KPK Pastikan Tindak Lanjuti Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan kasus suap penanganan perkara terkait komunikasi antara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Diketahui, terdapat komunikasi antara Lili Pintauli dengan M Syahrial berkaitan dengan penyelidikan kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai. Hal itu terungkap dari keterangan mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga antirasuah akan mengonfirmasi perihal dugaan komunikasi antara Lili dengan Syahrial, kepada saksi-saksi.

Baca Juga:

Kendala Komnas HAM Rampungkan Dugaan Pelanggaran HAM TWK KPK

"Seluruh keterangan saksi maupun fakta-fakta persidangan lainnya akan dikonfirmasi kembali kepada para saksi yang akan dihadirkan dan alat bukti lainnya pada agenda persidangan berikutnya," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (27/7).

Selain itu, kata Ali, tim penyidik juga akan mengonfirmasi hal tersebut kepada M Syahrial.

"Berikutnya jaksa akan simpulkan seluruh fakta-fakta tersebut pada bagian akhir persidangan dalam analisa yuridis surat tuntutan," ujar Ali.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (Dok. KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Dok. KPK)

Sebelumnya, mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju mengungkap adanya komunikasi antara Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat bersaksi di persidangan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara, Senin (26/7).

Percakapan tersebut diduga berkaitan dengan penanganan perkara di KPK yang menyeret Syahrial.Dalam percakapan itu, Lili menyarankan Syahrial untuk meminta bantuan kepada seseorang bernama Fahri Aceh atas penyelidikan kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai. (Pon)

Baca Juga:

Soal Lili Pintauli, Dewas: Zero Toleransi untuk Pelanggar Kode Etik KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Cinta Istri Muda di Balik Kasus Suap Bansos
Indonesia
Cerita Cinta Istri Muda di Balik Kasus Suap Bansos

"Sifat jahat dari MJS semakin terlihat ketika memindah semua uang yang dia minta dari vendor ke rumahnya bersama Daning Saraswati di Komplek Yara E5-7 Jakarta Gardenia City Cakung. Tentu saja ada uang yang dia sengaja bawa ke Bandung ke rumah istri tuanya," imbuh Maqdir.

Lebih dari 10 Ribu Pasien Sembuh COVID-19
Indonesia
Lebih dari 10 Ribu Pasien Sembuh COVID-19

Akumulasi kasus positif COVID-19 menjadi 1.037.993 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh
Indonesia
Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh

Mahyudin juga menyadari untuk terwujudnya amandemen khususnya Pasal 22D bukan perkara mudah

Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Rp 3 Miliar untuk RSA dr Lie yang Karam
Indonesia
Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Rp 3 Miliar untuk RSA dr Lie yang Karam

Donasi diserahkan langsung kepada dr Lie Dharmawan di kantor DoctorSHARE di Mega Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat

Minta Pilkada Ditunda, Eks Pimpinan KPK Gugat Mendagri hingga KPU ke PTUN
Indonesia
Minta Pilkada Ditunda, Eks Pimpinan KPK Gugat Mendagri hingga KPU ke PTUN

Busyro Muqqodas menggugat Mendagri Tito Karnavian, Komisi II DPR dan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Sering Ingatkan Menteri Jangan Korupsi
Indonesia
Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Sering Ingatkan Menteri Jangan Korupsi

Menurut Moeldoko, Jokowi selalu menyampaikan bahaya korupsi kepada para menterinya dalam setiap kesempatan rapat terbatas kabinet.

RUU Otsus Papua 2021 Diklaim Jadi Kebutuhan Mendesak
Indonesia
RUU Otsus Papua 2021 Diklaim Jadi Kebutuhan Mendesak

Sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Warganet Bandingkan Risma dengan Anies, Wagub DKI: Setiap pemimpin punya Cara dan Gaya Masing-Masing
Indonesia
Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang
Indonesia
Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang

Setelah beberapa hari sempat mencatat penurunan jumlah kasus positif aktif, angka statistik COVID-19 Kota Bandung kembali menunjukkan penambahan.

Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei, Pemda Harus Terapkan Aturan Karantina
Indonesia
Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei, Pemda Harus Terapkan Aturan Karantina

Pemerintah Pusat, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar informasinya tepat dan satu pintu.