KPK OTT Diduga Suami Istri Bupati dan Anggota DPR di Probolinggo KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (29/8) malam. Kali ini, tim penindakan lembaga antirasuah menangkap sejumlah pihak di Probolinggo, Jawa Timur.

"Benar, informasi yang kami terima, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (30/8).

Baca Juga:

OTT Berkurang, Wakil Ketua KPK: Tunggu Kecerobohan Calon Koruptor

Namun, Ali tidak mengungkapkan pihak-pihak yang ditangkap, termasuk barang bukti. "Mengenai kasus selengkapnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ujar Ali.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK berjanji akan menginformasikan lebih lanjut ihwal OTT tersebut.

Bupati Probolinggo.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. (Pemkab Probolinggo)

"Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti kami pastikan akan kami sampaikan lebih lanjut," sebut Ali. Menurut informasi yang dihimpun, pihak yang diamankan di antaranya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR dari fraksi Partai NasDem. (Pon) .

Baca Juga:

ICW Harap Jokowi Segera Ambil Sikap Terkait Kekisruhan di KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
100 Mahasiswa Unpad Diterjunkan Bantu Vaksinasi COVID-19, Dapat Nilai Kuliah
Indonesia
100 Mahasiswa Unpad Diterjunkan Bantu Vaksinasi COVID-19, Dapat Nilai Kuliah

Para relawan yang membantu tenaga kesehatan tersebut diapresiasi dengan dianggap mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Sumbangan Masjid Jadi Dalih Suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
Indonesia
Sumbangan Masjid Jadi Dalih Suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dalih suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya
Indonesia
Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, harga tiket untuk menonton langsung Formula E memiliki rentan harga yang cukup beragam. Dari laporan panitia paling murah dibandrol mulai Rp 350.000.

Pemda Diminta Buat Rest Area Sementara untuk Pemudik
Indonesia
Pemda Diminta Buat Rest Area Sementara untuk Pemudik

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno meminta, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang wilayahnya dilalui pemudik untuk membuat sejumlah titik peristirahatan sementara para pemudik.

Polisi Bakal Tindak Tegas Tempat Spa dan Karaoke Selama PPKM Darurat
Indonesia
Polisi Bakal Tindak Tegas Tempat Spa dan Karaoke Selama PPKM Darurat

Dasar penegakan hukum bagi pelanggar PPKM Darurat itu Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan atau denda Rp100 juta.

Warga Diimbau Tak Nonton World Superbike Mandalika dari Atas Bukit
Indonesia
Warga Diimbau Tak Nonton World Superbike Mandalika dari Atas Bukit

Antusiasme warga NTB untuk menyaksikan balapan cukup tinggi, mereka rela memanjat pohon dan naik ke atas bukit serta dari atas dam truk.

DPR Isyaratkan Tidak Mungkin Revisi Presidential Threshold Sebelum Pilpres 2024
Indonesia
DPR Isyaratkan Tidak Mungkin Revisi Presidential Threshold Sebelum Pilpres 2024

Muncul desakan merevisi presidential threshold (PT) 20 menjadi 0 persen dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Aspal Sirkuit Mandalika Bakal Disempurnakan
Indonesia
Aspal Sirkuit Mandalika Bakal Disempurnakan

Pembenahan ini disebut akan rampung sebelum puncak balapan MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022.

PSI Minta Anies Tak Rapel Bantuan Warga Jakarta
Indonesia
PSI Minta Anies Tak Rapel Bantuan Warga Jakarta

Sebelumnya, pencairan rapel tiga bulanan juga terjadi pada tahun 2019-2020.

Pemilu 2024 Diusulkan Ditunda, La Nyalla: Bisa Pecah Revolusi Sosial
Indonesia
Pemilu 2024 Diusulkan Ditunda, La Nyalla: Bisa Pecah Revolusi Sosial

“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (29/2).