi hutang," kata Paksi

Penumpang Mulai 'Refund' Tiket Kereta Api di Stasiun Pasar Senen
Indonesia
Penumpang Mulai 'Refund' Tiket Kereta Api di Stasiun Pasar Senen

Lain cerita calon penumpang Umar Wisesa yang gagal berangkat ke Tasikmalaya karena tidak mengantongi dokumen perjalanan dari kelurahan

Muncul Situs Palsu PeduliLindungi, Pengakses Diketok Rp 1 Juta Daftar Vaksin
Indonesia
Muncul Situs Palsu PeduliLindungi, Pengakses Diketok Rp 1 Juta Daftar Vaksin

Ada alamat situs www.pedulilindungiq.com yang coba melakukan aksi penipuan.

 Keseharian 'Raja OTT' Pasca Dipecat KPK: Urus Pesantren dan Berdagang
Indonesia
Keseharian 'Raja OTT' Pasca Dipecat KPK: Urus Pesantren dan Berdagang

Harun lahir dan besar di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di Madura. Hal tersebut yang mendorong Harun mendirikan pesantren sekaligus mengajar mengaji untuk anak-anak di sekitar rumahnya di kawasan Bogor.

Jokowi Perintahkan Bupati Ngerti Detail dan Monitor Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Perintahkan Bupati Ngerti Detail dan Monitor Vaksinasi COVID-19

Presiden mengarahkan agar vaksinasi didahulukan untuk mereka yang beraktivitas di tempat-tempat yang memiliki interaksi tinggi, seperti pasar, terminal dan sebagainya.

Satgas COVID-19 Klaim PPKM Mampu Tekan Angka Penyebaran COVID-19
Indonesia
Satgas COVID-19 Klaim PPKM Mampu Tekan Angka Penyebaran COVID-19

Satgas COVID-19 mengharapkan pelaksanaan PPKM yang masih terus berlangsung hingga dua pekan ke depan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan disiplin. Sehingga dapat menurunkan penularan COVID-19.

Indonesia Kembali Terima Hampir 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm
Indonesia
Indonesia Kembali Terima Hampir 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm

Virus Corona varian jenis baru sudah masuk ke Indonesia. Varian baru tersebut antara lain B.117 asal Inggris, kemudian B.1351 asal Afrika Selatan dan varian mutasi ganda dari India B. 1617.

Kendala PDIP Lobi Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Kendala PDIP Lobi Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta masih melakukan lobi kepada fraksi lain agar mau ikut bersama-sama menggulirkan hak interpelasi Formula E.

Penguburan Jenazah TPU Khusus COVID-19 di Bandung Meningkat 4 Kali Lipat
Indonesia
Penguburan Jenazah TPU Khusus COVID-19 di Bandung Meningkat 4 Kali Lipat

Lonjakan kasus COVID-19 di Kota Bandung berdampak pada sibuknya para petugas TPU Khusus COVID-19 Cikadut.