KPK Periksa Eks Kepala Kanwil BPN Riau Terkait Kasus Suap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, M. Syahrir (MS).

MS merupakan tersangka penerima dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau.

Baca Juga

KPK Tetapkan Kakanwil BPN Riau M Syahrir Tersangka Suap

"Hari ini, pemeriksaan tersangka MS. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (1/12).

Selain MS, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya sebagai pemberi suap, yakni pihak swasta/pemegang saham PT Adimulia Agrolestari (AA) Frank Wijaya (FW) dan General Manager PT AA Sudarso (SDR).

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK belum menahan tersangka MS. Sementara tersangka FW telah ditahan sejak 27 Oktober 2022.

Sementara untuk tersangka SDR tidak ditahan karena sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa FW sebagai pemegang saham PT AA memerintahkan dan menugaskan SDR untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan sertifikat HGU PT AA yang segera akan berakhir masa berlakunya pada 2024.

Selanjutnya, SDR menghubungi dan bertemu beberapa kali dengan MS yang membahas perpanjangan HGU PT AA.

Baca Juga

KPK Amankan 100 Ribu Dolar Singapura Terkait Dugaan Kasus Suap BPN Riau

Pada Agustus 2021, SDR menyiapkan seluruh dokumen administrasi untuk pengurusan HGU PT AA seluas 3.300 hektare di Kabupaten Kuansing yang salah satunya ditujukan juga ke Kanwil BPN Provinsi Riau.

SDR kemudian menemui MS di rumah dinas jabatannya dan dalam pertemuan tersebut kemudian diduga ada permintaan uang oleh MS sekitar Rp 3,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura dengan pembagian 40 persen-60 persen sebagai uang muka dan MS menjanjikan segera mempercepat proses pengurusan HGU PT AA.

Dari pertemuan tersebut, SDR lalu melaporkan permintaan MS kepada FW. SDR kemudian mengajukan permintaan uang 120.000 dolar Singapura (setara dengan Rp 1,2 miliar) ke kas PT AA dan disetujui oleh FW.

Pada September 2021, atas permintaan MS, penyerahan uang 120.000 dolar Singapura dari SDR dilakukan di rumah dinas MS dan MS juga mensyaratkan agar SDR tidak membawa alat komunikasi apapun.

Setelah menerima uang tersebut, MS kemudian memimpin ekspose permohonan perpanjangan HGU PT AA dan menyatakan usulan perpanjangan itu bisa ditindaklanjuti dengan adanya surat rekomendasi dari Bupati Kuansing Andi Putra yang menyatakan tidak keberatan adanya kebun masyarakat dibangun di Kabupaten Kampar, Riau.

Atas rekomendasi MS tersebut, FW kemudian memerintahkan dan kembali menugaskan SDR untuk mengajukan surat permohonan ke Andi Putra dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar dapat disetujui menjadi kebun kemitraan.

Kemudian, dilakukan pertemuan antara SDR dan Andi Putra dan dalam pertemuan tersebut, Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.

KPK menduga telah terjadi kesepakatan antara Andi Putra dengan SDR dan hal tersebut juga atas sepengetahuan FW terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut.

Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada Andi Putra uang sebesar Rp 500 juta. Berikutnya pada 18 Oktober 2021, SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada Andi Putra dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta. (*)

Baca Juga

KPK Cegah Kepala BPN Riau dan Pemilik Hotel Adimulia Bepergian ke Luar Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Punya Kekayaan Rp 25,2 Miliar, Naik Rp 4 Miliar Setahun Jabat Wali Kota
Indonesia
Gibran Punya Kekayaan Rp 25,2 Miliar, Naik Rp 4 Miliar Setahun Jabat Wali Kota

Sebelum dilantik atau saat mendaftar sebagai calon wali kota (cawali) Solo di Pilkada 2020, Gibran dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp 21,1 miliar.

Cak Imin Minta Jokowi Gratiskan Listrik 450 VA
Indonesia
Cak Imin Minta Jokowi Gratiskan Listrik 450 VA

Beberapa rekomendasi yang dirumuskan PKB antara lain soal subsidi BBM untuk pengguna sepeda motor dan angkutan umum, lalu soal subsidi pupuk bagi petani yang memiliki tanah setengah hektare.

DPR Pertanyakan Kondisi Server Dukcapil yang Sudah Uzur
Indonesia
DPR Pertanyakan Kondisi Server Dukcapil yang Sudah Uzur

Komisi II DPR RI mempertanyakan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, mengingat penerapan KTP Elektronik sudah berjalan 11 tahun yang dimulai sejak tahun 2011.

Pesan Megawati ke Ganjar Dkk: Jadilah Pemimpin, Bukan Pejabat
Indonesia
Pesan Megawati ke Ganjar Dkk: Jadilah Pemimpin, Bukan Pejabat

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta para kepala dan wakil kepala daerah menjadi pemimpin bukan sekadar pejabat.

Kejagung Periksa Eks Mendag M Lutfi Terkait Kasus CPO Besok
Indonesia
Kejagung Periksa Eks Mendag M Lutfi Terkait Kasus CPO Besok

Kejaksaan Agung (Kejagung) dijadwalkan memeriksa eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait tindak pidana dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), Rabu (22/6).

Pemuda Muhammadiyah Khawatir Kelompok Muda Mudah Didoktrin Paham Menyimpang
Indonesia
Pemuda Muhammadiyah Khawatir Kelompok Muda Mudah Didoktrin Paham Menyimpang

Aksi bom bunuh diri kembali terjadi saat kantor Polsek Astanaanyar, Bandung diserang residivis terorisme Agus Sujatno (34).

Pemprov DKI Percepat Perubahan Data Warga Terdampak Pergantian Nama Jalan
Indonesia
Pemprov DKI Percepat Perubahan Data Warga Terdampak Pergantian Nama Jalan

Ada empat lokasi pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan pada hari ini Senin, 4 Juli 2022.

Pujian Anies Baswedan Pada Ahmad Riza Patria
Indonesia
Pujian Anies Baswedan Pada Ahmad Riza Patria

Anies mulai berpasangan dengan Ahmad Riza Patria dalam memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 15 April 2020.

Penjualan Tiket On The Spot Formula E Hanya Kategori Ancol Festival
Indonesia
Penjualan Tiket On The Spot Formula E Hanya Kategori Ancol Festival

Panitia pelaksana memutuskan untuk menyediakan penjualan tiket Formula E di lokasi kawasan Ancol (On the spot), pada hari penyelenggaraan 4 Juni 2022. Sejauh ini panitia hanya mem

Anggota Fraksi PDIP Sebut Kedatangan Jokowi-Puan ke Formula E Hal Normatif
Indonesia
Anggota Fraksi PDIP Sebut Kedatangan Jokowi-Puan ke Formula E Hal Normatif

Hajatan Formula E sudah selesai dilaksanakan di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada, Sabtu 4 Juni 2022 kemarin.