KPK Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi Rp46 M Nurhadi Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. (KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) untuk tersangka eks Sekretaris MA, Nurhadi.

Adapun keenam orang itu adalah, 2 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Nurdiana Rahmawati dan Elya Rifqiati. Kemudian 3 orang wiraswasta bernama Syahruddin Hakim Nasution, Zainudin Nasution, dan Andri Ismail Putra Nasution. Serta satu orang nelayan bernama Agus Hariyanto.

Baca Juga

Korek Saksi Hubungan Spesial Istri Nurhadi dan Kardi, Ini Temuan KPK

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (24/6).

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Logo KPK. Foto: ANTARA

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Tim penyidik KPK menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Baca Juga

Harta Istri Nurhadi Diduga Mengalir ke Pria Lain

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
New Normal Tempat Ibadah, Walkot Solo: Tak Perlu Izin dan Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
New Normal Tempat Ibadah, Walkot Solo: Tak Perlu Izin dan Patuhi Protokol Kesehatan

Pengurus tempat ibadah hanya cukup mentaati protokol kesehatan untuk bisa beribadah di rumah ibadah.

Polisi Dalami Pengakuan Reza Artamevia Pakai Sabu
Indonesia
Polisi Dalami Pengakuan Reza Artamevia Pakai Sabu

Hingga kini, polisi mengaku masih mendalami lebih lanjut penyebab Reza memakai barang haram tersebut

Polri Pastikan Brigjen Prasetijo Antar Djoko Tjandra ke Pontianak
Indonesia
Polri Pastikan Brigjen Prasetijo Antar Djoko Tjandra ke Pontianak

Brigjen Prasetijo juga satu pesawat dengan Djoko Tjandra dalam perjalanan tersebut

Kebakaran Hanguskan Sejumlah Rumah di Gambir
Indonesia
Kebakaran Hanguskan Sejumlah Rumah di Gambir

Kebakaran melanda rumah di Jalan Tanjung Selor, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).

Satu Pasien Positif COVID-19 di Indramayu Membaik, Jumlah ODP dan DPD Bertambah
Indonesia
Satu Pasien Positif COVID-19 di Indramayu Membaik, Jumlah ODP dan DPD Bertambah

Satu pasien positif COVID-19 di Kabupaten Indramayu saat ini kondisinya membaik.

Mengamankan Batik Indonesia Dengan Regulasi dan Inovasi
Indonesia
Mengamankan Batik Indonesia Dengan Regulasi dan Inovasi

Pemerintah mencanangkan Labelisasi Batikmark dengan Batik INDONESIA. Labelisasi ini, diyakini bakal melestarikan dan melindungi batik Indonesia secara hukum .

Sensus Penduduk 2020, Warga Diminta Siapkan KTP dan KK
Indonesia
Sensus Penduduk 2020, Warga Diminta Siapkan KTP dan KK

BPS akan melakukan pendataan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) secara online mulai Sabtu (15/2) dini hari WIB.

Ribuan Hoaks Corona Bertebaran di Media Sosial
Indonesia
Ribuan Hoaks Corona Bertebaran di Media Sosial

Hoaks menambah berat beban psikologis bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila
Indonesia
RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila

Menurut Dede, RUU HIP tidak mencerminkan nilai Pancasila