KPK Pastikan Panggil Ulang Ketum PAN Zulkifli Hasan Terkait Suap Alih Fungsi Lahan Ketum PAN Zulkifli Hasan saat bersama Gus Ipul di Surabaya. (MP/Budi Lentera)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal kembali memanggil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Pasalnya, pria yang karib disapa Zulhas itu mangkir dari panggilan penyidik pada Kamis (16/1).

"Tapi saya sudah komunikasi dengan mereka (penyidik) dan akan dipanggil ulang. Itu sudah pasti (dipanggil ulang)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (3/2).

Baca Juga:

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Zulhas yang juga menjabat Wakil Ketua MPR itu sedianya diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Saat kasus suap ini terjadi, Zulhas merupakan Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Ali, penyidik akan menggali keterangan Zulkifli Hasan soal Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 673/2014 yang ditandatangani Zulhas yang saat itu menjabat Menhut pada 8 Agustus 2014.

"Masih sama seperti kemarin. Betul, terkait dengan itu (SK Menhut)," ungkap Ali.

Sebelumnya, pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menyangkan sikap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus alih fungsi lahan di Riau.

Sebagai pimpinan MPR, kata Ramses, Zulkifli Hasan harusnya mengedepankan sikap negarawan, patuh terhadap hukum, dan memberi contoh tentang penegakan hukum kepada masyarakat.

"Harusnya dia (Zulhasan, red), menghadiri pemanggilan KPK. Dia pernah menjabat sebagai Ketua MPR, dan masih menjadi salah satu pimpinan di sana. Beri contoh kepatuhan kepada hukum dan sikap kenegarawanan terhadap masyarakat dong," tegas Ramses kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bakal segera digarap KPK (Foto: antaranews)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bakal segera digarap KPK (Foto: antaranews)

Lebih lanjut, ia menyesalkan alasan Zulkifli mangkrir dari pemanggilan tersebut. Menurutnya, keputusan Zulkifli memilih mendatangi "kampanye" calon Ketua Umum PAN dan mengaku tak mengetahui adanya pemanggilan tersebut sangat melukai perasaan rakyat Indonesia.

"Setahu saya, surat panggilan KPK dikirim satu minggu sebelum jadwal pemanggilan dilakukan. Surat itu dikirim ke kediaman, rumah dinas, dan kantor. Kok dia bisa tidak tahu?" sindir peneliti Lembaga Analis Politik Indonesia (LAPI) ini.

Selain itu, sambung dia, kehadiran Zulkifli dalam kegaiatan PAN tak sekadar melukai perasaan rakyat Indonesia. Menurutnya, kedatangan Ketua Umum PAN dalam kegiatan itu akan membebani PAN dengan "persoalan hukum", serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang Matahari.

"Sebagai ketua umum, semua hal yang dilakukan Zulkifli akan mencuri perhatian publik. Sayangnya, dia tak menyadari kalau ketiadakpatuhannya terhadap proses hukum, mangkir dari panggilan KPK, akan 'membebani' PAN dengan persoalan tersebut," sesal dia.

Karenanya, Ramses mendorong Zuklifli untuk menghadiri panggilan KPK selanjutnya. Selain menjadi contoh bagi masyarakat, kepatuhan Zulkifli terhadap penegakan hukum akan diteladani oleh kader PAN di seluruh Indonesia.

"Kalau Pak Zulkifli menyadari posisinya saat ini, saya yakin dia tidak akan mangkir pada pemanggilan selanjutnya. Dia akan memberi contoh kepada masyarakat, kader-kader PAN, sekaligus menunjukan sikap kenegarawanan sebagai pimpinan MPR," tandasnya.

Baca Juga:

KPK Segera Panggil Ketum PAN Zulkifli Hasan Terkait Kasus Suap Alih Fungsi Lahan

Sebelumnya, Mantan Meteri Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanah Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengakui dirinya belum mengetahui adanya surat panggilan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengajuan revisi alih hutan di Riau pada 2014.

Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan usai menghadiri acara temu kader PAN di Provinsi Jambi, Kamis, yang bertempat di Hotel BW Luxury, Kota Jambi.

"Saya belum tahu bahwa ada surat pemanggilan untuk pemeriksaan di gedung KPK yang dijadwalkan hari ini, makanya saya menghdiri acara di Jambi temu kader PAN dan sekaligus memberikan pengarahan kepada para kader Partai Amanah Nasional tersebut," kata Zulkifli Hasan yang lebih dikenal dengan isitlah panggilannya Zulhas.

Dia dipanggil terkait dugaan suap pengakuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat mantan gubernur Riau, Annas Maamun. Namun Zulhasan tidak hadir memenuhi panggilan gedung merah putih itu.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melayangkan surat kepada Zulhas untuk hadir pada pemeriksaan terhadap mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2009-2014 Zulkifli Hasan sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014.

Zulhas diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka sebuah korporasi PT Palma. Penyidik hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2009-2014 Zulkifli Hasan sebagai saksi untuk tersangka PT Palma terkait tindak pidana korupsi suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014.

KPK sendiri, pada 29 April 2019 telah mengumumkan tiga tersangka terdiri dari perorangan dan korporasi terkait pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Tiga tersangka itu adalah korporasi PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT), dan Surya Darmadi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Garap Ketum PAN Zulkifli Hasan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masjid Istiqlal Bakal Antarkan Makanan Berbuka dan Tausiah Online
Indonesia
Masjid Istiqlal Bakal Antarkan Makanan Berbuka dan Tausiah Online

Selama bulan Ramadan, buka puasa bersama menjadi acara yang paling ditunggu jemaah Masjid Istiqlal.

KPUD Jamin Kualitas Pilkada Walau Pandemi COVID
Indonesia
KPUD Jamin Kualitas Pilkada Walau Pandemi COVID

Saat ini, tidak ada yang bisa me.mastikan kapan pandemi COVID-19 berakhir, sementara proses demokrasi harus tetap berjalan

Besok, Polisi Periksa Nurhadi terkait Kasus Pemukulan Petugas Rutan KPK
Indonesia
Besok, Polisi Periksa Nurhadi terkait Kasus Pemukulan Petugas Rutan KPK

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Jimmy Christian Samma, mengatakan, pemeriksaan terhadap Nurhadi akan dilakukan di Gedung KPK.

BMKG Keluarkan Peringatan Dini, Jaksel dan Jaktim Diperkirakan Hujan Lebat Disertai Petir
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Dini, Jaksel dan Jaktim Diperkirakan Hujan Lebat Disertai Petir

Potensi hujan disertai petir dan angin kencang juga akan terjadi di daerah sekitar Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang bagian Utara, dan Tangerang Selatan

 [HOAKS atau FAKTA] : Beredar Email Mengatasnamakan Kapolri untuk Para Pengusaha
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Beredar Email Mengatasnamakan Kapolri untuk Para Pengusaha

"Tanda tangan juga bukan tanda tangan dari Kapolri," tegas Argo.

Di Tengah Wabah Virus Corona, DPRD Tetap Gelar Pemilihan Wagub DKI
Indonesia
Di Tengah Wabah Virus Corona, DPRD Tetap Gelar Pemilihan Wagub DKI

Pelaksanaan penetapan pendamping Gubernur Anies direncanakan pada Jumat (27/3) mendatang.

Mendikbud Buka Sekolah Januari 2021, Rudy: Izin Orangtua Harus Diutamakan
Indonesia
Mendikbud Buka Sekolah Januari 2021, Rudy: Izin Orangtua Harus Diutamakan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim bakal membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada Januari 2021.

Sambut 10 November, Pemuka Agama Diminta Sampaikan Khotbah Bertema Pahlawan
Indonesia
Sambut 10 November, Pemuka Agama Diminta Sampaikan Khotbah Bertema Pahlawan

Anjuran ini berlaku bagi semua agama di Indonesia

Perpanjang PSBB, Pemprov DKI Klaim Dapat Dukungan Penuh Pusat
Indonesia
Perpanjang PSBB, Pemprov DKI Klaim Dapat Dukungan Penuh Pusat

Jakarta mengklaim mendapat dukungan dari pemerintah pusat terkait keputusa memperpanjang kembali penerapan PSBB.

Hari Santri di Cirebon Diwarnai dengan Pembagian Masker ke Pesantren dan Warga
Indonesia
Hari Santri di Cirebon Diwarnai dengan Pembagian Masker ke Pesantren dan Warga

Sebanyak 150 ribu masker akan didistribusikan kesejumlah pesantren dan masyarakat umum di Kabupaten Cirebon.