KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurdin Abdullah Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menjerat Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah.

Kedua saksi dari pihak swasta itu yakni, Kiki Suryani dan Virna Ria Zalda. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ER (Edy Rahmat)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).

Baca Juga:

KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah didampingi Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai melantik Bupati dan Wali Kota dari 11 daerah di Baruga Pattingalloang, Makassar, Jumat (26/2). ANTARA Foto
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah didampingi Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai melantik Bupati dan Wali Kota dari 11 daerah di Baruga Pattingalloang, Makassar, Jumat (26/2). ANTARA Foto

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Selain itu, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

Baca Juga:

KPK Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Masih Hitung Kerugian Negara Kasus Korupsi Jasindo
Indonesia
KPK Masih Hitung Kerugian Negara Kasus Korupsi Jasindo

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen penutupan asuransi oil dan gas pada BP Migas-KKKS tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014.

Bekas Bos PT DI Budi Santoso Dituntut 5 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Bos PT DI Budi Santoso Dituntut 5 Tahun Penjara

Bekas Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini Penjelasan Gibran Soal Beras Bergambar Foto Dirinya
Indonesia
Ini Penjelasan Gibran Soal Beras Bergambar Foto Dirinya

Beras kemasan 5 kg dengan stiker bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik.

Lihat Langsung RS Penuh Pasien COVID-19, Legislator Ini Minta PPKM Darurat Dikaji Ulang
Indonesia
Lihat Langsung RS Penuh Pasien COVID-19, Legislator Ini Minta PPKM Darurat Dikaji Ulang

Belum lagi banyak masyarakat terdampak akibat adanya PPKM Darurat

Kasus COVID-19 Turun, Menko PMK Muhadjir: Indonesia Masuk Fase Endemi
Indonesia
Kasus COVID-19 Turun, Menko PMK Muhadjir: Indonesia Masuk Fase Endemi

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan saat ini Indonesia sudah keluar dari pandemi COVID-19 dan berubah menjadi fase endemi.

Jayapura Dilanda Banjir dan Longsor, Sejumlah Warga Tertimbun
Indonesia
Jayapura Dilanda Banjir dan Longsor, Sejumlah Warga Tertimbun

Sementara itu Kapolsek Jayapura Utara AKP Yahya Rumra secara terpisah mengaku, sejak Jumat dinihri pukul 03.00 WIT ada laporan sejumlah wilayah di mengalami longsor dan ada warga yang tertimbun.

KJRI Johor Baru Layani Urusan Penerbitan Paspor di Ladang Sawit
Indonesia
KJRI Johor Baru Layani Urusan Penerbitan Paspor di Ladang Sawit

182 orang pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural pulang ke Surabaya, Jawa Tmur, dengan menggunakan pesawat terbang carter Malindo OD355 dari Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Sabtu, (27/2).

Polisi di Lampung Terjaring OTT Propam Diduga Terkait Pungli Pengurusan SIM
Indonesia
Polisi di Lampung Terjaring OTT Propam Diduga Terkait Pungli Pengurusan SIM

"OTT DivPropam Polri atas penerbitan SIM dan pungutan lain di luar PNBP di Polresta Bandar Lampung," kata Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo

Kata Pelantun 'Goyang Dumang' Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Kata Pelantun 'Goyang Dumang' Usai Diperiksa KPK

Cita Citata juga belum mau menjelaskan soal penerimaan honor mengisi acara Kementerian Sosial

Penutupan 27 Pintu Tol di Jawa Tengah Diperpanjang
Indonesia
Penutupan 27 Pintu Tol di Jawa Tengah Diperpanjang

Polda Jawa Tengah memperpanjang penutupan 27 pintu keluar tol dan penyekatan di 244 titik. Kebijakan tersebut diambil setelah diberlakukan PPKM level 4 selama lima hari.