KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Hugua. Dia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Tbk (Persero).

Mantan Bupati Wakatobi itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi (Kadiv) II Waskita Karya, Fathor Rachman dan Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rahman) dan FU (Fakih Usman)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Baca Juga

POSPERA Tuntut Anak Buah Erick Thohir Minta Maaf

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka yakni, Fathor Rachman, Fakih Usman, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar, mantan Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani, dan Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana.

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Desi Arryani ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. Sedangkan Jarot Subana, ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Baca Juga

Pertanyakan Kasus Rizieq Shihab, Pelapor Datangi Polda Metro Jaya

Sementara Fakih Usman, ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banyak Kecolongan dan Tak Efisien, Program "Surat Sakti" Pemprov DKI Dinilai Layak Diganti
Indonesia
Banyak Kecolongan dan Tak Efisien, Program "Surat Sakti" Pemprov DKI Dinilai Layak Diganti

Banyak orang dari luar Jakarta yang masuk dengan mudah tanpa adanya pengawasan.

Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari
Indonesia
Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari

KPK menyebut Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) diduga menggunakan uang hasil korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk keperluan pribadi.

 PPK Kemayoran Minta Masalah Banjir Kemayoran Ditangani Bersama
Indonesia
PPK Kemayoran Minta Masalah Banjir Kemayoran Ditangani Bersama

"Jadi memang ini kan bukan dilihat ini lahan ini Pusat atau Pemprov, karena walaupun ini yang mengelola Setneg, tapi kan yang melintasi sini juga Warga DKI juga," kata Riski

Anak Buah Anies Klarifikasi Kabar Ada Warga Jakarta Terjangkit Corona
Indonesia
Anak Buah Anies Klarifikasi Kabar Ada Warga Jakarta Terjangkit Corona

Informasi tersebar melalui media sosial akibat pemberitaan yang tidak benar

Gugur Dokter Karena COVID-19
Indonesia
Gugur Dokter Karena COVID-19

Penularan yang tidak terkontrol di masyarakat, akan mengakibatkan kolapsnya sistem kesehatan yang ditandai dengan tingginya tenaga kesehatan yang terpapar COVID dan sulitnya mencari tempat perawatan.

Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara
Indonesia
Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara

Jaksa juga menuntut Muzni dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik

Tiongkok Janjikan Harga Wajar Vaksin COVID-19
Dunia
Tiongkok Janjikan Harga Wajar Vaksin COVID-19

Pemerintah Tiongkok berjanji mendistribusikan vaksin COVID-19 ke negara-negara di seluruh dunia yang membutuhkannya dengan harga yang rasional.

KPK Selidiki Rekanan Kemensos Yang Hanya Pinjam Bendera
Indonesia
KPK Selidiki Rekanan Kemensos Yang Hanya Pinjam Bendera

Salah satu yang akan ditelusuri KPK, yakni mengenai asal usul dan rekam jejak vendor dalam pengadaan dan distribusi bansos.

 KPK Dorong Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Dana Bantuan COVID-19
Indonesia
KPK Dorong Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Dana Bantuan COVID-19

"Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan agar melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah," sambung Firli.

Ogah Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Anggaran
Indonesia
Ogah Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Anggaran

Realisasi pembiayaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,9 triliun atau 25,1 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.