KPK Periksa Anak Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pemberian izin prinsip pembangunan cabang usaha retail Alfamidi di Kota Ambon Tahun 2020.

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan untuk memeriksa Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP), Grenata Louhenapessy, Kamis (14/7) hari ini.

Baca Juga:

KPK Kawal Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Sawit di Papua Barat

Grenata adalah anak dari Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy, yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara sang ayah.

"Pemeriksaan dilakukan di KPK, Jl. Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan atas nama Grenata Louhenapessy," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/7).

Dalam kasus ini, KPK menjerat Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap izin pembangunan Alfamidi dan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Baca Juga:

KPK Kawal Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Sawit di Papua Barat

KPK menduga Richard Louhenapessy menerima uang suap sebesar Rp 500 juta untuk menerbitkan dokumen perizinan pembangunan 20 gerai usaha retail Alfamidi di Kota Ambon Tahun 2020.

Selama proses penyidikan dugaan suap, tim penyidik KPK mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Mardani Maming, KPK Dalami Aktivitas Keuangan PT PCN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta PPKM Level 3, Anies Janji Perketat Protokol Kesehatan di Semua Tempat
Indonesia
Jakarta PPKM Level 3, Anies Janji Perketat Protokol Kesehatan di Semua Tempat

Sedangkan kasus aktif yang dirawat atau diisolasi bertambah mencapai 5.627 kasus sehingga menjadi total 80.162 kasus

Bawaslu Janji Perkuat Pencegahan Sengketa Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Janji Perkuat Pencegahan Sengketa Pemilu 2024

Bawaslu tengah menyusun pedoman dan alat kerja pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu 2024.

Masyarakat Masih Inginkan Prabowo jadi Penerus Jokowi
Indonesia
Masyarakat Masih Inginkan Prabowo jadi Penerus Jokowi

"Pak Prabowo itu kan di rekaman Musra kita sudah menonjol, gitu loh. Masyarakat masih menginginkan Pak Prabowo jadi penerus Pak Jokowi," ujarnya

Panduan Detail Salat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban
Indonesia
Panduan Detail Salat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban

Edaran ini diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 H/2022.

G20 Harus Jadi Momentum Bangun Kepercayaan Masyarakat Dunia
Indonesia
G20 Harus Jadi Momentum Bangun Kepercayaan Masyarakat Dunia

Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menyebutkan Konferensi Tingkat Tinggi G20 merupakan momentum untuk membangun kepercayaan masyarakat dunia terhadap posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Pemerintah Wajib Beli Produk Dalam Negeri, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi
Indonesia
Pemerintah Wajib Beli Produk Dalam Negeri, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar belanja pemerintah, baik APBN, APBD, dan juga BUMN harus dilakukan untuk menaikkan konsumsi masyarakat.

Harga Beras Merangkak Naik
Indonesia
Harga Beras Merangkak Naik

Dibandingkan dengan bulan lalu, rata-rata harga beras di penggilingan pada November 2022 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 1,05 persen; 0,78 persen; dan 0,27 persen.

PNS TGUPP akan Kembali ke SKPD Masing-Masing
Indonesia
PNS TGUPP akan Kembali ke SKPD Masing-Masing

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono masih memikirkan pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), pasca dirinya tak berniat untuk meneruskan tim tersebut.

Mantan Wali Kota Blitar Ditangkap atas Kasus Perampokan di Rumah Dinas Penerusnya
Indonesia
Mantan Wali Kota Blitar Ditangkap atas Kasus Perampokan di Rumah Dinas Penerusnya

Polisi menangkap mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar karena diduga terlibat dalam aksi perampokan itu.

KPK Pastikan Penjagaan TNI di MA Tak Pengaruhi Penyidikan Kasus Suap Hakim Agung
Indonesia
KPK Pastikan Penjagaan TNI di MA Tak Pengaruhi Penyidikan Kasus Suap Hakim Agung

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penjagaan militer di Mahkamah Agung (MA) tidak akan mempengaruhi penyidikan yang sedang dilakukan terhadap kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.