KPK Panggil Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan Istri mantan Sekretaris MA Nurhadi, Tin Zuraida (kanan) usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (22/6/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida.

Tin bakal diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan merintangi penyidikan perkara Nurhadi dan kawan-kawan.

Mantan staf ahli Menpan RB itu bakal bersaksi guna melengkapi berkas penyidikan tersangka Ferdy Yuman (FY).

Baca Juga:

Hiendra Soenjoto, Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 4 Tahun Penjara

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka FY," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/3).

Selain Tin Zuraida, tim penyidik juga memanggil dua saksi lain untuk diperiksa hari ini. Di antaranya Sekretaris Menpan RB Dwi Wahyu Atmadji dan pegawai honorer Kemenpan RB Daday Mulyadi.

Sama halnya dengan Zuraida, Wahyu dan Daday juga akan dikonfirmasi penyidik guna melengkapi berkas penyidikan Ferdy.

Belum diketahui secara persis apa yang bakal digali penyidik dari keterangan Tin Zuraida. Namun pada Kamis (25/3), KPK sempat mendalami pelat nomor polisi mobil milik Tin Zuraida.

Hal itu ditelusuri kala penyidik memeriksa Wahidul Kahar selaku Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kemenpan RB dan Eddy Syahputra selaku Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB.

Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso
Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso

Diketahui, KPK telah menetapkan Ferdy sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara Nurhadi cs.

Sopir menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono itu diduga membuat perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan pemilik rumah sekaligus menyerahkan uang sewa secara tunai sebesar Rp490 juta atas perintah Rezky pada Februari 2020.

Rumah tersebut ditempati Nurhadi bersama istri dan keluarganya. Lantas pada Juni 2020 tim penyidik KPK yang telah melakukan pemantauan kemudian mendatangi rumah itu untuk menangkap Nurhadi dan Rezky.

Baca Juga:

Anak Nurhadi dan Pejabat Kemenpan RB Terseret Kasus Perintangan Penyidikan

Setiba di lokasi, Ferdy telah menunggu di dalam mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan pelat nomor kendaraan yang diduga palsu terparkir di luar pintu gerbang bersiap menjemput Rezky dan keluarga.

Saat tim mendekati mobil tersebut, Ferdy langsung tancap gas meninggalkan lokasi dan menghilang ke arah Senayan, Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Ferdy disangkakan melanggar pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Pon)

Baca Juga:

KPK Anggap Permintaan Nurhadi Pindah Tahanan Tak Masuk Akal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPK Nilai Program dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Tidak Sepenuhnya Efektif
Indonesia
BPK Nilai Program dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Tidak Sepenuhnya Efektif

Alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai yang direncanakan.

Ini Kata Aburizal Bakrie Soal Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi
Indonesia
Ini Kata Aburizal Bakrie Soal Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi

Pihak keluarga tersangka kasus narkotika Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie akhirnya buka suara.

KPK Cecar Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus soal Pembagian Kuota Paket Bansos
Indonesia
KPK Cecar Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus soal Pembagian Kuota Paket Bansos

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Rakyan mengenai pembagian jatah dan kuota untuk para vendor yang mendistribusikan bansos COVID-19.

Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin
Indonesia
Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin

Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia

Oknum Polisi yang Diduga Jual Senjata ke KKB Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Oknum Polisi yang Diduga Jual Senjata ke KKB Terancam Hukuman Mati

Menurut Poengky, tindakan kedua oknum polisi tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan Undang-Undang tersebut tindakan kedua orang tersebut dapat dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

Jaksa Kembali Limpahkan Berkas Tersangka 13 MI Terkait Kasus Jiwasraya
Indonesia
Jaksa Kembali Limpahkan Berkas Tersangka 13 MI Terkait Kasus Jiwasraya

Hakim menilai surat dakwaan terhadap ke-13 terdakwa yang digabung akan menyulitkan proses persidangan

Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Cairkan BST
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Cairkan BST

Masyarakat DKI saat ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah

[HOAKS atau FAKTA] Bom di Gereja Katedral Makassar Dikendalikan Lewat Remot
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bom di Gereja Katedral Makassar Dikendalikan Lewat Remot

Akun Facebook Abdul Ghoni mengunggah sebuah gambar tangkapan layar percakapan ke grup Islam World News yang menyatakan jika pengeboman di Gereja Katedral Makassar dikendalikan melalui remot jarak jauh.

Kasus Corona di Tanah Air Bertambah 8.692
Indonesia
Kasus Corona di Tanah Air Bertambah 8.692

Kasus COVID-19 di Indonesia selama 24 jam terakhir hingga Senin (11/1), pukul 12.00 WIB, bertambah sebanyak 8.692.

Saksi Akui Bekas Mensos Juliari Sewa Pesawat Pribadi CeoJetset
Indonesia
Saksi Akui Bekas Mensos Juliari Sewa Pesawat Pribadi CeoJetset

Dalam persidangan terungkap Juliari enam kali menggunakan peswat pribadi yang disewa dari PT Cakra Elang Omega atau CeoJetset dengan biaya sewa bervariasi