KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Bupati Bulukumba, AM Sukri A Sappewali pada Kamis (1/4).

Sukri akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Baca Juga

KPK Periksa Tiga Orang Swasta Terkait Suap Gubernur Nurdin Abdullah

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Sukri akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16, Makassar," kata Ali dalam keterangannya, Kamis.

Selain Sukri, penyidik juga memanggil Kepala Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Djamaluddin, Plt Sekretaris Dewan DPRD Bulukumba Andi Buyung Saputra, swasta Abdul Rahman, dan ADC Gubernur Sulawesi Selatan Syamsul Bahri.

Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberan
Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberan

Keempat saksi tersebut juga diperiksa untuk tersangka Nurdin Abdullah. Pemeriksaan juga dilaksanakan di Kantor Polda Sulawesi Selatan.

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

Baca Juga

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Daftar Lokasi Wisata Outdoor di Yogyakarta yang Sudah Beroperasi
Indonesia
Ini Daftar Lokasi Wisata Outdoor di Yogyakarta yang Sudah Beroperasi

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Suparmono mengatakan, seluruh destinasi wisata tersebut tersedia fasilitas QR-Code aplikasi PeduliLindungi serta sarana kebersihan dna kesehatan sesuai prokes pemerintah.

Ini Lima Daerah dengan Angka Kasus DBD Tertinggi 2021
Indonesia
Ini Lima Daerah dengan Angka Kasus DBD Tertinggi 2021

Sebanyak lima kota/kabupaten di Indonesia mendominasi angka kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) tertinggi pada pekan ke-25 Juni 2021.

Sambangi KPK, Kapolri Ucapkan Hari Pers Nasional
Indonesia
Sambangi KPK, Kapolri Ucapkan Hari Pers Nasional

Listyo mengajak seluruh insan pers untuk terus memberikan informasi yang benar

Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021
Indonesia
Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021

KAI Commuter akan menyesuaikan operasional perjalanan KRL Commuterline Jabodetabek menjadi 986 perjalanan KRL dengan 93 loop yang beroperasi dan jam operasional 04.00-22.00 WIB.

KPK Minta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Kooperatif
Indonesia
KPK Minta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Kooperatif

KPK meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik, hari ini.

Rusak Karya Instalasi Festival Kolaborasi Akibat Vandalisme
Indonesia
Rusak Karya Instalasi Festival Kolaborasi Akibat Vandalisme

Informasi lebih lanjut perihal Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui akun resmi Instagram @festivalkolaborasijkt.

Pelarangan Mudik Lebaran, Pemerintah Dinilai Setengah Hati
Indonesia
Pelarangan Mudik Lebaran, Pemerintah Dinilai Setengah Hati

Ribuan pemudik masih bisa lolos dari penyekatan yang dilakukan oleh petugas.

[Hoaks atau Fakta]: Berkumur Dengan Air Garam Redakan COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Berkumur Dengan Air Garam Redakan COVID-19

Setelah dilakukan pencarian fakta, ternyata narasi ini adalah hoaks lama. dan sudah ada dilaman resmi hoax buster covid.go.id.

[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin

Vtube kemudian dilarang melakukan kegiatan investasi ataupun perekrutan anggota sampai mendapatkan izin resmi dari OJK

Aplikasi Ini Bisa Pantau Kegiatan Hukum Orang Asing Selama di Indonesia
Indonesia
Aplikasi Ini Bisa Pantau Kegiatan Hukum Orang Asing Selama di Indonesia

Selama ini, pelaporan orang asing oleh pihak hotel, penginapan ataupun perusahaan dilakukan secara manual