KPK Periksa Eks Penyidik Robin Terkait Kasus Suap Walkot Tanjungbalai Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Stepanus Robin Pattuju dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai.

Mantan Penyidik KPK asal Polri itu akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Maskur Husain (MH).

Baca Juga:

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (21/7).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni Stepanus Robin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS) dan pengacara Maskur Husain (MH). KPK menduga, Robin menerima suap untuk mengurus perkara di KPK yang menyeret nama Syahrial.

g  Sidang etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Sidang etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Robin bersama dengan Maskur Husain menyepakati agar perkara dugaan korupsi yang menyeret Syahrial di KPK tidak lagi dilanjutkan. Syahrial lantas menyanggupi permintaan uang itu dengan kesepakatan kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Terlebih KPK juga sampai saat ini belum mengumumkan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kota Tanjungbalai tersebut.

Syahrial memberikan uang itu secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dari Robin. Uang itu baru diserahkan sebanyak Rp 1,3 miliar.

Baca Juga:

Sidang Etik Penyidik Robin, Dewas KPK Panggil Azis Syamsuddin

Dalam kasus ini juga terseret nama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Lili disebut beberapa kali berkomunikasi dengan Syahrial saat berkas penyelidikan kasus mutasi jabatan di Pemkot Tanjungbalai berada di tangan Lili. Namun dalam beberapa kesempatan Lili membantah adanya komunikasi dengan Syahrial. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo
Indonesia
Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada tiga restoran. Pemberian SP 1 tersebut dilakukan lantaran restoran hotel tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan (prokkes) saat jamuan buka puasa bersama.

[HOAKS atau FAKTA]: 75 Tahun Indonesia Merdeka, Baru Ada Jalan Tol di Sumatera saat Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 75 Tahun Indonesia Merdeka, Baru Ada Jalan Tol di Sumatera saat Era Jokowi

Akun Widya Ftrianty menyebutkan bahwa jalan tol baru ada di Pulau Sumatera setelah 75 tahun Indonesia merdeka atau di zaman pemerintahan Joko Widodo.

Bansos Rp 600 Ribu Mulai Disalurkan untuk Lebih dari Dua Juta Warga
Indonesia
Bansos Rp 600 Ribu Mulai Disalurkan untuk Lebih dari Dua Juta Warga

Pada April 2021 seluruh karyawan Pos Indonesia telah diberikan vaksinasi

Dewas KPK Nyatakan Firli Cs Tidak Cukup Bukti Langgar Etik dalam Polemik TWK
Indonesia
Dewas KPK Nyatakan Firli Cs Tidak Cukup Bukti Langgar Etik dalam Polemik TWK

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan, Firli Bahuri Cs tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Lebih dari 450 Faskes di DKI Jakarta Jadi Lokasi Vaksinasi
Indonesia
Lebih dari 450 Faskes di DKI Jakarta Jadi Lokasi Vaksinasi

Faskes juga wajib Memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau penetapan oleh Menteri

Pendaftaran Diperpanjang, 35 Formasi CPNS Pemprov Jateng Nihil Peminat
Indonesia
Pendaftaran Diperpanjang, 35 Formasi CPNS Pemprov Jateng Nihil Peminat

Sebanyak 35 formasi lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah nihil yang mendaftar.

[HOAKS atau FAKTA]:Menhan Prabowo Tangkap Pentolan Papua Merdeka Benny Wenda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]:Menhan Prabowo Tangkap Pentolan Papua Merdeka Benny Wenda

Deklarasi Benny mendapat kecaman keras dari pemerintah Indonesia. Bahkan deklarasi itu juga ditolak oleh Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Pengembang Perumahan Ciganjur Mangkir, DPRD DKI: Ini Nantangi Kami
Indonesia
Pengembang Perumahan Ciganjur Mangkir, DPRD DKI: Ini Nantangi Kami

Komisi D DPRD DKI Jakarta geram dengan pengembang perumahan Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pasca-insiden longsor yang menewaskan seorang warga.

Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset

Dalam beberapa produk hukum tidak terjadi harmonisasi. Contohnya, pada definisi keuangan negara yang dalam beberapa undang-undang diartikan berbeda.

Warga Madura dan Minang Paling Banyak Tolak Divaksin COVID-19
Indonesia
Warga Madura dan Minang Paling Banyak Tolak Divaksin COVID-19

Persentase terbesar etnik warga yang tidak mau divaksin adalah Madura (58 persen) dan Minang (43 persen). Sedangkan yang paling tinggi persentase bersedia divaksin adalah Batak (57 persen) dan Jawa (56 persen).