KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan Tersangka pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/4/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/foc.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Keduanya yakni Direktur PT Borneo Lumbung Energi & Metal Nenie Afwani dan Commercial Director PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Vera Linkin.

Selain petinggi PT Borneo, KPK juga memanggil seorang karyawan swasta bernama Andreay Hasudungan Aritonang.

Baca Juga:

Kasus Samin Tan, KPK Panggil Direktur Borneo Lumbung Energy

Mereka akan digali keterangannya untuk melengkapi berkas perkara bos PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk Samin Tan (SMT).

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (19/4).

Samin Tan saat tiba di Gedung KPK, Senin (5/4). (Foto: Humas KPK)
Samin Tan saat tiba di Gedung KPK, Senin (5/4). (Foto: Humas KPK)

Sebelumnya, KPK berhasil menangkap Samin Tan, pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk. Diketahui, Samin Tan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak April 2020.

Diketahui, Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka sejak 1 Februari 2019 dalam perkara dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Baca Juga:

KPK Tahan Samin Tan

Adapun Samin Tan, diduga memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR 2014-2019 terkait dengan pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejumlah Rp5 miliar.

Atas dugaan tersebut, Samin Tan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. (Pon)

Baca Juga:

Buron KPK Samin Tan Ditangkap di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Sabet Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Indonesia
Pemprov DKI Sabet Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 Dua Anak Terpapar COVID-19, Tertular Jamaah Masjid di Joyontakan Solo
Indonesia
Dua Anak Terpapar COVID-19, Tertular Jamaah Masjid di Joyontakan Solo

"Kedua anak ini diketahui cucu dari pasien yang kemarin dinyatakan positif. Hasil penelusuran kedua anak ini ternyata kerap dititipkan ke rumah saudaranya wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Solo," kata dia.

Ini Kata Polda Metro Terkait Upaya Catherine Wilson Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Ini Kata Polda Metro Terkait Upaya Catherine Wilson Ajukan Rehabilitasi

Polda Metro Jaya mengaku tidak masalah ada permohonan rehabilitasi karena itu merupakan hak dari tersangka.

Pendekatan Gugus Tugas Riau Tangani Kasus COVID-19
Indonesia
Pendekatan Gugus Tugas Riau Tangani Kasus COVID-19

Ini merupakan strategi yang lebih intensif

Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK
Indonesia
Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK

Dindin sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda tahun yang menjerat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

KPU Sleman Pindahkan 1 TPS ke Barak Pengungsian Merapi
Indonesia
KPU Sleman Pindahkan 1 TPS ke Barak Pengungsian Merapi

Tercatat ada sekitar 400 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS Dusun Kalitengah Lor kawasan Gunung Merapi.

Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai
Indonesia
Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai

Menurut AHY, bukti-bukti otentik yang diserahkan ke Kemenkum HAM dan KPU itu bisa dipastikan keabsahannya dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).

Kekompakan TNI-Polri di Level Bawah dinilai Belum Harmonis
Indonesia
Kekompakan TNI-Polri di Level Bawah dinilai Belum Harmonis

Presiden Joko Widodo bisa memprakarsai perubahan UU 31 tahun 1997

TPS Ditutup, Biden Unggul Sementara dari Trump
Dunia
TPS Ditutup, Biden Unggul Sementara dari Trump

Pada pemilu kali ini, perhitungan suara diprediksi bakal lebih lama, karena lebih banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan pos.

Nikita-Rizieq Saling Caci, PKB: Mari Kembali ke Akhlak Terpuji
Indonesia
Nikita-Rizieq Saling Caci, PKB: Mari Kembali ke Akhlak Terpuji

Hinaan maupun cacian hanya akan menimbulkan saling lapor