KPK Periksa Bos Asuransi Jasindo Syariah Konferensi pers kasus Korupsi di PT Jasindo (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Asuransi Jasindo Syariah Saparudin pada hari ini, Selasa (15/6).

Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasindo (Persero) dalam penutupan (closing) asuransi oil dan gas pada BP MIGAS-KKKS Tahun 2010-2012 dan Tahun 2012-2014.

"Hari ini (15/6) pemeriksaan saksi Saparudin, Direktur Utama PT Jasindo Syariah," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Baca Juga:

KPK Garap Sesmen BUMN Terkait Kasus Korupsi Eks Bos PT Jasindo

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur Keuangan PT Asuransi Jasindo tahun 2011-2016 Solihah (SLH) dan pemilik PT Ayodya Multi Sarana (AMS) Kiagus Emil Fahmy Cornain (KEFC).

Kasus ini sendiri adalah pengembangan penyidikan dengan tersangka Budi Tjahjono selaku Direktur Utama PT Asuransi Jasindo periode tahun 2011-2016 yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan, untuk memenuhi keinginan Budi Tjahjono selaku Direktur Utama PT Asuransi Jasindo (Persero) yang menginginkan Jasindo menjadi leader konsorsium (sebelumnya berstatus sebagai co-leader) dalam penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas-KKKS Tahun 2009-2012, dengan dibantu oleh Kiagus Emil Fahmy Cornain melakukan lobi dengan beberapa pejabat di BP Migas.

Atas pembantuan yang dilakukan oleh Kiagus, selanjutnya Budi Tjahjono memberikan sejumlah uang dengan memanipulasi cara mendapatkan pengadaannya seolah-olah menggunakan jasa agen asuransi yang bernama Iman Tauhid Khan (ITK) yang merupakan anak buah Kiagus sehingga terjadi pembayaran komisi agen dari PT Asuransi Jasindo kepada Iman sejumlah Rp7,3 miliar.

"Padahal terpilihnya PT AJI (Asuransi Jasindo) sebagai leader dalam konsorsium penutupan asuransi di BP MIGAS melalui beauty contest, tidak menggunakan agen dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 19 angka (2) Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) No. SK. 024 DMA/XI/2008 tanggal 17 November 2008 tentang Pola Keagenan Marketing Agency PT Asuransi Jasa Indonesia," kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5).

Logo KPK (Foto: kpk.go.id)
Logo KPK (Foto: kpk.go.id)

Jumlah uang Rp7,3 miliar tersebut, lalu diserahkan oleh Kiagus kepada Budi Tjahjono sejumlah Rp6 miliar dan sisa Rp1,3 miliar dipergunakan untuk kepentingan Kiagus.

Menindaklanjuti perintah Budi Tjahjono agar PT Asuransi Jasindo tetap menjadi leader konsorsium dalam penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas-KKKS Tahun 2012-2014, dilakukan rapat direksi yang diantaranya dihadiri oleh Solihah selaku Direktur Keuangan PT Asuransi Jasindo.

Dalam rapat direksi tersebut diputuskan tidak lagi menggunakan agen Iman Tauhid Khan dan diganti dengan Supomo Hidjazie (SH) dan disepakati untuk pemberian komisi agen dari Supomo dikumpulkan melalui Solihah.

"Dalam proses pengadaan penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas-KKKS Tahun 2012-2014 tersebut, Budi Tjahjono tetap menggunakan modus seolah-olah pengadaan tersebut didapatkan atas jasa agen asuransi SH tersebut dengan pembayaran komisi agen sejumlah 600 ribu dolar AS," ujar Firli.

Baca Juga:

Berkas Penyidikan Rampung, Eks Bos Jasindo Segera Jalani Sidang Perdana

Kemudian uang sejumlah 600 ribu dolar AS tersebut, diberikan secara bertahap oleh Supomo kepada Budi Tjahjono melalui Solihah yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Budi sekira sejumlah 400 ribu dolar AS dan juga khusus bagi keperluan pribadi Solihah sekira sejumlah 200 ribu dolar AS.

"Terkait fakta dugaan ini KPK akan mengembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan perkara ini," pungkas Firli. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Rizieq
Indonesia
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Rizieq

Rizieq mengklaim acara Maulid Nabi di markas eks FPI itu sudah menerapkan protokol kesehatan

Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan
Indonesia
Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan

Untuk itu, sudah saatnya Indonesia ke depan meningkatkan lagi inovasi

MAKI Minta Nama yang Disebut Dalam Pledoi Terdakwa Jiwasraya Segera Diperiksa
Indonesia
MAKI Minta Nama yang Disebut Dalam Pledoi Terdakwa Jiwasraya Segera Diperiksa

"Semoga dari nota pembelaan terdakwa kemarin aparat penegak hukum bisa membongkar secara terang-benderang kasus korupsi Jiwasraya," kata Boyamin

Menkumham Rampungkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Menkumham Rampungkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja ini diklaim merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.

Penyidik Polri Punya Kewenangan Periksa Rizieq
Indonesia
Penyidik Polri Punya Kewenangan Periksa Rizieq

Sementara pentolan Front Pembela Islam itu belum diperiksa.

Dianggap Langgar UU, Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didesak Mundur dari Polri
Indonesia
Dianggap Langgar UU, Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didesak Mundur dari Polri

"Saya menilai jika sekarang ini, dia (Andap) masih aktif di kepolisian, sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian," kata Neta

'Bang Jago' di Duren Sawit Nekat Todongkan Pistol ke Warga karena Ketakutan
Indonesia
'Bang Jago' di Duren Sawit Nekat Todongkan Pistol ke Warga karena Ketakutan

Yusri menyebut pihaknya sendiri masih mendalami pengakuan itu. Tersangka sendiri pada saat kejadian memang membawa pistol tersebut ke dalam mobilnya.

Abai Protokol Kesehatan, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 2.345 Orang
Indonesia
Abai Protokol Kesehatan, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 2.345 Orang

Pemerintah mengumumkan kasus suspek atau yang dulu disebut sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 76.327 orang.

Hari Ini 100 Ulama dari Jatim Divaksin AstraZeneca
Indonesia
Hari Ini 100 Ulama dari Jatim Divaksin AstraZeneca

Langkah itu ditempuh sebab PWNU Jatim mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin AstraZeneca.