KPK Panggil Istri Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Ekspor Benur Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Iis Rosita Dewi, dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo.

Iis merupakan Istri dari Edhy Prabowo. Dia ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (25/11) dini hari. Bahkan, Iis juga sempat diperiksa oleh penyidik KPK. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, KPK melepas Iis.

Baca Juga

KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa (22/12).

Pantauan Merahputih.com. Iis tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.23 WIB. Selain Iis, ada tiga saksi lain yang akan diperiksa untuk tersangka Edhy Prabowo. Mereka yakni, Finance PT Peristhable Logistic Indonesia (PLI) Kasman, Advokat Djasman Malik, dan Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Zaini Hanafi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Sementara itu satu saksi lainnya, yakni Halim Chasani selaku Chief Security Hotel Grandhika akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyuap Edhy Prabowo, Suharjito.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, dua Staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta dan Safri; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Amiril Mukminin selaku pihak swasta serta Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga

KPK Amankan Uang Rp4 Miliar dan 8 Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Dibawah 18 Tahun Dipertimbangan Diberi Vaksin COVID-19
Indonesia
Anak Dibawah 18 Tahun Dipertimbangan Diberi Vaksin COVID-19

Sinovac dan Pfizer sudah bisa digunakan untuk kelompok umur di bawah 18 tahun

Bawa Laras Panjang Ketika Pengembangan, Pihak Nia dan Ardi Bakrie Sebut Polisi Berlebihan
Indonesia
Bawa Laras Panjang Ketika Pengembangan, Pihak Nia dan Ardi Bakrie Sebut Polisi Berlebihan

Wa Ode mengungkapkan, kliennya akan patuh pada proses hukum yang berlaku. Penanangkapan kliennya ini, kata dia, menjadi bukti jika Polri tidak pandang bulu dalam memberantas narkotika.

AJI Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Bentuk Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers
Indonesia
AJI Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Bentuk Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers

Ia mengatakan, maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat
Indonesia
Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat

75 pegawai yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK ini meminta Ali berhenti mengeluarkan pernyataan yang sesat.

Pemerintah Hapus Indikator Kasus Kematian COVID-19, PKS: Sangat Berbahaya
Indonesia
Pemerintah Hapus Indikator Kasus Kematian COVID-19, PKS: Sangat Berbahaya

"Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," ujarnya.

Ada Penyesuaian Bagi Daerah yang Terapkan PPKM Level 3, Apa Saja?
Indonesia
Ada Penyesuaian Bagi Daerah yang Terapkan PPKM Level 3, Apa Saja?

Setidaknya ada 302 kabupaten/kota yang masuk dalam level asesmen 3 dan 4

Jalankan Instruksi Anies, Satpol PP DKI Copot Iklan Rokok di Supermarket
Indonesia
Jalankan Instruksi Anies, Satpol PP DKI Copot Iklan Rokok di Supermarket

"Salah satu teknis penertiban nya memang dengan cara pencopotan iklan rokok dan ada juga dengan cara menutup produk rokok menggunakan kain putih," ucap Kepala Seksi Penertiban Sarana dan Prasarana Kota Satpol PP DKI, Muhammadong

[Hoaks atau Fakta]: COVID-19 Bukan Virus Tapi Kekurangan Vitamin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: COVID-19 Bukan Virus Tapi Kekurangan Vitamin

Untuk memastikan apakah seseorang terpapar Covid-19 perlu dilakukan uji acak swab antigen atau PCR atau mendatangi pusat pelayanan kesehatan terdekat.

Ketua DPR Tegaskan Fasilitas Isoman Bagi Sejawatnya Belum Perlu Dilakukan
Indonesia
Ketua DPR Tegaskan Fasilitas Isoman Bagi Sejawatnya Belum Perlu Dilakukan

Puan meminta Sekjen DPR juga segera berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19

4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah
Indonesia
4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah

Transaksi barang digital juga dianggap berisiko yaitu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat ketat.