KPK Periksa Eks Direktur Pemasaran PT Jasindo Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pemasaran Korporasi PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) Eko Wari Santoso, hari ini. Selain Eko, penyidik juga memanggil mantan Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan BP Migas Bambang Yuwono.

Sedianya, Eko dan Bambang bakal dikorek keterangannya sebagai saksi. Keterangan keduanya dibutuhkan untuk mengusut kasus dugaan korupsi terkait kegiatan fiktif agen PT Jasindo (Persero) dalam penutupan Closing Asuransi (Oil) dan Gas BP Migas-KKKS dengan tersangka mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Solihah (SLH).

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka SLH," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (9/9).

Baca Juga:

KPK Garap Sekretaris Dirut Jasindo

Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik terhadap kesaksian keduanya. Namun, Eko Wari Santoso pernah bersaksi dalam persidangan mantan Dirut PT Jasindo Budi Tjahjono. Dalam persidangan itu, Eko mengaku pernah menerima USD 50 ribu dari Solihah. Uang itu digunakan untuk biaya entertain.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi terkait kegiatan fiktif agen PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) dalam penutupan Closing Asuransi (Oil) dan Gas BP Migas-KKKS tahun 2010-2021 dan 2012-2014.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Kedua tersangka tersebut yakni, pemilik PT Ayodya Multi Sarana (AMS) Kiagus Emil Fahmy Cornain (KEF) serta mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Solihah (SLH).

Penetapan tersangka terhadap Solihah dan Kiagus merupakan pengembangan dari kasus yang sama yang telah menjerat mantan Dirut Jasindo Budi Tjahjono.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Budi.

Baca Juga:

KPK Periksa Sekretaris Dirut PT Jasindo

Tak hanya pidana penjara dan denda, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 6 miliar dan 462.795 dolar AS dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan saat proses penyidikan sebesar Rp 1 miliar.

Majelis hakim menyatakan, Budi Tjahjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama sejumlah pihak lain melakukan korupsi terkait pembayaran kegiatan fiktif agen PT Jasindo dalam asuransi minyak dan gas di BP Migas atas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2010-2012 dan 2012-2014 yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 16 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Masih Hitung Kerugian Negara Kasus Korupsi Jasindo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isi Ulang Tabung Oksigen Medis di Jabar Alami Banyak Kendala
Indonesia
Isi Ulang Tabung Oksigen Medis di Jabar Alami Banyak Kendala

Lima stasiun pengisian ulang oksigen medis itu beroperasi sejak 26 Juli 2021. Alur pengisian tabung oksigen medis diatur berdasarkan kuota untuk kabupaten/kota dan RSUD yang ada di Jabar.

BPBD Perbanyak EWS Tanah Longsor di Bukit Menoreh
Indonesia
BPBD Perbanyak EWS Tanah Longsor di Bukit Menoreh

BPBD Kulon Progo berencana menambah alat sistem peringatan dini (early warning system/EWS) tanah longsor di kawasan Bukit Menoreh.

KAI Daop 1 Operasikan Tiga Kereta Lokal, Ini Syarat Calon Penumpang
Indonesia
KAI Daop 1 Operasikan Tiga Kereta Lokal, Ini Syarat Calon Penumpang

Setelah berhenti beroperasi cukup lama selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tiga kereta lokal di wilayah KAI Daop 1 akhirnya kembali beroperasi.

Satgas Sebut PPKM di Jawa dan Bali Belum Mampu Tekan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Satgas Sebut PPKM di Jawa dan Bali Belum Mampu Tekan Penyebaran COVID-19

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum mampu menekan COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali.

Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Dilarang Ambil Jatah
Indonesia
Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Dilarang Ambil Jatah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Masyarakat umum dilarang ambil jatah.

Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa

Bareskrim Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa.

Libur Nataru, Forkopimda Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Libur Nataru, Forkopimda Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan

Masyarakat dapat beradaptasi dengan beberapa pengaturan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)

DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal
Indonesia
DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal

DPRD Jawa Barat menyoroti persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang kerap terlambat.

Bansos Bagi Lansia, Anak dan Disabilitas Jakarta Cair 16 Maret
Indonesia
Bansos Bagi Lansia, Anak dan Disabilitas Jakarta Cair 16 Maret

Gubernur Anies menegaskan, pengambilan uang tersebut dapat ditarik melalui ATM Bank DKI manapun.

Indonesia Disebut Alami Penurunan Kualitas Pluralisme dan Kebebasan Beragama
Indonesia
Indonesia Disebut Alami Penurunan Kualitas Pluralisme dan Kebebasan Beragama

"Sejumlah indikator masih menunjukkan skor yang masih buruk, antara lain masalah kebebasan sipil dan pluralisme," kata Karyono