KPK Periksa Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, pada Selasa (21/9) besok.

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles dan kawan-kawan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Baca Juga

KPK Periksa Kepala BPKD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

"Di antaranya yaitu Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/9).

Lembaga Antikorupsi juga memanggil Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi besok. Dia juga dipanggil dalam kapasitas yang sama.

Ali berharap Anies dan Prasetio kooperatif memenuhi penggilan penyidik. Keterangan keduanya dibutuhkan untuk membantu KPK membongkar kasus rasuah tersebut.

"KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud," tegas Ali.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. (MP/Asropih Opih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. (MP/Asropih Opih)

Dalam perkara ini KPK baru menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe.

KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar

KPK pun telah mendalami tujuan Perumda Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah di Munjul. Pengadaan tanah itu diduga untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Program itu adalah salah satu inisiatif Gubernur Anies Baswedan saat memulai masa kepemimpinannya. (Pon)

Baca Juga

KPK Gelar Rapat untuk Periksa Anies Terkait Korupsi Tanah Munjul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Minta Pemerintah Perhatikan Serius Ketahanan Pangan Nasional yang Masih Buruk
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Perhatikan Serius Ketahanan Pangan Nasional yang Masih Buruk

Ketahanan pangan Indonesia masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah. Memasuki bulan Juni 2022, kondisi pangan nasional masih belum terlihat baik.

Arteria Dahlan Maafkan Perempuan "Anak Jenderal" yang Memaki Ibunya
Indonesia
Arteria Dahlan Maafkan Perempuan "Anak Jenderal" yang Memaki Ibunya

Perempuan bernana Anggiat Pasaribu itu dikabarkan telah meminta maaf kepada Arteria dan ibundanya atas pertikaian yang terjadi pada Minggu (22/11) itu.

Satu Kasus Omicron Lolos, Luhut Ingatkan Dispensasi Diberikan Dengan Alasan Kuat
Indonesia
Satu Kasus Omicron Lolos, Luhut Ingatkan Dispensasi Diberikan Dengan Alasan Kuat

Pemerintah sudah mengantisipasi peningkatan kebutuhan fasilitas karantina akibat peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia yang pulang ke Tanah Air pada masa libur akhir tahun.

Dubes Ukraina Sebut Rusia Sudah Lakukan Propaganda Sejak Puluhan Tahun Lalu
Indonesia
Dubes Ukraina Sebut Rusia Sudah Lakukan Propaganda Sejak Puluhan Tahun Lalu

Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia angkat bicara terkait konflik negeranya dengan Rusia. Terakhir, konflik berujung penyerangan pasukan Rusia ke wiliayah Ukraina.

PT KAI Gandeng JakPro Kelola Kawasan TOD Stasiun LRT
Indonesia
PT KAI Gandeng JakPro Kelola Kawasan TOD Stasiun LRT

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menandatangani nota kesepahaman bersama (MOU) untuk merealisasikan kerjasama pembangunan dan pengelolaan Transit Oriented Development atau lebih dikenal dengan sebutan TOD di stasiun LRT Jabodebek yang ada di Jakarta.

Rusia Kembali Buka Layanan Visa Bagi Warga Indonesia
Indonesia
Rusia Kembali Buka Layanan Visa Bagi Warga Indonesia

Pemerintah akan mengantisipasi dampak ekonomi dari konflik militer antara Rusia dan Ukraina.

Dua Hari Uji Coba, Hampir Seribu Kendaraan Langgar Aturan Ganjil Genap di Lokasi Baru
Indonesia
Dua Hari Uji Coba, Hampir Seribu Kendaraan Langgar Aturan Ganjil Genap di Lokasi Baru

Polda Metro Jaya telah memperluas titik ganjil genap di wilayah DKI Jakarta. Semula, penerapan gage yang berlaku di 13 titik diperluas menjadi 26 kawasan.

Piala Dunia U-20 di 2023, Penataan Selter Manahan Dimulai setelah Lebaran
Indonesia
Piala Dunia U-20 di 2023, Penataan Selter Manahan Dimulai setelah Lebaran

Pedagang sudah sepakat semua, tidak ada yang menolak.

Forum B20 Bahas Pasar Karbon dan Penyaluran Dana Biayai Transisi Energi
Indonesia
Forum B20 Bahas Pasar Karbon dan Penyaluran Dana Biayai Transisi Energi

Sektor energi merupakan sektor yang memiliki tantangan yang paling kritis untuk beralih ke energi berkelanjutan sebagai upaya mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab gas rumah kaca.

Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia
Indonesia
Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia

Indonesia bukan tidak mungkin akan ikut terdampak. Maka dari itu, LaNyalla meminta agar pemerintah segera mempersiapkan kebijakan dalam dan luar negeri.