KPK Ogah Tanggapi Demo BEM SI Polisi jaga ketat Gedung KPK, Senin (27/9). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ogah menanggapi tuntutan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (BEM SI) yang sedang melakukan aksi demonstrasi di dekat Gedung Merah Putih, Senin (27/9).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK lebih memilih melanjutkan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK

"KPK tetap fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi sehingga kami tidak ingin berdinamika menanggapi isu ini," kata Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (27/9).

Ali mengklaim pihaknya selalu mendengarkan saran dan masukan dari mahasiswa. KPK, lanjut dia, banyak berkolaborasi dengan kampus melalui implementasi pendidikan antikorupsi, perekaman sidang tindak pidana korupsi, hingga penajaman ide-ide baru strategi pemberantasan korupsi melalui berbagai aktivitas dan program. Semua itu membutuhkan sumbangsih nyata dari mahasiswa.

"Sebagai seorang pembelajar, kami yakin teman-teman mahasiswa bisa melihat fakta-fakta secara jernih dan mampu mengelaborasinya dalam gagasan dan aksi yang konkret," ujarnya.

Polisi jaga ketat Gedung KPK, Senin (27/9). Foto: MP/Ponco

Ali berharap publik tidak terpicu terhadap berbagai hal yang kontraproduktif dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi. "Karena tantangan dan tugas pemberantasan korupsi ke depan masih banyak yang harus kita kerjakan. Soliditas dan sinergisitas para pihak penting untuk mewujudkan harapan kita bersama, masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera," kata Ali.

Baca Juga

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Lakukan Perlawanan Hukum

Aksi unjuk rasa itu digelar lantaran ultimatum BEM SI tak digubris Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ultimatum yang dimaksud, terkait nasib pegawai Komisi Pemberantasan Kprupsi (KPK) yang dipecat akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berbagai Indikator COVID-19 Membaik, Lonjakan Kasus Usai Lebaran Tidak Terjadi
Indonesia
Berbagai Indikator COVID-19 Membaik, Lonjakan Kasus Usai Lebaran Tidak Terjadi

Adanya kenaikan harus segera ditekan dengan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan yang menjadi kunci terkendalinya kasus.

Pembunuhan Anjing Liar di Mandalika Keji dan Ugal-ugalan
Indonesia
Pembunuhan Anjing Liar di Mandalika Keji dan Ugal-ugalan

"Hasil (visum) yang kami terima, sungguh mengejutkan. Ternyata salah satu bangkai anjing tersebut, mati dengan cara dihantam benda tajam pada rahang," kata Doni.

Wagub DKI Sebut WNI dari Luar Negeri Berpotensi Terpapar Omicron
Indonesia
Wagub DKI Sebut WNI dari Luar Negeri Berpotensi Terpapar Omicron

Adanya kerja sama dari semua pihak termasuk masyarakat, untuk membantu pemerintah menekan penyebaran COVID varian Omicron

PSI Tolak Pembangunan ITF Libatkan Investor: Kita akan Rugi
Indonesia
PSI Tolak Pembangunan ITF Libatkan Investor: Kita akan Rugi

“Apabila menggandeng investor untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, maka investor akan menarik tipping fee pengelolaan sampah kepada Pemprov DKI Jakarta, kita akan rugi,” kata Justin

Muncul Ancaman Omicron BA.4 dan BA.5, Warga Tetap Boleh Copot Masker di Ruang Terbuka
Indonesia
Muncul Ancaman Omicron BA.4 dan BA.5, Warga Tetap Boleh Copot Masker di Ruang Terbuka

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, hanya meminta masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan dengan memakai masker di dalam ruangan. Atau, memakai masker jika badan merasa tak enak dan melihat ada yang batuk-batuk di sekitar.

Hasil Sidang Isbat, Awal Ramadan 1443 H Jatuh pada Minggu 3 April
Indonesia
Hasil Sidang Isbat, Awal Ramadan 1443 H Jatuh pada Minggu 3 April

Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1443H jatuh pada hari Minggu 3 April 2022. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam telekonferensi pers usai Sidang Isbat Awal Ramadan 1443H, di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Jln. MH Thamrin, Jakarta.

Anies Ajukan Banding Putusan PTUN soal UMP DKI 2022
Indonesia
Anies Ajukan Banding Putusan PTUN soal UMP DKI 2022

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP DKI 2022 senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 tahun 2021 tidak dibatalkan," ucap Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Yayan Yuhanah

Peserta Mudik Gratis Pakai Kaos 'Anies Presiden', Wagub DKI Angkat Bicara
Indonesia
Peserta Mudik Gratis Pakai Kaos 'Anies Presiden', Wagub DKI Angkat Bicara

Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah bila kaos tersebut diberikan oleh Pemerintah DKI kepada pemudik.

Kunci Utama Cegah Penularan Varian Omicron
Indonesia
Kunci Utama Cegah Penularan Varian Omicron

Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Apalagi, baru-baru ini muncul varian Omicron yang dianggap lebih berbahaya dari varian sebelumnya.

KPK Tanggapi Jaksa Agung: Kita Tidak Biarkan Korupsi Meski di Bawah Rp 50 Juta
Indonesia
KPK Tanggapi Jaksa Agung: Kita Tidak Biarkan Korupsi Meski di Bawah Rp 50 Juta

"Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah. Selama hal tersebut tidak diatur dalam UU, kami sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp 50 juta," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (28/1).