KPK Pastikan Masih Buru Harun Masiku Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memastikan pihaknya masih terus memburu buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Alex menyatakan, KPK sudah membentuk satgas untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Sudah setahun sejak ditetapkan KPK dalam daftar pencarian orang (DPO), namun hingga kini keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui.

"Kami sudah membentuk satgas khusus untuk pencarian DPO. Kami sudah bentuk dua satgas, karena bukan hanya Harun Masiku yang kami cari, tapi ada yang lainnya," kata Alex di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3) kemarin.

Baca Juga:

ICW Tagih Janji KPK Tangkap Harun Masiku

Alex menyatakan, pihaknya masih terus berusaha mencari Harun. Bahkan, kata Alex, KPK sudah melibatkan kepolisian untuk mencari Harun.Dia pun mempersilakan masyarakat untuk melapor bilamana mengetahui keberadaan Harun Masiku.

"Kalau ada masyarakat yang tahu kami sudah buka kontak pelaporan di KPK. Silakan saja yang mengetahui, silakan melapor. Kami tidak akan berhenti pihak yang mangkir baik itu saksi atau tersangka," ujarnya.

Lebih lanjut, Alex meyakini bahwa Harun Masiku masih berada di dalam negeri. Pasalnya, kata Alex, Harun sudah dicegah untuk ke luar negeri.

"Kami meyakini yang bersangkutan masih di dalam negeri, kalau sistemnya berjalan dengan baik. Pintu-pintu keluar yang resmi itu kan sudah ditutup. Kecuali dia kemudian keluarnya lewat pintu-pintu yang tidak terdeteksi seperti perahu kan. Kalau lewat pintu resmi yang dijaga imigrasi, tidak akan lolos," katanya.

Harun Masiku. Foto: Isitmewa
Harun Masiku. Foto: Isitmewa

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendesak KPK segera menangkap tersangka kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR Harun Masiku.

"Selain isu pengungkapan perkara yang menjerat Nurdin Abdullah, ICW tak kunjung lelah untuk mengingatkan KPK agar segera melunasi janji mencari dan meringkus tunggakan buronan, salah satunya Harun Masiku," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (2/3).

ICW menilai, selama kurang lebih satu tahun ini KPK hanya mengumbar janji akan menyeret Harun Masiku dan buronan lainnya. ICW merasa ada kejanggalan dalam hal ini. Menurut ICW, KPK seperti kehilangan arah dan kekuatan untuk mencari Harun Masiku.

Dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR Fraksi PDIP, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Baca Juga:

KPK Periksa Keluarga Buron Harun Masiku

Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penjara, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.

Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana. (Pon)

Baca Juga:

Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Masker Scuba di Surabaya Langsung Didenda dan Dites Swab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Masker Scuba di Surabaya Langsung Didenda dan Dites Swab

Pemerintah mengeluarkan imbauan tidak menggunakan masker scuba.

Kadishub Batam Rustam Efendi Ditetapkan Tersangka Korupsi
Indonesia
Kadishub Batam Rustam Efendi Ditetapkan Tersangka Korupsi

Pihak kejaksaan menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam RE sebagai tersangka kasus korupsi di Batam, Kamis (8/4).

RS Rujukan Sering Telat Masukan Data Pasien COVID-19
Indonesia
RS Rujukan Sering Telat Masukan Data Pasien COVID-19

Jakarta berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk memangkas cuti bersama di akhir tahun 2020.

Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas
Indonesia
Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas

Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan masa penahanan kelima tersangka diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 12 Agustus 2020

Pekan Depan COVID-19 Bisa Memburuk
Indonesia
Pekan Depan COVID-19 Bisa Memburuk

Satgas Covid-19 meminta keseriusan dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk betul-betul menjaga kabupaten/kota.

Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret
Indonesia
Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret

Otoritas di Arab Saudi pada 21 Desember 2020 menutup perbatasan

Wali Kota Solo Pastikan Tidak Ada Nakes Kirim Surat Tolak Vaksin
Indonesia
Wali Kota Solo Pastikan Tidak Ada Nakes Kirim Surat Tolak Vaksin

Jumlah vaksin Sinovac yang datang ke kota Solo mencapai 10.609 vaksin. Padahal dari data Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, jumlah nakes di kota Solo mencapai 10.620 orang.

Jakpro Berencana Gelar Turnamen Futsal di Masa Pandemi
Indonesia
Jakpro Berencana Gelar Turnamen Futsal di Masa Pandemi

Jakpro dipercaya oleh Pemprov DKI untuk mengelola venue berstandar internasional

Ribuan Brimob Nusantara Bersiaga Antisipasi Kericuhan saat Demo UU Ciptaker di Jakarta
Indonesia
Ribuan Brimob Nusantara Bersiaga Antisipasi Kericuhan saat Demo UU Ciptaker di Jakarta

Pertebalan personel ini diketahui sebanyak 7.500 personel yang berasal dari bawah kendali operasi (BKO) Brimob Nusantara yang dikirim ke Polda Metro Jaya.