KPK Periksa Bos Hutama Karya Aspal Beton Terkait Kasus Wali Kota Cimahi Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Hutama Karya Aspal Beton, Dindin Solakhudin pada Senin (4/1).

Dindin akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (AJM) dalam kasus dugaan suap perizinan RSU Kasih Bunda di Kota Cimahi TA 2018-2020.

Baca Juga:

KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

"Yang bersangkutan diperiksa terkait kasus tindak pidana korupsi suap dalam perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (4/1).

Dalam kasus ini, KPK menduga Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna telah menerima suap senilai Rp 1,661 miliar terkait pembangunan rumah sakit tersebut. Adapun commitment fee yang bakal diterima Ajay dari proyek tersebut senilai Rp 3,2 miliar.

Selain Ajay, KPK juga telah menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka. Pemberian suap dilakukan sejak 6 Mei 2020, sedangkan pemberian terakhir dilakukan pada 27 November 2020 sebesar Rp 425 juta.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Dalam konstruksi perkara, pada 2019 RSU Kasih Bunda melakukan pembangunan penambahan gedung. Selanjutnya diajukan permohonan revisi izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi.

Untuk mengurus perizinan pembangunan tersebut, Hutama selaku pemilik RSU Kasih Bunda bertemu dengan Ajay selaku Wali Kota Cimahi di salah satu restoran di Bandung.

Pada pertemuan tersebut Ajay diduga meminta sejumlah uang Rp 3,2 miliar, yaitu sebesar 10 persen dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) yang dikerjakan oleh subkontraktor pembangunan RSU Kasih Bunda senilai Rp 32 miliar.

Baca Juga:

KPK Periksa 63 Kepala SMP yang Mundur Gegara Diperas Kejaksaan Rp1,4 Miliar

Penyerahan uang disepakati akan diserahkan secara bertahap oleh CT selaku staf keuangan RSU Kasih Bunda melalui YR selaku orang kepercayaan Ajay.

Untuk menyamarkan adanya pemberian uang kepada Ajay tersebut, pihak RSU Kasih Bunda membuat perincian pembayaran dan kuitansi fiktif seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Terpilih AS tidak Miliki Pengaruh Besar Terhadap Indonesia
Indonesia
Presiden Terpilih AS tidak Miliki Pengaruh Besar Terhadap Indonesia

"Siapa pun yang terpilih di antara keduanya, hubungan diplomatik antara Indonesia-AS masih akan seperti biasa. Masih akan mengalami hubungan yang tak seimbang (antara Indonesia dengan AS)," kata Ujang

Update COVID-19 di DKI: 701 Kasus, 67 Meninggal Dunia dan 48 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 di DKI: 701 Kasus, 67 Meninggal Dunia dan 48 Pasien Sembuh

Penyebaran orang positif corona di ada 419 titik kelurahan yang telah diketahui

4 Pasien COVID-19 di Semarang Sembuh, Diharapkan Jadi Penyemangat yang Lain
Indonesia
4 Pasien COVID-19 di Semarang Sembuh, Diharapkan Jadi Penyemangat yang Lain

Keempat pasien tersebut, masih berada di rumah sakit

Polisi Segera Susun Operasi Mantap Praja Amankan Pilkada
Indonesia
Polisi Segera Susun Operasi Mantap Praja Amankan Pilkada

Para Kasatwil diperintahkan untuk melakukan deteksi dini, monitoring dan update dinamika politik pasca dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.

Pemerintah Resmi Larang Sementara WNA Masuk Indonesia
Indonesia
Pemerintah Resmi Larang Sementara WNA Masuk Indonesia

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

 Pemerintah Soroti Diskriminasi Penderita Corona yang Sembuh di Masyarakat
Indonesia
Pemerintah Soroti Diskriminasi Penderita Corona yang Sembuh di Masyarakat

Selain itu, ia meminta masyarakat dapat membantu individu yang sedang melakukan isolasi mandiri. Serta, jangan ada lagi penolakan jenazah pasien corona.

[HOAKS atau FAKTA] Hidayat Nur Wahid Akui PKS tak Anut Asas Pancasila
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Hidayat Nur Wahid Akui PKS tak Anut Asas Pancasila

PKS akan Seperti PKI. Partai Bukan Asas Pancasila"

Dewas KPK Targetkan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rampung Agustus
Indonesia
Dewas KPK Targetkan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rampung Agustus

Saat ini, Dewas masih mendalami bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Tanggapan KPK Diminta Ambil Alih Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
Tanggapan KPK Diminta Ambil Alih Perkara Djoko Tjandra

"KPK menghargai masukan dan pendapat masyarakat terkait agar KPK ambil alih kasus yang melibatkan Djoko S Tjandra," kata Ali