KPK Periksa Dua Anak Anggota DPR Hasan Aminuddin Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang menjerat anggota DPR nonaktif Hasan Aminuddin.

Dalam mengusut kasus itu, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Zulmi Noor Hasani dan Dini Rahmania, hari ini. Keduanya dikabarkan merupakan anak kandung Hasan Aminuddin dari istri pertamanya, Dian Prayuni.

Hasan telah menyandang status tersangka bersama dengan istrinya, Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).

Zulmi Noor Hasani dan Dini Rahmania bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengurus Yayasan Hati yang merupakan milik Hasan Aminuddin.

Baca Juga:

KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya

Zulmi Noor Hasani merupakan Wakil Ketua Yayasan Hati. Sedangkan Dini Rahmania menjabat sebagai Bendahara di Yayasan Hati.

Selain Zulmi Noor Hasani dan Dini Rahmania, penyidik juga memanggil 11 saksi lainnya yakni seorang mahasiswi Hayu Kinanthi Sekar Maharani; petani Abdul Wasik Hannan; pensiunan Polri Hasani; Kadis PUPR Probolinggo Hengki Cahjo Saputra; Direktur CV Atsil Hidayah, Taufik Hidayat.

Kemudian, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Probolinggo Dr Anang; Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu Saiful Farid Cahyono Bhakti; pihak swasta Suryadi; dua pegawai negeri sipil (PNS) Abdul Bari dan Absir Wahyudi; serta PPK Dinas Pendidikan Probolinggo Edi Karyawan.

"Hari ini pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, dan TPPU untuk tersangka PTS. Pemeriksaan dilakukan Polres Probolinggo Kota," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/11).

Baca Juga:

KPK Telusuri Aset Bupati Probolinggo Tidak Tercantum LHKPN

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.

Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah ASN di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp 20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp 5 juta per hektare, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp 362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana Sari bersama-sama suaminya, Hasan Aminuddin. KPK kemudian menjerat keduanya sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU. (Pon)

Baca Juga:

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Probolinggo Nonaktif Puput Tantriana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Imbau Masyarakat Tak Posting Foto Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
DPR Imbau Masyarakat Tak Posting Foto Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

DPR kepada masyarakat agar tidak menggunggah informasi maupun foto para korban jatuhnya pesawat tersebut sebelum ada verifikasi.

Langgar 2 Hari di Rumah Saja, Puluhan Kios di Pasar Tradisional Ditutup 7 Hari
Indonesia
Langgar 2 Hari di Rumah Saja, Puluhan Kios di Pasar Tradisional Ditutup 7 Hari

Pelaksanaan program Dua Hari di Rumah Saja yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menekan angka kasus COVID-19 pada Sabtu-Minggu (6-7/2) masih ditemukan pelanggaran.

Sidang MK Anulir Keterangan Anggota DPR Benny K Harman
Indonesia
Sidang MK Anulir Keterangan Anggota DPR Benny K Harman

MK memproses perkara uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY.

42 Persen Tenaga Kesehatan DKI Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
42 Persen Tenaga Kesehatan DKI Sudah Divaksin COVID-19

Pemprov DKI telah memulai vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan pada Kamis (14/1).

Reza Artamevia Divonis Bersalah dan Dipenjara Karena Pakai Narkoba
Indonesia
Reza Artamevia Divonis Bersalah dan Dipenjara Karena Pakai Narkoba

Reza Artamevia terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Indonesia Capai 1,3 Juta per Hari
Indonesia
Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Indonesia Capai 1,3 Juta per Hari

Pemerintah memenuhi target vaksinasi COVID-19 1,3 juta per hari pada Sabtu (26/6). Kepastian ini disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Tugu Api Tidak Pernah Padam Jadi Simbol Nyalakan Semangat Indonesia
Indonesia
Tugu Api Tidak Pernah Padam Jadi Simbol Nyalakan Semangat Indonesia

Semangat perjuangan bangsa Indonesia jangan pernah padam dan harus selalu menyala-nyala.

Ketua DPD Berharap Jejak Artidjo Jadi Inspirasi Penegak Hukum
Indonesia
Ketua DPD Berharap Jejak Artidjo Jadi Inspirasi Penegak Hukum

Artidjo Alkostar adalah putra Madura yang lahir di Situbondo, 22 Mei 1949

Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan
Indonesia
Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan

Untuk itu, sudah saatnya Indonesia ke depan meningkatkan lagi inovasi

Anggaran Sudah Siap, DPRD Minta Anies Buka Lahan Baru Makam COVID-19
Indonesia
Anggaran Sudah Siap, DPRD Minta Anies Buka Lahan Baru Makam COVID-19

Liang lahat pemakaman jenazah protap COVID-19 di Jakarta kian penuh.