KPK Periksa Eks Bos Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI KPK menetapkan bekas Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sebagai tersangka. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles, Jumat (23/7).

Yoory merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga

PSI Ungkap Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Lahan di Munjul

"Tim penyidik hari ini (23/7) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka YRC dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) bernama Rudy Hartono Iskandar (RHI), serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Perusahaan Adonara Propertindo menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah milik Pemerintah DKI Jakarta lewat Sarana Jaya.

Eks Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (MP/Ponco Sulaksono)
Eks Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (MP/Ponco Sulaksono)

Melalui Tommy dan wakilnya Anja, Yoory Corneles mengatur pertemuan hingga sepakat membayar tanah yang ditawarkan Adonara tanpa melakukan kajian terhadap lahan tersebut.

Bahkan KPK yakin antara Yoory dengan pihak Adonara, sudah ada pembahasan sebelum proses negosiasi dilakukan.

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran lagi kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Dalami Peran PT Adonara Propertindo Siapkan Lahan untuk Sarana Jaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Pastikan 8 Warganya Terjangkit Virus dari Tikus Hoaks
Indonesia
Wagub DKI Pastikan 8 Warganya Terjangkit Virus dari Tikus Hoaks

Beredar kabar bahwa 8 warga Jakarta terpapar virus yang berasal dari hewan tikus.

Minyak Goreng Bikin Inflasi Maret 2022 Capai 0,66 Persen, Tertinggi Sejak Mei 2019
Indonesia
Minyak Goreng Bikin Inflasi Maret 2022 Capai 0,66 Persen, Tertinggi Sejak Mei 2019

88 kota yang mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Merauke yaitu sebesar 1,86 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di Kupang yaitu sebesar 0,09 persen.

Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah
Indonesia
Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah

Unit Usaha Syariah Bank DKI berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta menggelar vaksinasi massal menggunakan mobil vaksin keliling di sejumlah tempat ibadah di DKI Jakarta.

Pemerintah Lakukan Uji Klinis Terhadap Molnupiravir Sebagai Obat Terapi Pasien COVID-19
Indonesia
Pemerintah Lakukan Uji Klinis Terhadap Molnupiravir Sebagai Obat Terapi Pasien COVID-19

Nantinya, hasil uji klinis juga akan disampaikan ke masyarakat setelah prosesnya rampung

Pembalap Kawasaki Sapu Bersih Dua Race Mandalika, Yamaha yang Berpesta
Indonesia
Penerimaan Pajak Nasional 2021 Capai Rp 1.277 Triliun, Tumbuh 19,2 Persen
Indonesia
Penerimaan Pajak Nasional 2021 Capai Rp 1.277 Triliun, Tumbuh 19,2 Persen

Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2021 Capai 1.277 Triliun, Tumbuh 19,2 Persen

Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Makan di Resto dan Warteg Dibatasi 20 Menit
Indonesia
Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Makan di Resto dan Warteg Dibatasi 20 Menit

Menetapkan pemberlakuan pembatasan kegaitan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 selama 8 (delapan) hari

Disparitas Penegakan Hukum Bikin Investor Hindari Indonesia
Indonesia
Disparitas Penegakan Hukum Bikin Investor Hindari Indonesia

Dalam beberapa ukuran persepsi korupsi di Indonesia, ada salah salah satu ukuran penilaian penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy. Yakni menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.

Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda
Indonesia
Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda

Menanggapi pernyataan tersebut, anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Menteri Bahlil untuk membuka nama pengusaha yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda.

Pasien Sembuh dari COVID-19 di Indonesia Lebih dari 2,1 Juta Orang
Indonesia
Pasien Sembuh dari COVID-19 di Indonesia Lebih dari 2,1 Juta Orang

Kasus kematian pada hari ini tercatat 891 orang