KPK Periksa Bekas Walkot Tanjungbalai Terkait Kasus Azis Syamsuddin Bekas Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial (tengah), digiring petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial, Senin (18/10).

Syahrial diperiksa sebagai saksi terkait kasus penanganan perkara di Lampung Tengah yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Baca Juga

Azis Syamsuddin Bungkam Ditanya Soal Punya 'Orang Dalam' di KPK

"Pemeriksaan dilakukan di Rutan Klas I Medan, atas nama saksi M. Syahrial mantan Walikota Tanjungbalai," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (18/10).

azis syamsuddin
Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kedua kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (11/10). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Azis Syamsuddin menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Azis diduga menghubungi mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk menutup perkara yang menjerat dirinya dan Politikus Partai Golkar Aliza Gunado di KPK.

Robin meminta uang ke mentam Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu untuk membantunya menutup perkara di KPK. Bekas Penyidik KPK itu kerap dibantu Pengacara Maskur Husain dalam melancarkan aksinya.

Diduga, Robin berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Duit itu diberikan tiga kali. Uang yang diberikan yakni USD100 ribu, SGD17.600, dan SGD140.500.

Uang asing itu lalu ditukarkan ke rupiah usai diserahkan Azis ke Robin. Robin dan Maskur diduga telah menerima Rp3,1 miliar dari Azis. Kesepakatan awalnya, Azis harus memberikan Rp4 miliar untuk menutup kasus di KPK. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Azis Syamsuddin sebagai Tersangka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pesan Anies untuk Pj Gubernur
Indonesia
Pesan Anies untuk Pj Gubernur

Anies pun berpesan kepada penggantinya agar melanjutkan program-program gubernur sebelumnya yang belum tuntas.

DPR Desak Polisi Usut Kembali Dugaan Perkosaan Pada Anak di Luwu Timur
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Kembali Dugaan Perkosaan Pada Anak di Luwu Timur

Polres Luwu memberikan klarifikasi lewat dm pada berbagai akun yang berkomentar dengan memberikan kronologis pengananan. Namun, polisi malah membuka nama pelapor lewat uraian kronologi yang dibagikan lewat dm sosial media.

Kutuk Aksi Anarkis, GP Ansor Desak Polisi Segera Tangkap Penganiaya Ade Armando
Indonesia
Kutuk Aksi Anarkis, GP Ansor Desak Polisi Segera Tangkap Penganiaya Ade Armando

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan keprihatinan dan mengutuk aksi anarkis massa yang berujung penganiayaan terhadap Ade Armando.

Pemkot Yogyakarta Ubah Strategi Vaksinasi Dari Mal ke Balai Desa
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Ubah Strategi Vaksinasi Dari Mal ke Balai Desa

Saat layanan vaksinasi dosis penguat masih dibuka di sentra vaksinasi, peminatnya rendah dan dosis vaksin yang disediakan tidak terserap 100 persen.

Aturan Masuk Mal Selama PPKM Jawa-Bali: Anak Usia 6-12 Tahun Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin
Indonesia
Aturan Masuk Mal Selama PPKM Jawa-Bali: Anak Usia 6-12 Tahun Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Selama kebijakan tersebut berlaku, anak usia 6-12 tahun wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama untuk masuk ke area pusat perbelanjaan/mal. Aturan ini berlaku untuk semua level PPKM.

COVID-19 Melandai, Pemerintah Diminta Fokus Tingkatkan Vaksinasi
Indonesia
COVID-19 Melandai, Pemerintah Diminta Fokus Tingkatkan Vaksinasi

Kalau diwajibkan seperti sekarang maka akan memberatkan masyarakat

BPBD DKI Beri Tips Rumah Aman saat Ditinggal Mudik Lebaran
Indonesia
BPBD DKI Beri Tips Rumah Aman saat Ditinggal Mudik Lebaran

BPBD mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik untuk senantiasa memastikan keamanan rumahnya selama ditinggal mudik ke kampung halaman.

9 WNI Masih Terjebak di Ukraina, Kemlu: Kondisi Mereka Aman
Indonesia
9 WNI Masih Terjebak di Ukraina, Kemlu: Kondisi Mereka Aman

Kemlu mengklaim, mereka dalam kondisi aman dan pasokan logistik memadai.

Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual

Ia menegaskan UU TPKS harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

Libur Lebaran, Jalanan di Jakarta Bebas Ganjil Genap
Indonesia
Libur Lebaran, Jalanan di Jakarta Bebas Ganjil Genap

Ganjil genap (gage) di 13 ruas jalan Ibu Kota tidak berlaku selama libur Lebaran.