KPK Periksa Eks Pejabat Kemenag Terkait Korupsi Komputer Madrasah Gedung KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Affandi Mochtar.

Affandi bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemag) tahun 2011.

Baca Juga

Kemenag Jawab Tudingan PKB Fasilitas dan Kinerja Lukman Hakim Jelek

Pemeriksaan terhadap Affandi dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Undang Sumantri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemag.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM (Undang Sumantri)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (9/2).

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Sebelumnya, KPK menetapkan Undang Sumantri sebagai tersangka. Penetapan ini setelah lembaga antirasuah melakukan pengembangan perkara terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenag tahun 2011.

Dalam perkara kasus ini, anggota Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014 Dzulkarnaen Djabar telah divonis 15 tahun penjara. Selain itu, Dendy Prasetia yang merupakan anak Dzulkarnaen Djabar, selaku rekanan Kemenag juga telah divonis penjara dalam kasus yang sama.

Dzulkarnaen Djabar bersama-sama Dendy dan Fahd El Fouz telah mempengaruhi pejabat di Kemenag untuk memenangkan PT BKM sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer MTs pada tahun anggaran 2011. Atas perbuatannya membantu memuluskan pemenangan PT BKM ketiganya menerima aliran dana terkait proyek.

Baca Juga

Fahd A Rafiq Siap Bongkar Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Korupsi Kemenag

Undang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Para Ahli Pastikan Vaksin yang Digunakan Aman dan Efektif
Indonesia
Para Ahli Pastikan Vaksin yang Digunakan Aman dan Efektif

Keberadaan vaksin yang aman dan efektif sangat penting dan diharapkan.

Update COVID-19 Selasa (9/6): 33.076 Positif, 11.414 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (9/6): 33.076 Positif, 11.414 Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah kasus pasien sembuh mengalami penambahan 510 pasien menjadi 11.414 orang

Update COVID-19 Kamis (11/6): 35.295 Positif, 12.636 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (11/6): 35.295 Positif, 12.636 Sembuh

Ini bukti masih ada kelompok rentan dan penularan masih terjadi

Perppu Corona Terbitan Jokowi Layak Digugat
Indonesia
Perppu Corona Terbitan Jokowi Layak Digugat

Sebetulnya pemerintah bisa merealisasikan anggaran Rp405,1 triliun secara optimal

Berbaju Jokowi, Relawan Satgas COVID-19 Ramai-Ramai Mundur Gegara Doni Monardo
Indonesia
Berbaju Jokowi, Relawan Satgas COVID-19 Ramai-Ramai Mundur Gegara Doni Monardo

Setelah menanggalkan rompinya, terlihat beberapa relawan aksi menggunakan kaos kampanye Jokowi-Amin dan GP Ansor

100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Penegakan Hukum Stagnan
Indonesia
100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Penegakan Hukum Stagnan

Dalam penegakan hukum ke depan, perlu aturan yang tegas

RS Sanglah Rawat Belasan Pasien 'Dalam Pengawasan', Didominasi WNA
Indonesia
RS Sanglah Rawat Belasan Pasien 'Dalam Pengawasan', Didominasi WNA

Sudah disiapkan 18 kamar untuk pasien dalam pengawasan COVID-19

43 Juta Daftar Kartu Pra Kerja, Yang Lolos Cuma 5,9 Juta
Indonesia
43 Juta Daftar Kartu Pra Kerja, Yang Lolos Cuma 5,9 Juta

Pelatihan yang paling diminati secara berurutan yaitu penjualan dan pemasaran, gaya hidup, manajemen, makanan dan minuman, bahasa asing, keuangan, serta sosial dan perilaku.

KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar  Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra

Uang tersebut diberikan langsung oleh salah satu teman lamanya

Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010
Indonesia
Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010

KPUD mulai membuka pendaftaran cawali dan cawawali di Pilwakot Solo 2020 pada tanggal 4-6 September.