KPK Periksa Anggota DPRD Makassar Terkait Kasus Nurdin Abdullah Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Makassar Eric Horas, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Eric akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Baca Juga

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka NA (Nurdin Abdullah)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Selain Eric Horas, tim penyidik juga mengagendakan tiga saksi lagi yang akan diperiksa untuk Nurdin Abdullah. Mereka yakni, PNS, Idham Kadhir; wiraswasta, Fery Tandiady; dan mahasiswa, Muhammad Irham Samad.

Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberan
Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberan

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Baca Juga

KPK Periksa Tiga Orang Swasta Terkait Suap Gubernur Nurdin Abdullah

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelibatan TNI untuk Disiplinkan Warga Saat New Normal Dinilai Lebay
Indonesia
Pelibatan TNI untuk Disiplinkan Warga Saat New Normal Dinilai Lebay

TNI bisa diturunkan jika sudah terjadi kerusuhan

Awal COVID-19 Merebak, Investor Pasar Saham Cuma Naik 1,2 Persen
Indonesia
Awal COVID-19 Merebak, Investor Pasar Saham Cuma Naik 1,2 Persen

Dalam riset Lifepal, ketika IHSG bergerak positif, maka jumlah investor baru pun akan bertambah di atas rata-rata. Begitu pun sebaliknya.

KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya

Penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari untuk tersangka NHD (Nurhadi) dan tersangka RHE (Rezky Herbiyono).

Mahfud MD Yakin Djoko Tjandra Bakal Lebih Lama di Penjara
Indonesia
Mahfud MD Yakin Djoko Tjandra Bakal Lebih Lama di Penjara

Dia mengaku sudah bicara dengan Kapolri dan Jaksa Agung terkait pengusutan kasus Djoko Tjandra tersebut.

MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi
Indonesia
MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan adanya pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi tahun 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: 43 Ekor Buaya Lepas di Aliran Sungai Cisadane
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 43 Ekor Buaya Lepas di Aliran Sungai Cisadane

Beredar pesan berantai di Whatsapp tentang himbauan untuk warga bantaran sungai Cisadane untuk tidak beraktifitas di sekitar bantaran karena ada 43 ekor buaya yang lepas di aliran Sungai Cisadane.

Puluhan Orang Narapidana Dapat Remisi Imlek
Indonesia
Puluhan Orang Narapidana Dapat Remisi Imlek

Remisi ini bukan sekadar pengurangan masa pidana, namun diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan motivasi narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Arus Balik Picu Kenaikan Kasus Corona, Pemerintah Diminta Waspada
Indonesia
Arus Balik Picu Kenaikan Kasus Corona, Pemerintah Diminta Waspada

Pasalnya, saat itu terjadi kembalinya sebagian warga jakarta dari kampung halaman baik yang mudik sebelum adanya larangan mudik maupun yang sesudah

TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM
Indonesia
TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM

Anggota TNI dan Polri klaim menguasai markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya di Kenyam, Papua.