KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Human Capital PT Waskita Beton Precast Munib Lusianto dalam kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Munib bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman.

Baca Juga:

KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka FR (Fathor Rachman),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (10l4/8).

Dalam kasus ini, Fathor dan Yuly Ariandi diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Baca Juga:

KPK Periksa 63 Kepala SMP yang Mundur Gegara Diperas Kejaksaan Rp1,4 Miliar

Teranyar KPK menetapkan tiga tersangka baru terkait perkara ini. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desi Arryani, Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana, serta Wakil Kadiv II PT Waskita Karya Fakih Usman.

Desi Arryani ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. Sedangkan Jarot Subana, ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Sementara Fakih Usman, ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. (Pon)

Baca Juga:

Besok, KPK Bantu Polri Gelar Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harlah Pancasila, AHY Soroti Ancaman Terhadap Jurnalis dan Akademisi di Indonesia
Indonesia
Harlah Pancasila, AHY Soroti Ancaman Terhadap Jurnalis dan Akademisi di Indonesia

AHY meminta seluruh masyarakat buat menjaga Pancasila dengan utuh.

DPRD DKI Jakarta Ganti Istilah di APBD DKI 2021
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ganti Istilah di APBD DKI 2021

ada sejumlah pembaruan dari Raperda APBD 2021 ini.

"Ketakutan" Bakal Dicopot Jokowi, Para Menteri Langsung Tancap Gas
Indonesia
"Ketakutan" Bakal Dicopot Jokowi, Para Menteri Langsung Tancap Gas

Ada perkembangan cukup signifikan dan menteri makin semangat bekerja.

Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari
Indonesia
Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari

Langkah reshuffle memang semakin mendesak

Sidak ke Stasiun dan Terminal, Dirlantas Polda Metro Soroti Protokol Kesehatan
Indonesia
Sidak ke Stasiun dan Terminal, Dirlantas Polda Metro Soroti Protokol Kesehatan

Beberapa lokasi itu antara lain Stasiun Juanda, Terminal Kampung Rambutan dan Pulo Gebang.

Anies: Sebelum Direvitalisasi Stasiun Tanah Abang Sangat Kumuh
Indonesia
Anies: Sebelum Direvitalisasi Stasiun Tanah Abang Sangat Kumuh

Anies menceritakan bahwa kawasan Stasiun Tanah Abang dulunya kumuh dan jauh dari rasa aman sebelum direvitalisasi.

Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK
Indonesia
Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK

Alumni Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu memang dikenal vokal terhadap isu-isu korupsi. Idealisme Febri terhadap penegakan hukum di Indonesia telah mengakar sejak bangku perkuliahan.

Peran dan Kewenangan Bakamla Resmi Diperkuat
Indonesia
Peran dan Kewenangan Bakamla Resmi Diperkuat

Komisi I DPR memahami capaian kinerja Bakamla

Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar
Indonesia
Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

PKS menyoroti Pemprov DKI yang tidak mencantumkan peraturan proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi di masa pandemi dalam Raperda Penanganan COVID-19.

12 Persen Tenaga Kesehatan DKI Penyitas COVID-19
Indonesia
12 Persen Tenaga Kesehatan DKI Penyitas COVID-19

Sebagian nakes yang telah disuntikan, sudah menerima vaksin dosis kedua. Pasalnya, vaksin Sinovac harus disuntikkan 2 dosis dalam selang waktu 14 hari.