KPK Pergoki Pejabat Pemkot Ambon Bakar Dokumen Bukti Suap Wali Kota KPK melakukan penyegelan di sejumlah ruangan di Balai Kota Ambon, Maluku, Selasa (17/5/2022). (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memergoki oknum pejabat pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membakar barang bukti dokumen saat melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Ambon.

Bukti dokumen yang dibakar itu diduga terkait kasus suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi pada 2020 yang menjerat Wali Kota nonaktif Ambon, Richard Louhenapessy.

Baca Juga

Usut Kasus Walkot Richard, KPK Geledah Kantor SKPD Ambon

"Benar, Selasa (17/5), Tim Penyidik KPK mendapati oknum pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkot Ambon," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/5).

KPK menduga upaya perintangan oleh pejabat itu dilakukan atas perintah atasannya. Ali mengatakan, penyidik KPK langsung mengamankan oknum pejabat tersebut untuk diperiksa.

"Tim Penyidik langsung mengamankan dan memeriksa oknum tersebut untuk menggali motif perbuatannya," ujarnya.

Baca Juga

KPK Duga Wali Kota Ambon Terima Suap Izin Pembangunan 20 Gerai Alfamidi

Dalam kesempatan ini, KPK mengultimatum semua pihak untuk tidak melakukan upaya menghilangkan barang bukti dan merintangi penyidikan dengan sengaja.

"Apabila ditemukan ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan dimaksud, KPK tidak segan dan tegas akan menerapkan aturan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 UU Tipikor," tegas Ali.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi di lingkungan perkantoran pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada Selasa (17/5). Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan barang bukti dokumen keuangan termasuk catatan aliran sejumlah uang dan barang elektronik yang terkait dengan kasus ini.

Adapun lokasi yang digeledahan ruang kerja Richard; ruang kerja sekretariat Wali Kota Ambon; ruang kerja Kepala Dinas dan Sekretariat Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; ruang kerja Kepala Dinas dan staf kantor Dinas Perhubungan.

Kemudian ruang kerja Kepala Dinas dan staf kantor BPKAD; serta beberapa ruangan kerja di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. (Pon)

Baca Juga

KPK Tahan Wali Kota Ambon

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi Eropa Nyatakan Ukraina sebagai Calon Anggota EU
Dunia
Komisi Eropa Nyatakan Ukraina sebagai Calon Anggota EU

Komisi Eropa menyatakan keputusan tersebut menjadi sebuah tonggak dalam perjalanan bekas republik Soviet itu menuju ekonomi maju di blok perdagangan terbesar di dunia.

MKD Angkat Bicara soal Lima Mobil Arteria Dahlan Pakai Pelat Nopol Sama
Indonesia
MKD Angkat Bicara soal Lima Mobil Arteria Dahlan Pakai Pelat Nopol Sama

"Saat ini kita sudah punya pelat khusus anggota DPR, MKD mendorong anggota supaya pakai pelat itu saja," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).

Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra
Indonesia
Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra

"Kita ada program Kredit Mesra yang belum dimaksimalkan. Kaum dhuafa di lingkungan pesantren bisa segera mengakses Rp 5 juta tanpa agunan tanpa bunga," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Ada 18 Item Masalah Persiapan MotoGP, Hadi Tjahjanto Berkantor di Mandalika
Indonesia
Ada 18 Item Masalah Persiapan MotoGP, Hadi Tjahjanto Berkantor di Mandalika

Sejumlah titik perhatian yang perlu segera mendapat perhatian berdasarkan catatan evaluasi saat pelaksanaan World Superbike (WSBK) Nopember 2021 lalu, antara lain infrastruktur jalan.

PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat
Indonesia
PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat

Mendagri Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur baru untuk mengisi kekosongan jabatan hingga Pilkada Serentak 2024.

[Hoaks atau Fakta]: Kembali ke Bumi, Astronot Jadi Lebih Muda
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kembali ke Bumi, Astronot Jadi Lebih Muda

ISS bergerak dengan kecepatan 17.500 mil/jam, atau 28.160 km/jam, yang jauh lebih lambat dari kecepatan relativitas cahaya.

Kemen PPPA Desak Jaksa Banding Atas Putusan Perkosaan Herry Wirawan
Indonesia
Kemen PPPA Desak Jaksa Banding Atas Putusan Perkosaan Herry Wirawan

UU 17 tahun 2016 ini menegaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak disamping mendapatkan hukuman maksimal.

KPK: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Optimalkan Asset Recovery Kasus Korupsi
Indonesia
KPK: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Optimalkan Asset Recovery Kasus Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea
Indonesia
Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

"Situasinya kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi saat ini," kata Idris

 Dampak Ekonomi IKN Nusantara ke Kaltim Cuma 0,02 Persen
Indonesia
Dampak Ekonomi IKN Nusantara ke Kaltim Cuma 0,02 Persen

Pembiayaan pembangunan fisik IKN yang membutuhkan pembiayaan mencapai Rp 466 triliun.