KPK Periksa Dirut PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Terkait Korupsi Proyek Jembatan Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Tbk) Nariman Prasetyo dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau tahun anggaran 2015-2016.

Nariman bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Adnan, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Jembatan Waterfront pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar.

Baca Juga:

Buka Peluang Kerja Sama KPK, Polri Telusuri Aliran Uang Panas Djoko Tjandra

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka AN (Adnan)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (28/7).

Belum diketahui apa kaitan Nariman dengan perkara ini. Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK, Naiman bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan General Manager Departemen Sipil Umum 2 PT. Wijaya Karya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Dua tersangka tersebut yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AN) dan Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), I Ketut Suarbawa (IKS).‎ Keduanya diduga telah merugikan negara sekira Rp39,2 miliar.

Baca Juga:

KPK Usut Dugaan Aliran Duit ke Cak Imin Terkait Suap Kemen-PUPR

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City. tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

Dalam perkara ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.‎ Diduga, terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh keduanya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tahan Hong Artha Terkait Kasus Korupsi PUPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim
Indonesia
Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim

Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan TNI Angkatan Udara dalam mengelola lahan sawah seluas 6,2 hektar (ha) di Landasan Udara Halim Perdanakusuma (Lanud HLP).

Dampak Virus Corona di Depok, Sejumlah Masker Habis Dijual dan Harga Melonjak
Indonesia
Dampak Virus Corona di Depok, Sejumlah Masker Habis Dijual dan Harga Melonjak

Harga jual masker menggila imbas permintaan melonjak setelah dua warga Depok, Jabar, teridentifikasi positif virus corona.

Polisi Wanti-wanti Provokasi Penyusup di Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
Polisi Wanti-wanti Provokasi Penyusup di Demo UU Cipta Kerja

Polisi telah menyiapkan skema pengamanan agar unjuk rasa menola Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

 Dua Adik Ipar Nurhadi Batal Diperiksa KPK, Minta Dijadwal Ulang
Indonesia
Dua Adik Ipar Nurhadi Batal Diperiksa KPK, Minta Dijadwal Ulang

Rahmat dan Subhannur yang berprofesi sebagai advokat sedianya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Hiendra Soenjoto, selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminl.

Langgar Netralitas, Puluhan Penyelenggara Pemilu Diberhentikan
Indonesia
Langgar Netralitas, Puluhan Penyelenggara Pemilu Diberhentikan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan 20 penyelenggara pemilu Ad Hoc yang terbukti melanggar kode etik selama tahun 2020.

Pengamat Nilai ISIS Dapat 'Angin Segar' Beraksi di Indonesia
Indonesia
Pengamat Nilai ISIS Dapat 'Angin Segar' Beraksi di Indonesia

Jika ini benar terjadi maka dengan adanya energi baru bagi ISIS, Indonesia patut waspada

Jakarta PSBB Lagi, Bioskop Batal Dibuka
Indonesia
Jakarta PSBB Lagi, Bioskop Batal Dibuka

GPBSI sudah menyiapkan berbagai macam penerapan protokol kesehatan

Sidang Gugatan Kivlan Zein Soal Senjata Api Digelar Pekan Depan
Indonesia
Sidang Gugatan Kivlan Zein Soal Senjata Api Digelar Pekan Depan

Sidang perdana perkara dengan nomor 27/PUU-XVIII/2020 itu beragendakan pemeriksaan pendahuluan

Money Politik di Pilkada Langsung Eceran, Mahfud MD: Kalau Lewat DPRD Borongan
Indonesia
Money Politik di Pilkada Langsung Eceran, Mahfud MD: Kalau Lewat DPRD Borongan

Paktik politik uang tidak akan bisa dihindari baik dalam Pilkasa secara langsung maupun Pilkada tidak langsung