KPK Periksa Duet Politikus PDIP dan Demokrat di Kasus Korupsi e-KTP Mantan anggota DPR RI periode 20090-2014 M Jafar Hafsah. (ANTARA/Wahyu Putro A)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Arif Wibowo terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Penyidik lembaga antirasuah juga akan melakukan pemeriksaan terhadap eks Ketua Fraksi Demokrat Mohammad Jafar Hafsah. Duet Politikus PDIP dan Demokrat itu akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Markus Nari.

BACA JUGA: Mantan Ketua Fraksi Demokrat Akui Terima 1 Miliar

"Akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas Markus Nari,"kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)

KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga memperkaya diri sendiri, atau orang lain dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

BACA JUGA: ICW: Proyek E-KTP Sejak Awal Sudah Bermasalah

Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012.

markus nari
Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.

Arief wibowo
Politikus PDIP Arif Wibowo yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan kasus korupsi e-KTP di KPK. MP/Ponco

Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Delapan orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong dan Made Oka Masagung dan Markus Nari.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Markus Nari Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP

Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah korupsi proyek e-KTP secara bersama-sama dengan pidana masing-masing yang berbeda. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisioner KPU Hasyim Asyar'i Dicecar KPK Soal PAW Caleg PDIP Harun Masiku
Indonesia
Komisioner KPU Hasyim Asyar'i Dicecar KPK Soal PAW Caleg PDIP Harun Masiku

Pemeriksaan OTT Suap PAW Caleg PDIP Harun Masiku

Presiden Jokowi Tinjau Food Estate Humbahas Hari Ini
Indonesia
Presiden Jokowi Tinjau Food Estate Humbahas Hari Ini

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meninjau lokasi food estate di Desa Siria-ria. Kunjungan tersebut jadi lokasi awal dalam kunjungan di Kabupaten Humbanghasundutan.

DPRD Minta Pemprov DKI Perhatikan Dampak Lingkungan Reklamasi Ancol
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Perhatikan Dampak Lingkungan Reklamasi Ancol

Aziz juga meminta Pemprov DKI untuk memperhatikan aspek hukumnya dalam rencana perluasan Ancol dan Dufan itu.

Foto Udara Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
Foto
Foto Udara Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Foto udara gedung Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, (24/1/2020). Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi Ibukota baru dengan mengusung tema Bhineka Tunggal Ika

Biden Bakal Kumpulkan Sekutu Lawan Tiongkok
Dunia
Biden Bakal Kumpulkan Sekutu Lawan Tiongkok

Biden diyakini memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat, mengalahkan petahana Donald Trump .

Mahfud Minta Waktu Pemungutan Suara di Tengah Pandemi Tak Usah Diperdebatkan Lagi
Indonesia
Mahfud Minta Waktu Pemungutan Suara di Tengah Pandemi Tak Usah Diperdebatkan Lagi

Siapa yang bisa memastikan kapan korona berakhir dan melandai

Pemda DIY Perketat Pengawasan Wisatawan dari Zona Merah
Indonesia
Pemda DIY Perketat Pengawasan Wisatawan dari Zona Merah

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperketat pengawasan para pendatang dan wisatawan dari zona merah.

Karier Edhy Prabowo di Gerindra Tamat
Indonesia
Karier Edhy Prabowo di Gerindra Tamat

Pengunduran diri tersangka kasus dugaan korupsi Edhy Prabowo dipastikan tengah diproses Gerindra.

PKS Minta Komisi B Panggil Dinas Pariwisata Terkait 107 Pengunjung Diskotek Crown Positif Narkoba
Indonesia
PKS Minta Komisi B Panggil Dinas Pariwisata Terkait 107 Pengunjung Diskotek Crown Positif Narkoba

BNN mendapati sebanyak 107 pengunjung terindikasi menggunakan narkoba.

Pasar Harjodaksino Kembali Dibuka Setelah Ditutup, Pedagang Sakit Dilarang Jualan
Indonesia
Pasar Harjodaksino Kembali Dibuka Setelah Ditutup, Pedagang Sakit Dilarang Jualan

"Penerapan protokol kesehatan lebih diperketat. Petugas gabungan keamanan pasar, Satpol PP, TNI, dan Polri berjaga di pasar serta melakukan patroli rutin," ujar Listianto