KPK Periksa Dirut hingga Komut Bhumi Prasaja Terkait Korupsi CSRT Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi PT Bhumi Prasaja dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di Badan Informasi Geospatial (BIG) bekerja sama dengan LAPAN tahun 2015.

Para petinggi yang dipanggil adalah Direktur Utama PT Bhumi Prasaja Tony Sukistio Ardjo, Komisaris Utama PT Bhumi Prasaja Durban Latif Ardjo dan Dirut Bhumi Prasaja (2014-2026) Rasjid Ansharry Aldin. Mereka akan diperiksa melengkapi berkas perkara tersangka Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa Lissa Rumi Utari.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka (LRS)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (20/4).

Baca Juga:

KPK Sayangkan Data ICW Soal Tren Penindakan Korupsi

Selain para petinggi PT Bhumi Prasaja, KPK juga memanggil Direktur PT EDP Media Eddie Cendana. Dia juga akan diperiksa untuk tersangka Lissa Rumi.

KPK telah menetapkan Kepala BIG tahun 2014-2016 Priyadi Kardono, Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN 2013-2015 Muchamad Muchlis, dan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) Lissa Rukmi Utari sebagai tersangka dalam kasus ini.

Perkara bermula pada tahun 2015 ketika BIG melaksanakan kerja sama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT dengan total anggaran sebesar Rp187 miliar.

Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Sebelum proyek dimulai, Lissa yang merupakan Komisaris Utama PT AIP telah diundang oleh Priyadi Kardono selaku Kepala BIG tahun 2014-2016 dan Muchamad Muchlis selaku Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada LAPAN tahun 2013-2015 untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Pertemuan dan koordinasi juga menyasar perusahaan calon rekanan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) dan PT Bhumi Prasaja (BP).

Baca Juga:

KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri

Pembahasan awal tentang pengadaan CSRT tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui beberapa pertemuan, di antaranya dengan bersepakat merekayasa penyusunan berbagai berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT dengan 'mengunci' spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut.

Diduga dalam proyek tersebut merugikan negara sekira Rp179,1 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Polri Peringatkan Belasan Akun Medsos karena Sebar Hoaks
Indonesia
Bareskrim Polri Peringatkan Belasan Akun Medsos karena Sebar Hoaks

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memberikan 12 kali peringatan ke akun media sosial (medsos), yang diduga menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Hal itu merupakan bagian dari Virtual Police terkait penanganan kasus UU ITE.

Bos Pasar Muamalah Pesan Dinar dan Dirham dari PT Antam, Ambil Keuntungan 2,5 Persen
Indonesia
Bos Pasar Muamalah Pesan Dinar dan Dirham dari PT Antam, Ambil Keuntungan 2,5 Persen

Tersangka Zaim Saidi, pendiri Pasar Muamalah, Depok, Jawa Barat, diketahui memesan uang dinar dan dirham ke PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.

Siklon Seroja Berada di 180 Kilometer Sabu Raijua NTT
Indonesia
Siklon Seroja Berada di 180 Kilometer Sabu Raijua NTT

Diprediksikan intensitas siklon tropis Seroja menguat dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat daya,

BPKPD dan Satpoll PP Surabaya Kejar 38 Elit Penunggak Pajak
Indonesia
BPKPD dan Satpoll PP Surabaya Kejar 38 Elit Penunggak Pajak

Langkah represif tersebut dilakukan bagi penunggak PBB yang nominal tagihannya rata-rata di atas Rp 5 juta yang disusul tunggakan tahun sebelumnya.

Polda Metro Bakal Tindak Komunitas Motor yang Gelar Konvoi di Malam Tahun Baru
Indonesia
Polda Metro Bakal Tindak Komunitas Motor yang Gelar Konvoi di Malam Tahun Baru

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal menindak komunitas-komunitas motor yang menggelar konvoi night ride.

DPR: RUU Minol Tak Boleh Bertentangan dengan UU Ciptaker
Indonesia
DPR: RUU Minol Tak Boleh Bertentangan dengan UU Ciptaker

Politisi Golkar itu mengingatkan, dalam aspek perdagangan, pendapatan negara dari minuman beralkohol terbilang tinggi atau sekitar Rp5 triliun setiap tahun.

Pimpinan KPK Akui Kepercayaan Publik Terus Merosok Akibat Revisi UU
Indonesia
Pimpinan KPK Akui Kepercayaan Publik Terus Merosok Akibat Revisi UU

Hal itu berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan KPK berada di urutan keempat, dengan nilai 74,7 persen.

Warga Berkerumun di Alun-Alun Surabaya, Pemkot Dikecam
Indonesia
Warga Berkerumun di Alun-Alun Surabaya, Pemkot Dikecam

Walau Pemkot membatasi kunjungan hanya 40 persen dari total kapasitas Alun-alun, namun massa tak bisa dibendung lantaran sudah lama tak menikmati hiburan selama PSBB.

Update COVID-19 Senin (8/6): 32.033 Positif, 10.904 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (8/6): 32.033 Positif, 10.904 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 847 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Denda Pelanggar Tak Pakai Masker Capai Rp2,87 Miliar
Indonesia
Denda Pelanggar Tak Pakai Masker Capai Rp2,87 Miliar

Data pelanggaran penggunaa masker mengalami peningkatan secara signifikan dalam sepekan terakhir.