KPK Periksa Anggota DPRD Kalteng Terkait Suap Anak Usaha Sinar Mas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: kpk.go.id

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Syahrudin Durasid dalam kasus dugaan suap untuk mengamankan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) selaku anak usaha PT Sinar Mas.

Syahrudin bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Binasawit Abadi Pratama Edy Saputra Suradja.

"Saksi Syahrudin Durasid akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas ESS (Edy Saputra Suradja)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (6/12).

Selain Syahrudin, penyidik juga turut memanggil Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Provinsi Kalteng Agung Catur Prabowo dan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Provinsi Kalteng Agustan Saining.

"Keduanya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESS," imbuh Febri.

Febri mengatakan, penyidik KPK masih terus mendalami aliran suap yang diberikan petinggi anak usaha Sinar Mas kepada DPRD Kalteng. Selain itu, penyidik juga tengah menelisik lebih jauh peran dari Edy Saputra.

"Penyidik masih terus mendalami terkait pemberian kepada para anggota DPRD dalam perkara ini, dan peran tersangka ESS sebagai Direktur PT BAP atau Wadirut PT SMART dalam perkara ini," tandas Febri.

Febri Diansyah
Jubir KPK Febri Diansyah. MP/Ponco Sulaksono

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada, dan Arisavanah. Keempatnya diduga penerima suap.

Sementara tiga orang lainnya yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur PT Binasawit sekaligus Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk. Edy Saputra Suradja, CEO PT Binasawit Wilayah Kalteng Utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Zaldy.

Diduga sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng menerima uang Rp 240 juta dari pengurus PT Binasawit, anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk. Uang itu sebagai pelicin agar legislator di Komisi B tak melakukan pengusutan dugaan pencemaran lingkungan.

PT Binasawit telah beroperasi sejak 2006 silam, hingga saat ini diduga belum memiliki kelengkapan izin, di antaranya Hak Guna Usaha (HGU), lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siang Ini Jakarta Selatan dan Timur Diprediksi Hujan Ringan
Indonesia
Siang Ini Jakarta Selatan dan Timur Diprediksi Hujan Ringan

Pada malam hari, cuaca cerah berawan diprediksikan akan menemani warga Jakarta

Ribuan Mahasiswa Kepung Tugu Adipura Tangerang
Foto
Ribuan Mahasiswa Kepung Tugu Adipura Tangerang

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Tangerang menggelar unjuk rasa menolak penetapan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR-RI dengan mengepung Tugu Adipura, Jalan Veteran, Kota Tangerang, Banten

Ekonomi Bakal Anjlok Jika Lockdown, Pemerintah Diminta Jamin Kebutuhan Rakyat
Indonesia
Ekonomi Bakal Anjlok Jika Lockdown, Pemerintah Diminta Jamin Kebutuhan Rakyat

Upaya pemerintah untuk ketersediaan sembako tetap memperhatikan kewajiban negara

Disiplin Cuci Tangan di Pesantren Tinggi, Kemenag: Kelanjutan Budaya dan Ajaran Islam
Indonesia
Disiplin Cuci Tangan di Pesantren Tinggi, Kemenag: Kelanjutan Budaya dan Ajaran Islam

Jika biasanya, umat Islam hanya lima kali berwudhu maka jika ditambah shalat sunah bisa mencapai 10 hingga 15 kali

Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Ribuan Happy Five 'Edisi Valentine'
Indonesia
Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Ribuan Happy Five 'Edisi Valentine'

"Kita sudah mengantongi siapa operatornya (pengendali), di sini ternyata operatornya adalah narapidana di salah satu Lapas di Jakarta," ujarnya

KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI

KPK memperpanjang penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia (DI).

Semester I 2020, KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp14,6 Miliar
Indonesia
Semester I 2020, KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp14,6 Miliar

Laporan tersebut diterima KPK dalam bentuk beragam, mulai dari uang hingga hadiah pernikahan.

Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi
Indonesia
Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi

Dari segi ekonomi, pemerintah akan menyiapkan agar daerah bisa melakukan pinjaman

Kisah Relawan Tidak Boleh Nengok Jarum Suntik Saat Divaksin
Indonesia
Kisah Relawan Tidak Boleh Nengok Jarum Suntik Saat Divaksin

"Cairan di suntikannya ga dilihatin, saya lihat yang nyuntik saja ga boleh. Saya tanya kenapa, katanya prosedurnya, SOP-nya begitu, masih uji coba," kata Arif