KPK Panggil Anak dan Istri Lukas Enembe Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak dan istri Gubernur Papua Lukas Enembe.

Mereka yakni, Astract Bona Timoramo dan Yulce Wenda (Istri Lukas Enembe). Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas.

Baca Juga

KPK Masih Koordinasi dengan Forkominda Papua Terkait Lukas Enembe

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (5/10).

Selain Astract dan Yulce, tim penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya yakni Willicius (swasta), Yonater Karomba (swasta) dan Feans Manibui (swasta dari PT Cenderawasih Mas). Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari para saksi tersebut.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Namun, KPK belum menjelaskan secara detail soal kasus yang menjerat Enembe.

Baca Juga

KPK Duga Ada Pihak yang Minta Lukas Enembe Hindari Proses Hukum

Lukas sudah dua kali dipanggil KPK baik sebagai saksi maupun tersangka, tetapi ia selalu mangkir. Lukas Enembe pertama kali dipanggil pada tanggal 12 September 2022.

Saat itu, penyidik KPK masih memanggil Lukas sebagai saksi di tahap penyelidikan dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua.

Dalam pemanggilan di Polda Papua tersebut Lukas mengonfirmasi ketidakhadirannya. Lukas mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk menjelaskan ketidakhadirannya.

Kemudian, pada Senin 26 September 2022 KPK menetapkan perkara Lukas Enembe ke tahap penyidikan. KPK pun melayangkan surat panggilan pertama sebagai tersangka kepada Lukas Enembe.

Akan tetapi, panggilan pertama Lukas Enembe sebagai tersangka itu juga tidak dihadiri olehnya. Lukas kembali datang mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk memberikan alasan kesehatan. (Pon)

Baca Juga

Periksa Pramugari, KPK Dalami Penggunaan Private Jet First Class Lukas Enembe

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Kumpulkan PNBP Rp 301 Miliar di Semester I/2022
Indonesia
KPK Kumpulkan PNBP Rp 301 Miliar di Semester I/2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp301 miliar selama semester I/2022 dari target selama setahun sekitar Rp 141 miliar.

Pemerintah Harus Berpihak pada Kesejahteraan Pekerja soal UMP 2023
Indonesia
Pemerintah Harus Berpihak pada Kesejahteraan Pekerja soal UMP 2023

Pemerintah diminta agar penetapan upah minumum pekerja (UMP) 2023 berpihak kepada kesejahteraan pekerja. Penetapan UMP 2023 jangan hanya berpatokan pada formula PP No 36/2021 tanpa mempertimbangkan faktor kesejahteraan pekerja.

Masyarakat Bengkulu Diminta Waspadai Gempa 8,9 Magnitudo Timbulkan Tsunami
Indonesia
Masyarakat Bengkulu Diminta Waspadai Gempa 8,9 Magnitudo Timbulkan Tsunami

Gempa tersebut juga berpotensi menimbulkan tsunami dengan ketinggian ombak mencapai 15 meter.

Gunung Raung Masuk Level Waspada
Indonesia
Gunung Raung Masuk Level Waspada

Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Gunung Raung mengimbau masyarakat sekitar untuk waspada terhadap peningkatan aktivitas gunung berapi tersebut.

Eks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung
Indonesia
Eks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung

Harun yang kini menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, lolos seleksi administrasi calon hakim agung.

Antrean Panjang, Jokowi Sebut Dermaga di Merak dan Bakauheni Perlu Ditambah
Indonesia
Antrean Panjang, Jokowi Sebut Dermaga di Merak dan Bakauheni Perlu Ditambah

Kondisi antrean panjang kendaraan pemudik di Pelabuhan Merak dan Bakauheni menjadi sorotan. Presiden RI Joko Widodo mencermati antrean pemudik di Pelabuhan Merak dan Bakauheni akibat volume kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas dermaga di sana.

Integrasi NIK jadi NPWP Perlu Perlindungan Data
Indonesia
Integrasi NIK jadi NPWP Perlu Perlindungan Data

Pemerintah juga perlu merunut kembali data-data masyarakat yang berhak menikmati hasil pajak negara, seperti penataan ulang subsidi dan bantuan sosial.

KPK Cegah Eks Bupati Tanah Bumbu ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Eks Bupati Tanah Bumbu ke Luar Negeri

Kabar pencegahan ini dibenarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Minta Anies Normalisasi Sungai, Ketua DPRD Singgung Formula E Perintah Perda
Indonesia
Minta Anies Normalisasi Sungai, Ketua DPRD Singgung Formula E Perintah Perda

Pengerukan Kali Mampang harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingat penyelesaian pencegahan banjir merupakan perintah peraturan daerah (perda).

Kepala BIN Sebut Mudik Terkendali Jadi Barometer Pandemi Menuju Endemi
Indonesia
Kepala BIN Sebut Mudik Terkendali Jadi Barometer Pandemi Menuju Endemi

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BIN) menyatakan, keberhasilan pengendalian Pandemi COVID-19 selama masa mudik Lebaran 2022 menjadi salah satu indikator untuk menuju penetapan pandemi sebagai endemi.