KPK Periksa 2 Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Korupsi Rahmat Yasin Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin kembali dijerat KPK dengan dua kasus dugaan korupsi sekaligus (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bogor Soetrisno dan Sekretaris Dinas Kesehatan Pemkab Bogor Ati Iravati Dewi.

Keduanya akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pemotongan uang pembayaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Baca Juga: Jelang Bebas, Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin Kembali Jadi Tersangka KPK

"Mereka diperiksa untuk tersangka RY (Rahmat Yasin)," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (22/7).

KPK menetapkan Rahmat Yasin sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus. Padahal, Rahmat Yasin yang merupakan terpidana penerima suap dari mantan bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala terkait izin alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri itu diketahui baru mendapat cuti menjelang bebas (CMB) dari Lapas Sukamiskin pada awal Mei lalu.

Jubir KPK Febri Dianaysah. (MP/Ponco Sulaksono)
Jubir KPK Febri Dianaysah. (MP/Ponco Sulaksono)

Untuk kasus pertama, Rahmat Yasin diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8,93 miliar. Uang itu dipergunakan untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Sementara untuk kasus kedua, KPK menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dari seseorang untuk memuluskan perizinan pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri.

Baca Juga: KPK Dalami Proses Pengadaan QCC Terkait Kasus RJ Lino

Tak hanya itu, KPK juga menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire. Mobil senilai sekitar Rp 825 juta itu diterima Rahmat Yasin dari seorang pengusaha rekanan Pemkab Bogor. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Kasus KPU, Ketua Umum PBNU Minta KPK Tak Tebang Pilih
Indonesia
Soal Kasus KPU, Ketua Umum PBNU Minta KPK Tak Tebang Pilih

Said Aqil Siradj mendukung operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap komisioner KPU.

Kemenkes Klaim Puskesmas Bisa Rapid Test dan Swab COVID-19, Yuk Buktikan!
Indonesia
Kemenkes Klaim Puskesmas Bisa Rapid Test dan Swab COVID-19, Yuk Buktikan!

Pasien yang tidak menunjukkan gejala sakit berat akan diminta untuk mengisolasi diri di rumah

Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos
Indonesia
Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos

Di beberapa daerah juga telah melakukan persiapan

  Jika Meresahkan, Oknum Ormas yang Minta THR Bisa Diproses Hukum
Indonesia
Jika Meresahkan, Oknum Ormas yang Minta THR Bisa Diproses Hukum

Saat ini para Ormas sudah mulai bisa berpikir untuk tidak meminta secara memaksa lantaran takut dilaporkan atau berurusan dengan Polda Metro Jaya.

Salah Ambil Keputusan Soal COVID-19, Ekonomi Indonesia Terpuruk Makin Dalam
Indonesia
Salah Ambil Keputusan Soal COVID-19, Ekonomi Indonesia Terpuruk Makin Dalam

Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru

 Bamsoet Pede Pemerintah Bisa Atasi Masalah Bangsa Termasuk Corona
Indonesia
Bamsoet Pede Pemerintah Bisa Atasi Masalah Bangsa Termasuk Corona

"Artinya, dalam situasi sulit seperti sekarang ini, adanya wabah COVID-19, trade war dan pelemahan rupiah, Jokowi dianggap masih pegang kendali dan bisa bawa negara ini melewati masa-masa sulit," tandasnya.

Bertemu di Kertanegara, Prabowo-Airlangga Dinilai Tengah Amankan Diri
Indonesia
Bertemu di Kertanegara, Prabowo-Airlangga Dinilai Tengah Amankan Diri

Dalam pertemuan itu, hadir pula mendampingi Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

12 Juta Kali Pelanggaran Protokol Kesehatan Terjadi Selama Pandemi
Indonesia
12 Juta Kali Pelanggaran Protokol Kesehatan Terjadi Selama Pandemi

Polisi masih terus berupaya menegakkan aturan disiplin protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona di seluruh Indonesia.

Motor di Luar Pelat B Tidak Kena Tilang Elektornik
Indonesia
Motor di Luar Pelat B Tidak Kena Tilang Elektornik

saat ini aturan elektronik tilang itu hanya berlaku kepada warga di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Pendaftaran Eri-Armuji ke KPU Surabaya Dimeriahkan Pentas Seni
Indonesia
Pendaftaran Eri-Armuji ke KPU Surabaya Dimeriahkan Pentas Seni

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya akan bergerak bersama untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi dan Armuji.