KPK Pastikan Tak Istimewakan Anies Baswedan Ketua KPK Firli Bahuri.(Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak berbeda dengan pemeriksaan terhadap saksi lainnya.

Anies saat ini tengah dimintai keterangan oleh penyelidik lembaga anturasuah terkait penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Minta Anies Gratiskan Transportasi Publik di Jakarta

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, sepanjang 2022 ini KPK telah memeriksa 4.318 orang dalam penanganan perkara. Ia memastikan, KPK tidak membedakan pemeriksaan terhadap Anies atau ribuan orang lainnya yang pernah diperiksa.

"4.318 (saksi) sudah diperiksa. Dan itu proses hukum. Tidak ada proses yang di KPK di luar prosedur hukum. Jadi pemeriksaan Pak Gubernur DKI sekarang sama dengan pemeriksaan terhadap orang-orang lain. Sama, enggak ada lebih. Enggak ada yang istimewa," kata Firli di Kompleks Parleman Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Firli mengatakan, permintaan keterangan terhadap seseorang, termasuk Anies dilakukan karena pengetahuannya baik yang dialami, didengar, atau diketahui ataupun yang dilihat.

Baca Juga:

Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

Permintaan keterangan ini, kata mantan Kapolda Sumatera Selatan ini, untuk membuat terang ada atau tidaknya dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta.

"Kita kan ingin membuat terang suatu peristiwa, apakah persitiwa itu pidana atau bukan, itulah dibutuhkan keterangan seseorang. Karena pengalamannya, pengetahuannya yang dilihatnya atau yang dialami oleh dia," ujarnya.

Lebih lanjut Firli mengungkapkan, ajang balap Formula E yang digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022 merupakan kewenangan Anies Baswedan. Untuk itu, keterangan Anies dibutuhkan tim penyelidik KPK.

"Maka kepentingannya adalah dalam rangka membuat terangnya suatu peristiwa," kata Firli. (Pon)

Baca Juga:

PSI Desak Ketua DPRD DKI Segera Proses Usulan Nama Pengganti Anies

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Bakal Periksa Pejabat BPOM Terkait Kasus Ginjal Akut
Indonesia
Bareskrim Bakal Periksa Pejabat BPOM Terkait Kasus Ginjal Akut

Penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dari PT Afi Pharma mengenai kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Desa Wisata Jadi Program Unggulan Kemenparekraf
Indonesia
Desa Wisata Jadi Program Unggulan Kemenparekraf

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan desa wisata menjadi program unggulan kementeriannya saat ini.

Wapres Imbau Semangat ibadah Jangan Terhenti Seiring Berakhirnya Ramadan
Indonesia
Wapres Imbau Semangat ibadah Jangan Terhenti Seiring Berakhirnya Ramadan

Bulan Ramadan telah berakhir, umat islam tengah bergemira menyambut Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan lamanya melakukan ibadah puasa. Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin berpesan, agar semangat ibadah umat Islam hendaknya tidak terhenti seiring berakhirnya Ramadan tahun ini.

Partai Besutan Yusril Sowan ke Rumah Anies, Bahas Pilpres 2024?
Indonesia
Partai Besutan Yusril Sowan ke Rumah Anies, Bahas Pilpres 2024?

Rombongan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) bersilaturahmi ke rumah pribadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (19/1).

Besok Aliansi Buruh Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022
Indonesia
Besok Aliansi Buruh Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022

Sejumlah aliansi buruh berencana akan berunjuk rasa di Balai Kota DKI pada Rabu (20/7) besok.

Kenali Penerima Vaksin COVID-19 yang Kena Stempel 'Drop Out'
Indonesia
Kenali Penerima Vaksin COVID-19 yang Kena Stempel 'Drop Out'

Setelah enam bulan terjadi penurunan efikasi dan dosis pertama vaksin belum terbentuk proteksi maksimal.

Polda Sumbar Bantah Ada Penggeledahan di Rumah Dinas Irjen Teddy Minahasa
Indonesia
Polda Sumbar Bantah Ada Penggeledahan di Rumah Dinas Irjen Teddy Minahasa

"Tidak ada penggeledahan, kalaupun ada, kita pasti dikasih tahu. Saat ini kita masih menunggu kepastian dari Mabes Polri," ujar Dwi di Padang, Jumat (14/10).

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Pemerintah tidak Bertentangan dengan UUD 45
Indonesia
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Pemerintah tidak Bertentangan dengan UUD 45

Menurutnya, pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menteri Tjahjo Kumolo Setuju ASN Terapkan WFH setelah Libur Lebaran
Indonesia
Menteri Tjahjo Kumolo Setuju ASN Terapkan WFH setelah Libur Lebaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo merespons dengan positif pernyataan Kapolri tersebut.

KPU Izinkan Kampanye Pemilu di Lingkungan Kampus
Indonesia
KPU Izinkan Kampanye Pemilu di Lingkungan Kampus

Kampanye politik boleh dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi sepanjang memenuhi sejumlah ketentuan.