KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Bupati Bulukumba, AM Sukri A Sappewali pada Kamis (1/4).

Sukri akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Baca Juga

KPK Periksa Tiga Orang Swasta Terkait Suap Gubernur Nurdin Abdullah

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Sukri akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16, Makassar," kata Ali dalam keterangannya, Kamis.

Selain Sukri, penyidik juga memanggil Kepala Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Djamaluddin, Plt Sekretaris Dewan DPRD Bulukumba Andi Buyung Saputra, swasta Abdul Rahman, dan ADC Gubernur Sulawesi Selatan Syamsul Bahri.

Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberan
Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberan

Keempat saksi tersebut juga diperiksa untuk tersangka Nurdin Abdullah. Pemeriksaan juga dilaksanakan di Kantor Polda Sulawesi Selatan.

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

Baca Juga

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Blusukan ke Pasar Notoharjo Bareng Ganjar Pranowo
Indonesia
Gibran Blusukan ke Pasar Notoharjo Bareng Ganjar Pranowo

Kedatangan kedua politikus PDIP ini membuat heboh pengunjung Soto Gading yang sedang makan.

Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik
Indonesia
Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik

Penerapan ganjil-genap diberlakukan sebagai upaya agar tidak terjadi kerumunan

Penumpang KA Lokal Turun 60 Persen Imbas PPKM Darurat
Indonesia
Penumpang KA Lokal Turun 60 Persen Imbas PPKM Darurat

Penurunan terbesar terjadi pada pengguna KA Lokal sebesar 60 persen.

PSBB Total Bisa Berdampak pada PHK Massal Usaha Perbelanjaan
Indonesia
PSBB Total Bisa Berdampak pada PHK Massal Usaha Perbelanjaan

Pemberlakuan PSBB total menjadi pembelajaran sangat berharga betapa pentingnya kepatuhan dan disiplin dalam pemberlakuan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini.

Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol
Indonesia
Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol

Tim Ahli Baleg juga memaparkan terkait materi muatan pengaturan Minol

Hadapi Lonjakan COVID-19 Usai Lebaran, Kemenkes Siapkan 70 Ribu Tempat Tidur Isolasi
Indonesia
Hadapi Lonjakan COVID-19 Usai Lebaran, Kemenkes Siapkan 70 Ribu Tempat Tidur Isolasi

"Persiapan sudah kita lakukan, saya berdoa agar persiapan itu tidak terpakai. Tetap kosong," ucap Menkes.

KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa
Indonesia
KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Senior Vice President Building Division PT Waskita Karya (Persero) Setiawan Andri.

Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi
Indonesia
Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi

Mudah-mudahan dengan keputusan ini ada sebuah kepastian bagi calon jemaah haji

Baleg Belum Terima Surat Resmi Fraksi Tolak Revisi UU Pemilu
Indonesia
Baleg Belum Terima Surat Resmi Fraksi Tolak Revisi UU Pemilu

Baleg baru melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pakar untuk meminta masukan terkait RUU Pemilu.

Nakes Tasikmalaya Usulkan Lockdown
Indonesia
Nakes Tasikmalaya Usulkan Lockdown

Para tenaga kesehatan di Tasikmalaya, Jawa Barat mengusulkan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.