KPK Periksa Bos Waskita Transjawa Toll Road Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR), Sapto Santoso dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Mantan Dirut PT Waskita Beton Precast itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Fathor Rachman.

Baca Juga

KPK Periksa Dirut Waskita Beton Precast Terkait Korupsi 14 Proyek Fiktif

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR, (Fathor Rahman)" kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (25/2).

Selain Sapto, KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya yakni, mantan Pegawai Divisi II PT Waskita Karya, Samsul Purba, Direktur PT Hamada Dayateknindo, Asep Setiawan. Kemudian, Kepala Divisi Infra III PT Waskita, Aris Mujiono dan seorang pegawai PT Waskita Karya, Nur Utomo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Belum diketahui apa yang akan digali KPK dari pemeriksaan para pegawai PT Waskita Karya tersebut. Belakangan, KPK intens memanggil serta memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini. Diduga, KPK sedang melakukan pengembangan serta mencari tersangka baru dalam kasus ini.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Baca Juga

Bongkar Kongkalikong 14 Proyek Fiktif Waskita Karya, KPK Korek 2 Pekerja

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya. Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan sub kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Baca Juga

Jual Dua Ruas Tol ke Investor Hong Kong, Waskita Raih Divestasi Rp2,5 Triliun

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Jebloskan Politikus Golkar Markus Nari ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Politikus Golkar Markus Nari ke Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan anggota DPR Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakat Klas IA Sukamiskin.

Waspadai Potensi Penularan COVID-19 di Pengungsian
Indonesia
Waspadai Potensi Penularan COVID-19 di Pengungsian

"Potensi terjadi klaster COVID-19 di tengah pengungsian cukup besar," kata Citra Indriani

Djoko Tjandra Bebas Keluar Masuk Indonesia karena Andil Irjen Napoleon Bonaparte
Indonesia
Djoko Tjandra Bebas Keluar Masuk Indonesia karena Andil Irjen Napoleon Bonaparte

Terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra bisa bebas keluar masuk Indonesia saat berstatus buronan karena andil mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte.

[HOAKS atau FAKTA]: Khalifah Otoman Temukan Vaksin Pertama Dunia Tahun 1717
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Dilarang Lewat Jalan Melong Bandung akibat Satu RT Positif Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Dilarang Lewat Jalan Melong Bandung akibat Satu RT Positif Corona

Akun FB Bunda Tety mengunggah larangan warga melewati daerah Melong karena satu RT di lokasi tersebut terkena COVID-19.

Mahfud Undang TII Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
Indonesia
Kasus Calon Bupati Berkewarganegaraan AS Perlihatkan Kekosongan Hukum UU Pilkada
Indonesia
Kasus Calon Bupati Berkewarganegaraan AS Perlihatkan Kekosongan Hukum UU Pilkada

kasus Bupati terpilih Orient itu memperlihatkan betapa UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada mengalami kekosongan hukum, ketika muncul.

AP II Perbarui Prosedur Keberangkatan Penumpang Domestik, Apa Saja?
Indonesia
AP II Perbarui Prosedur Keberangkatan Penumpang Domestik, Apa Saja?

Jumlah penerbangan di Soekarno-Hatta tercatat 625 penerbangan

Pengguna Jalan Diperingatkan Tak Melintas di Kawasan Thamrin
Indonesia
Pengguna Jalan Diperingatkan Tak Melintas di Kawasan Thamrin

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas mengantisipasi demonstrasi tersebut.

Sri Mulyani Tarik PPN Penjual Pulsa hingga Token Listrik Bulan Depan
Indonesia
Sri Mulyani Tarik PPN Penjual Pulsa hingga Token Listrik Bulan Depan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucher, kartu perdana dan token listrik, mulai 1 Februari 2021.