KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19 KPK menahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna pada hari ini, Senin (26/7).

Aa Umbara akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat tahun 2020, yang menjeratnya sebagai tersangka.

Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG).

Baca Juga:

Sindir Dewas KPK, Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Berani dan Jujur

"Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK atas nama Aa Umbara Sutisna, Bupati Bandung Barat periode 2018-2023," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (26/7).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Foto: MP/Ponco
KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Foto: MP/Ponco

Selain keduanya, KPK juga menetapkan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG) sebagai tersangka. KPK menduga Aa Umbara menerima sekitar Rp 1 miliar terkait pengadaan ini.

Baca Juga:

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bos Sarana Jaya

Aa Umbara diduga membantu Totoh dan Andri mendapat proyek pengadaan bansos COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Sepanjang April-Agustus 2020, Pemkab Bandung Barat menyalurkan bansos bahan pangan dengan 2 jenis paket yakni bansos Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bansos terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).

Pembagian dua jenis bansos itu telah dilakukan sebanyak 10 kali dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 miliar. (Pon)

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang
Indonesia
Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar apel Siaga Kesiapan Pengawas Pemilu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Senin (23/5) pagi.

Kasus Aktif COVID-19 di Bandung Tembus 10 Ribu Pasien
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Bandung Tembus 10 Ribu Pasien

Keterisian tempat tidur di tempat isolasi terpadu sampai 21 Februari mengalami penurunan dari 902 menjadi 896.

Dibukanya Rusun Nagrak dan Asrama Haji Sebagai RSDC Ringankan Wisma Atlet
Indonesia
Dibukanya Rusun Nagrak dan Asrama Haji Sebagai RSDC Ringankan Wisma Atlet

Saat ini tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai 79 persen

Harta yang Dilaporkan Andi Sulaiman Gubernur Termuda di Indonesia Sekitar Rp 7,6 Miliar
Indonesia
Harta yang Dilaporkan Andi Sulaiman Gubernur Termuda di Indonesia Sekitar Rp 7,6 Miliar

Adik dari mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 70 juta.

Ade Yasin Klaim Sebagai Korban, KPK Pastikan Punya Bukti Kuat
Indonesia
Ade Yasin Klaim Sebagai Korban, KPK Pastikan Punya Bukti Kuat

Menanggapi alasan Ade Yasin, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, bantahan yang disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin, atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap lumrah disampaikan tersangka korupsi.

Pandemi COVID-19 Disebut Kurangi Kemaksiatan
Indonesia
Pandemi COVID-19 Disebut Kurangi Kemaksiatan

Jika ditafakuri, ia melanjutkan, pandemi di samping mengganggu kesehatan, ketenangan, ketenteraman, juga mengurangi aktivitas kemaksiatan.

Ini Alasan Pemerintah Pangkas Karantina Pulang Dari Luar Negeri Jadi 3 Hari
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Pangkas Karantina Pulang Dari Luar Negeri Jadi 3 Hari

Ketentuan mengenai karantina tersebut akan segera dituangkan dalam perubahan SE KaSatgas Nomor 20/2021 untuk dapat segera diterapkan.

Penularan COVID-19 Masih Terjadi, Menkes Wanti-wanti Gelombang Ketiga
Indonesia
Penularan COVID-19 Masih Terjadi, Menkes Wanti-wanti Gelombang Ketiga

Pemerintah kembali memutakhirkan data kasus terkonfirmasi positif virus corona (COVID-19) di Indonesia.

PSI Nilai Pernyataan Petinggi PAN Soal ICU Anggota DPR Tak Punya Hati Nurani
Indonesia
PSI Nilai Pernyataan Petinggi PAN Soal ICU Anggota DPR Tak Punya Hati Nurani

Banyak rakyat bahkan tak punya lagi penghasilan di masa PPKM Darurat

UU IKN Digugat ke MK, Dasco: DPR Tinggal Menyikapi dengan Sebaik-baiknya
Indonesia
UU IKN Digugat ke MK, Dasco: DPR Tinggal Menyikapi dengan Sebaik-baiknya

"Tentu kami dari DPR juga menyikapi dengan sebaik-baiknya bagaimana nanti kalau ada gugatan (UU IKN) di MK," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/2).