KPK Pastikan Masih Buru Harun Masiku Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memastikan pihaknya masih terus memburu buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Alex menyatakan, KPK sudah membentuk satgas untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Sudah setahun sejak ditetapkan KPK dalam daftar pencarian orang (DPO), namun hingga kini keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui.

"Kami sudah membentuk satgas khusus untuk pencarian DPO. Kami sudah bentuk dua satgas, karena bukan hanya Harun Masiku yang kami cari, tapi ada yang lainnya," kata Alex di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3) kemarin.

Baca Juga:

ICW Tagih Janji KPK Tangkap Harun Masiku

Alex menyatakan, pihaknya masih terus berusaha mencari Harun. Bahkan, kata Alex, KPK sudah melibatkan kepolisian untuk mencari Harun.Dia pun mempersilakan masyarakat untuk melapor bilamana mengetahui keberadaan Harun Masiku.

"Kalau ada masyarakat yang tahu kami sudah buka kontak pelaporan di KPK. Silakan saja yang mengetahui, silakan melapor. Kami tidak akan berhenti pihak yang mangkir baik itu saksi atau tersangka," ujarnya.

Lebih lanjut, Alex meyakini bahwa Harun Masiku masih berada di dalam negeri. Pasalnya, kata Alex, Harun sudah dicegah untuk ke luar negeri.

"Kami meyakini yang bersangkutan masih di dalam negeri, kalau sistemnya berjalan dengan baik. Pintu-pintu keluar yang resmi itu kan sudah ditutup. Kecuali dia kemudian keluarnya lewat pintu-pintu yang tidak terdeteksi seperti perahu kan. Kalau lewat pintu resmi yang dijaga imigrasi, tidak akan lolos," katanya.

Harun Masiku. Foto: Isitmewa
Harun Masiku. Foto: Isitmewa

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendesak KPK segera menangkap tersangka kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR Harun Masiku.

"Selain isu pengungkapan perkara yang menjerat Nurdin Abdullah, ICW tak kunjung lelah untuk mengingatkan KPK agar segera melunasi janji mencari dan meringkus tunggakan buronan, salah satunya Harun Masiku," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (2/3).

ICW menilai, selama kurang lebih satu tahun ini KPK hanya mengumbar janji akan menyeret Harun Masiku dan buronan lainnya. ICW merasa ada kejanggalan dalam hal ini. Menurut ICW, KPK seperti kehilangan arah dan kekuatan untuk mencari Harun Masiku.

Dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR Fraksi PDIP, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Baca Juga:

KPK Periksa Keluarga Buron Harun Masiku

Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penjara, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.

Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana. (Pon)

Baca Juga:

Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi PDIP Kritik Ketidaktegasan Pemerintah soal Kerumunan Penyambutan Rizieq Shihab
Indonesia
Politisi PDIP Kritik Ketidaktegasan Pemerintah soal Kerumunan Penyambutan Rizieq Shihab

Kritik itu juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen.

Pengamat Intelijen Singgung Potensi Sabotase dalam Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Pengamat Intelijen Singgung Potensi Sabotase dalam Kebakaran Gedung Kejagung

Pemerintah perlu belajar dari swasta untuk lebih patuh dan quick response

Bengawan Solo Jadi Sumber Air Warga, ITS Bikin Filter Dari Tempurung Kelapa
Indonesia
Bengawan Solo Jadi Sumber Air Warga, ITS Bikin Filter Dari Tempurung Kelapa

Limbah pabrik dan limbah rumah tangga yang dibuang ke aliran Sungai Bengawan Solo, menambah banyaknya masalah harus ditanggulangi demi mendapat air bersih.

Erick Perintahkan Semua BUMN Wajib Miliki Sertifikasi Anti Penyuapan
Indonesia
Erick Perintahkan Semua BUMN Wajib Miliki Sertifikasi Anti Penyuapan

Kinerja direksi akan dinilai dan dievaluasi berdasarkan kontrak manajemen berbasis indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI).

Fatwa MUI Terbaru soal Pelaksanaan Salat Jumat di Masa PSBB Transisi
Indonesia
Fatwa MUI Terbaru soal Pelaksanaan Salat Jumat di Masa PSBB Transisi

Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jemaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.

Bukan Anies, Ini Sosok yang Dinilai Tepat Terima Penghargaan Transportasi Terbaik Dunia
Indonesia
Bukan Anies, Ini Sosok yang Dinilai Tepat Terima Penghargaan Transportasi Terbaik Dunia

Pemberian penghargaan tingkat dunia Sustainable Transport Award (STA) untuk Pemprov DKI mengundang kritikan.

Biden Disuntik Vaksin Corona Dosis Kedua Sepekan Sebelum Pelantikan
Berita
Biden Disuntik Vaksin Corona Dosis Kedua Sepekan Sebelum Pelantikan

Joe Biden menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 pada 20 Desember 2020.

PSI Kritik Anies Soal Revitalisasi JPO Sudirman Tanpa Atap
Indonesia
PSI Kritik Anies Soal Revitalisasi JPO Sudirman Tanpa Atap

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemprov yang akan merevitalisasi JPO Sudirman dengan tanpa atap.

Kebiri Hak Asasi Manusia Indonesia di UU Cipta Kerja
Indonesia
Kebiri Hak Asasi Manusia Indonesia di UU Cipta Kerja

Aturan ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja atau buruh karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap.

CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari
Dunia
CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari

Karantina 14 hari dapat menimbulkan beban ekonomi yang besar