KPK Pastikan Uang Ratusan Juta di Ruang Kerja Menag Terkait Jual Beli Jabatan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan uang ratusan juta rupiah yang disita tim penyidik saat menggeledah ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin terkait dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Diketahui, tim penyidik menyita uang Rp 180 juta dan US$ 30 ribu saat menggeledah ruang kerja Lukman di Kemenag pada Senin (18/3) lalu.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (MP/Fadhli)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (MP/Fadhli)

"Yang pasti ketika ada barang bukti yang disita berarti itu diduga terkait dengan pokok perkaranya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/5) malam.

Febri menegaskan pihaknya akan terus mendalami mengenai uang tersebut. Termasuk mendalami pihak pemberi uang ratusan juta tersebut kepada Menag Lukman.

"Nanti detailnya di penyidikan akan diklarifikasi misalnya yang rupiah itu dari mana, yang valuta asing dari mana. Itu kan bagian dari teknis penyidikan," ujarnya.

Dalam proses pendalaman ini, tak tertutup kemungkinan penyidik bakal kembali memeriksa Lukman. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Lukman pada Rabu (8/5) lalu. Uang ratusan juta ini menjadi salah satu poin yang dicecar penyidik saat memeriksa Lukman.

"Kalau dibutuhkan pendalaman lagi akan kami panggil kembali," imbuhnya.

Selain soal uang ratusan juta yang disita dari ruang kerja Lukman, KPK juga menemukan adanya dugaan pemberian uang Rp 10 juta dari Kakanwil Kemag Jatim Haris Hasanuddin kepada Lukman.

Haris yang kini telah menyandang status tersangka itu memberikan uang kepada Lukman sebagai ucapan terima kasih karena telah memilih dan melantiknya sebagai Kakanwil Kemag Jatim.

Lukman telah melaporkan penerimaan uang itu kepada Direktorat Gratifikasi KPK. Namun, Direktorat Gratifikasi KPK tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena dilakukan Lukman beberapa hari setelah tim penyidik menangkap sejumlah pihak terkait kasus ini.

"Kami tidak bisa tindaklanjuti dengan penerbitan SK karena itu dilaporkan setelah OTT 10 atau 11 hari setelah OTT. kalau dilaporkan setelah OTT atau ada proses hukum tentu kami koordinasi menunggu proses hukum," pungkasnya.

Dalam perkara ini KPK menetapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin sebagai tersangka. ‎

Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. (Pon)

Baca Juga: Hari Ini KPK Garap Menag Lukman Hakim Terkait Suap Jual Beli Jabatan

Kredit : ponco


Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH