KPK Panggil Tiga Pimpinan DPR Aceh Ilustrasi - Gedung KPK (ANTARA)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memanggil tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait kasus yang sedang diselidiki lembaga anti rasuah tersebut.

Jubir KPK Ali Fikri membenarkan adanya pemanggilan pimpinan DPR Aceh tersebut untuk dimintai keterangan terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung.

Baca Juga

KPK Amankan Dokumen Keuangan Terkait Kasus Suap Bupati Kuansing

"Informasi yang kami terima, terkait permintaan keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan oleh KPK," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/10).

Adapun tiga pimpinan DPR Aceh yang dipanggil KPK tersebut yakni Wakil Ketua I Dalimi dari Partai Demokrat, Kemudian Wakil Ketua II Hendra Budian dari Partai Golkar dan Wakil Ketua III Safaruddin politisi Partai Gerindra.

Mereka akan menjalani pemeriksaan KPK di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh mulai hari Senin (25/10) pekan depan.

logo kpk - Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah).jpg
Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)

Ali Fikri menyampaikan, karena masih dalam tahap proses penyelidikan, KPK belum dapat menjelaskan lebih rinci perihal kasus yang sedang ditangani di tanah rencong tersebut.

"Saat ini kami belum bisa sampaikan lebih jauh mengenai detail materinya. Namun demikian perkembangan seluruh kegiatan KPK dimaksud akan kami sampaikan lebih lanjut," katanya

Seperti diketahui, sebelumnya KPK juga sudah memanggil sejumlah pejabat Aceh dalam rangka penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Aceh.

Adapun pejabat Aceh yang telah diperiksa KPK antara lain Sekda Aceh Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, mantan Kadis PUPR Aceh Fajri, mantan Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh Azharuddin, mantan Kepala Bappeda Aceh Azhari dan mantan Kepala Keuangan Aceh Bustami.

Pejabat Aceh yang telah diperiksa sebelumnya tersebut dimintai keterangan terkait sejumlah kegiatan yakni mulai dari proyek multiyears, pembangunan gedung oncology center RSUDZA, hingga pengadaan Kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3. (Pon)

Baca Juga

Dewas KPK Sebut Laporan Novel Soal Pelanggaran Etik Lili Pintauli Masih Sumir

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Prediksi Hujan Disertai Kilat Terjadi di Sebagian Jabodetabek
Indonesia
BMKG Prediksi Hujan Disertai Kilat Terjadi di Sebagian Jabodetabek

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini atas potensi terjadinya hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu.

Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang
Indonesia
Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang

Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan merek internasional terkenal atau branded, dikritik Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Penetapan Sirkuit Formula E Molor Lagi
Indonesia
Penetapan Sirkuit Formula E Molor Lagi

Contoh jadi balap motor dan lain-lain

PDIP Mengaku Dilobi untuk Batalkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
PDIP Mengaku Dilobi untuk Batalkan Hak Interpelasi Formula E

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI mengaku dilobi untuk mengurungkan niatnya menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan soal rencana pagelaran mobil balap Formula E.

Lantik Pejabat Tinggi, Anies Ingatkan Nurani dan Moral
Indonesia
Lantik Pejabat Tinggi, Anies Ingatkan Nurani dan Moral

Para pejabat yang baru menjadi seorang pemimpin bukan sekadar pejabat. bukan sekadar menggunakan kewenangan saja.

Politisi PDIP Ragukan Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda
Indonesia
Politisi PDIP Ragukan Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda

“Sumbernya big data atau “big mouth” sihhh ??. #LordBicaraPenundaan,” kata Masinton

Kemenkes Klaim Varian COVID-19 R.1 Belum Ada di Indonesia
Indonesia
Kemenkes Klaim Varian COVID-19 R.1 Belum Ada di Indonesia

Varian R.1 diketahui pertama kali ditemukan di panti jompo di Kentucky, Amerika Serikat pada Maret lalu

PKB Sebut Kewajiban Tes PCR Bagi Penumpang Pesawat Langkah Mundur
Indonesia
PKB Sebut Kewajiban Tes PCR Bagi Penumpang Pesawat Langkah Mundur

Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan

PPAI Hadir Beri Jaminan Perlindungan Kesetaraan Hukum Bagi Pengemudi Aplikasi
Indonesia
PPAI Hadir Beri Jaminan Perlindungan Kesetaraan Hukum Bagi Pengemudi Aplikasi

Taradipa & Partners Lawfirm bersama Forum Go Partner Indonesia dan di dukung oleh Yayasan Kasih Keadilan Bangsa dan PERADI BERSATU mendirikan Perhimpunan Pengemudi Aplikasi Indonesia (PPAI).

Survei Setara Institute: Jenderal Andika Unggul dari Laksamana Yudo dan Marsekal Fadjar
Indonesia
Survei Setara Institute: Jenderal Andika Unggul dari Laksamana Yudo dan Marsekal Fadjar

Indikator penilaian terhadap individu-individu calon Panglima TNI dalam riset Setara Institute ini, yaitu aspek integritas, akseptabilitas, kapabilitas, responsivitas dan kontinuitas